Tandatangan Wabup “Ditendang” Kasat Pol PP, Penambang Bebas Rambah DAS Beltim

  • Whatsapp
Berita acara kesepakatan ‘melegalkan’ tambang liar di DAS Lenggang Gantung dan DAS Sungai Manggar, Beltim inilah yang menuai protes sejumlah kalangan. (Foto: Bastiar Riyanto)

Tertuang di Berita Acara Kesepakatan
Polda dan ESDM Diminta Turun Tangan

Manggar – Berita acara kesepakatan yang seolah-olah melegalkan tambang liar di DAS Lenggang Gantung dan DAS Sungai Manggar, Belitung Timur (Beltim) menuai protes sejumlah kalangan.

Kesepakatan yang tandatangani oleh Kepala Sat Pol PP Zikril SS, Kepala Kesbangpol Herial, Kapolsek Manggar AKP Albert Daniel, Danramil Manggar Mayor Djoko Jelono, Fordas Beltim Yudi Amsoni dan Kasi Tibum Kecamatan Manggar Miskah l, Kabid pengendalian dampak lingkungan dan perwakilan desa Sukamandi, Ferry menyepakati pada tanggal 14 Mei 2019, memberikan toleransi kepada penambang TI Rajuk beroperasi di DAS Lenggang dan DAS Manggar hingga 7 Juni 2019 mendatang.

Berita acara kesepakatan diatas kop surat Satpol PP Kabupaten Beltim itu menjadi surat sakti bagi penambang liar untuk berlindung. Mirisnya, pelegalan itu hanya atas dasar surat seorang perwakilan penambang bernama Aminor. Padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan bersama yang melarang aktivitas TI rajuk di DAS lenggang.

Kesepakatan itu ditandatangani bersama dengan Wakil Bupati Belitung, Burhanudin pada 18 Oktober 2017 lalu.
Pemerintah Kabupaten Beltim, TNI/Polri dan masyarakat sepakat menghentikan seluruh aktivitas tambang dari hulu/pice atas sungai Lenggang dalam segala bentuk penambangan.

Terkait berita acara kesepakatan itu Ketua LSM Kompolima,s Oscar, merasa prihatin. Pejabat yang tidak memiliki kewenangan, kata dia, bisa memberikan surat sakti untuk melegalkan penambang liar.

“Tidak ada legalitas dari yang membuat kesepakatan untuk melegalkan tambang di DAS Lenggang dan Das Sungai Manggar,” kata Oscar. Sabtu, (18/05/2019).

Oscar menilai kesepakatan Itu hanya kebijakan sesaat yang menjurus pada kepentingan tertentu. “Siapa yang akan bertanggungjawab terhadap kerusakan lingkungan sementara para penambang tidak memberikan kontribuisi apapun untuk daerah,” tanyanya.

Ia menambahkan, tambang ilegal di DAS Lenggang dan DAS sungai Manggar sudah terstruktur dan masif, pekerja tambang berasal dari luar Belitung, diduga pekerja dari luar itu bawaan dari oknum-oknum tertentu.

Tambang ilegal yang merambah DAS Lenggang dan DAS sungai Manggar jelas sangat merugikan, baik dari segi lingkungan, maupun perekonomian. ” Diduga aparat ikut bermain, jika ada razia pekerja tambang lokal akan menjadi korban, sementara pekerja tambang dari luar mendapat perlindungan.

Oscar mempertanyakan dimana peran Polda Bangka Belitung, Dinas Pertambangan Provinsi Bangka Belitung, dan Dinas Lingkungan Hidup untuk memberangus TI liar yang merusak DAS. “Saya minta Polda turun tangan,” pinta Oscar.

Ketika dilakukan konfirmasi (19/05/2019) melalui telpon, Kasat Pol PP, Zikril, tidak menjawab meskipun terdengar nada dering. Sementara SMS yang dikirim pun tidak mendapat balasan.

Tambang Inkonvensional (TI) liar jenis rajuk yang merambah DAS Lenggang sudah berlangsung lama. Bahkan pelanggan PDAM sempat berunjukrasa beberapa waktu akibat air PDAM tercemar limbah tambang tidak layak dikonsumsi.

“Ada apa dengan Pol PP, ada apa pihak kepolisian, dan ada apa dengan Danramil Manggar yang tidak mengambil tindakan hukum,” pungkas Oscar.

Bantah Tambang HL Membalong

Terpisah, pihak Polres Belitung angkat bicara mengenai adanya pemberitaan di media online dugaan pertambangan illegal yang dilakukan di Hutan Lindung Kawasan Dusun Air Buntar, Membalong.

Mendapati laporan itu, Jajaran Polres Belitung dan PT Timah langsung melakukan pengecekan di lokasi. Setelah dilakukan pengecekan, aktivitas pertambangan tersebut masuk dalam Izin Usaha Pertambangan PT Timah.

Kasatreskrim Polres Belitung AKP Erwan Yudha Perkasa mengatakan, daerah yang diberitakan oleh media online Seputar Babel bukan masuk kawasan hutan lindung. Melainkan IUP PT Timah yang luasnya kurang lebih 1307 DY dengan Titik Koordinat X 798889 Y9654995.

“Saat kita terjun ke lapangan tidak ditemukan adanya aktivitas pertambangan di lokasi,” ujar AKP Erwan Yudha Perkasa, kepada Rakyat Pos, Minggu (19/05/19) kemarin.

Dijelaskan AKP Erwan kesimpulannya lokasi dalam pemberitaan tersebut bukan masuk hutan lindung melainkan masuk IUP PT Timah. Mengenai adanya aktivitas pertambangan di lokasi rencananya akan diberhentikan oleh PT Timah.

“Untuk tindaklanjut, PT Timah akan melakukan klarifikasi terhadap hal tersebut. Akan melakukan upaya hukum jika ada yang menambang di lokasi tanpa izin. Dan melakukan himbauan,” pungkasnya. (yan/dod/6)

Related posts