by

Tambang Timah untuk Siapa

-Opini-178 views

Oleh: Muhammad Tamimi
Wartawan Rakyat Pos/Ketua Kahmi Bateng

Muhammad Tamimi

Keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah tambang ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) hingga saat ini belum mendapat titik terang. Malah aktivitas tambang liar alias tak berizin semakin merajalela. Pemerintah Daerah dan penegak hukum seolah-olah menutup mata dan membiarkan aktivitas yang merusak lingkungan tersebut, sehingga terus bergulir.

Pertanyaannya, kenapa tambang ilegal tidak ditertibkan? Untuk siapa mereka bekerja. Sederet pertanyaan berkelebat dalam pikiran Penulis yang sampai saat ini belum terjawab.

Kalau memang aktivitas tambang itu untuk rakyat, terus rakyat yang mana? Karena sistem pertambangan pun selain secara manual, juga menggunakan TI Rajuk dan TN. Parahnya, berkeliaran alat berat di tempat tambang. Jika tidak berizin, seharusnya ditertibkan bukan dibiarkan berkeliaran.

Persoalan tambang ini sangat komplek.
Semakin banyak reaksi dari masyarakat terhadap keberadaan tambang ilegal di Babel. Walaupun diakui memang ada TI ilegal dan yang ditertibkan, namun masih banyak juga yang bermain kucing-kucingan tanpa tersentuh oleh hukum. Malah kegiatan ilegal tersebut masih saja berlangsung sampai saat ini.

Sebenarnya, hasil timah itu untuk rakyat pribumi Babel atau untuk para mafia timah. Setiap ada reaksi masyarakat yang keberatan atas kehadiran tambang ilegal itu, selalu sulit untuk ditertibkan. Penegak hukum TNI, Polri dan Satpol PP yang dipercayai masyarakat pun
tak kuasa menertibkannya. Ada siapa dibelakang penambang timah kita. Rakyat di negeri sendiri mentalnya langsung berubah ibarat seekor kucing tatkala berhadapan dengan raja singa. Sejatinya mereka bekerja bukan untuk dirinya, tetapi bekerja untuk para penguasa timah.

Makanya, kita sangat heran, ekspor timah tetap berjalan, dan tidak bisa mencukupi kebutuhan ekspor bila hanya mengandalkan kegiatan pertambangan legal. Asal usul bijih timah tersebut perlu dipertanyakan dari mana, apakah timah legal atau ilegal. Kalau dia legal, berarti ada Kuasa Pertambangan (KP)-nya, sebaliknya bila ilegal, maka sudah pasti timah tersebut berasal dari kegiatan pertambangan liar yang selama ini tidak memiliki KP.

Jangan sampai kegiatan pertambangan liar dibiarkan merajalela di negeri ini, karena timah tergolong SDA tidak dapat diperbaharui, maka suatu saat akan habis tanpa ada kegiatan pasca tambang. Semoga pemerintah kita cepat bersikap tegas menyikapi benang kusut pertambangan timah di negeri ini.

Melalui tulisan ini, penulis berharap pemerintah mencari solusi menyikapi aktivitas tambang timah liar di Babel. Dalam prosesnya, pemangku kekuasaan harus berkumpul menyelesaikan persoalan yang tak berkesudahaan ini. Pihak Pemerintah Provinsi Babel, Kabupaten dan Kota harus duduk bersama termasuk Kapolda, Kejati, Kapolres, Kejari, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, beserta TNI dan masyarakat.
Seluruhnya harus duduk bersama membahas masalah tambang liar tersebut.

Jika dibiarkan aktivitas tanpa jaminan pasca tambang itu merusak lingkungan yang lebih luas. Terbatasnya lapangan kerja, memaksa masyarakat untuk terus menambang secara ilegal diareal tambang yang semakin terbatas. Sulitnya proses perizinan tambang membuat masyarakat kesulitan dalam menambang secara legal. Akibatnya, lokasi eks Koba Tin, areal kawasan hutan, kawasan cagar budaya, kolong retensi hingga tempat-tempat umum pun menjadi korban aktivitas tambang liar. Seharusnya hal ini jangan dibiarkan dan ditertibkan dengan menawarkan solusi.

Pemerintah berperan sebagai mediator dalam pelaksanaan kegiatan penambangan rakyat di Babel ini, apakah berbentuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau sejenisnya. Paling tidak, pemerintah sebagai mediasi hal ini untuk secepatnya mendapatkan payung hukum dalam kegiatan menambang. Penulis perihatin melihat aktivitas pertambangan ilegal di negeri ini, karena sudah banyak habis cadangan negara akibat dijarah tanpa ada pemasukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara itu, kegiatan pasca tambang dibiarkan begitu saja tanpa ada kegiatan reklamasi. Hal ini sudah terjadi dimana-mana, lingkungan jadi rusak, kolong eks tambang bertebaran dimana-mana, ekosistem rusak, hutan rusak sekaligus memicu terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Jika begini, maka aktivitas tambang tersebut lebih besar mudoratnya ketimbang manfaat lantaran tidak dikelola secara baik dan benar.
Seperti yang dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 33 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Artinya, kalau ada Sumber Daya Alam (SDA) didalam bumi, maka tidak ada larangan mengambilnya asal dikelola secara baik dan benar.

Semoga dipublikasinya tulisan ini mengetuk hati Gubernur Babel untuk bersikap mencari solusinya. Supaya rakyat Babel bisa menambang dengan tertib tanpa dikejar-kejar aparat. Selain itu, konsepnya bisa berbentuk koperasi yang berbadan hukum, dimana rakyat yang ingin menambang bisa mendaftarkan perusahaannya ke koperasi dengan menunjukkan persyaratan sesuai ketentuan koperasi itu. Untuk koperasi, memang harus perlu ada persetujuan dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, Kapolda Babel, Kapolres, Kejari, TNI dan Kementerian ESDM.

Hal ini menyangkut situasi daerah yang selalu tidak kondusif bila dibiarkan tanpa ada solusi. Rencana pasca tambang memang harus jelas dan eks tambang wajib direklamasi. Tak hanya itu, jaminan pasca tambang pun harus jelas karena hasil daripada kegiatan tambang harus mampu mensejahterakan masyarakat, bisa berupa bangunan masjid, fasilitas umum, dan kebutuhan masyarakat lainnya. (****).

Comment

BERITA TERBARU