Tambak Udang ‘Gasak’ HL Beriga, Dikembangkan

  • Whatsapp
Foto ilustrasi

KOBA – Penangkapan dan penahanan terhadap AZ, tersangka kasus perusakan kawasan Hutan Lindung Beriga di Desa Lubuk Besar, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terus dikembangkan oleh penyidik Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum KLHK).

Terlebih, didapat informasi bahwa lahan yang dirusak AZ untuk dibangun menjadi tambak udang skala besar itu, melibatkan pengusaha ternama di Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Bahkan disebut-sebut, AZ mendapat perintah dari pengusaha tersebut untuk melakukan land clearing lahan dan membuat tambak udang.

Read More

Diduga, dari perintah itulah AZ kemudian membabat kawasan hutan lindung dan mangrove di Beriga. Juga menimbun mangrove, memangkas bukit, merusak hutan dan membangun tambak udang yang hanya berjarak tidak sampai 10 meter dari bibir pantai.

Pembangunan tambak udang yang merambah kawasan hutan ini pun sudah pernah dikeluhkan masyarakat setempat. Warga sekitar menyesalkan mangrove tempat habitat hewan payau ditimbun dan dirusak. Ironisnya, warga mendapat kabar bahwa pembangunan tambak udang itu tanpa dilengkapi perizinan, tidak ada sosialisasi sehingga patut untuk dihentikan.

“Tidak ada sosialisasi sama sekali kepada masyarakat, izin pun kita tidak tau. Masalah hutan bakaunya ini masyarakat keberatan. Kita minta dikembalikan hutan bakau ini, dan kalau belum ada izinya tolong hentikan dulu aktivitasnya,” kata Aznan dalam sebuah wawancara video yang mulai viral diterima wartawan.

Warga lain Rustam mengakui, banyak kawasan hutan bakau yang terkena pembangunan kawasan tambak udang tersebut. Bahkan lebih dari 50 meter yang mengancam habitat mangrove.

Namun, Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK, Yazid Nurhuda ketika dikonfirmasi mengaku terkait pembangunan tambak udang itu masih dikembangkan penyidik. Karena saat ini kasus AZ sudah masuk dalam tahap penyidikan.

“Belum mengarah ke sana Mas, masih terkait perusakan kawasan HL Lubuk Besar,” ujar Yazid kepada Rakyat Pos melalui pesan WhatsApp, akhir pekan kemarin.

Dikatakannya, terkait titik koordinat kawasan HL yang diduga dirusak AZ, pihaknya belum dapat berkomentar banyak. Menurutnya, itu sudah ranah penyidikan.

“Data pastinya ada di penyidik Mas. Saya cek dulu boleh dishare atau belum, karena sudah proses sidik,” ungkapnya.

Seperti diberitakan, lantaran diduga merusak kawasan Hutan Lindung di Desa Beriga, dengan menebang pohon, menimbun dan memangkas tanah menggunakan alat berat, AZ (44) ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam keterangan tertulisnya yang dikirimkan kepada wartawan, Kamis (19/3/2020), Yazid Nurhuda menjelaskan, kegiatan merusak kawasan hutan lindung yang diduga dilakukan tersangka sudah terjadi sejak September 2019.

“AZ membuka kawasan hutan, menebang pohon dan memangkas tanah perbukitan dengan alat berat. Berdasarkan olah lokasi kejadian 9 Maret 2020, lahan yang sudah rusak seluas 3,12 hektar dengan kedalaman 5-7 meter,” katanya.

Kasus ini menurutnya berawal dari laporan masyarakat adanya pembukaan hutan dan penambangan dengan alat berat. Menindaklanjuti laporan itu, Tim Gakkum KLHK, tanggal 7 Februari 2020 mengumpulkan bahan dan keterangan terkait kegiatan itu. Setelah data dan keterangan dari beberapa saksi cukup, pada 26 Februari 2020 penyidik meningkatkan kasus dari penyelidikan ke tahap penyidikan hingga akhirnya menetapkan AZ sebagai tersangka.

“Penyidik KLHK akan menerapkan multidoor dengan dua undang-undang terpisah yaitu Undang-Undang No 18 Tahun 2013 dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009. Penerapan dua undang-undang terpisah ini untuk memberikan efek jera kepada pelanggar lingkungan hidup dan kehutanan. Karena itu pelaku harus dihukum seberat-beratnya. AZ mencari keuntungan dengan mengorbankan lingkungan hidup dan kawasan hutan, pada akhirnya merugikan negara dan mengorbankan masyarakat,” tegas Yazid.

Ia menambahkan, penyidik sedang mendalami keterlibatan pihak lainnya dalam kasus ini. Sehingga diminta tersangka kooperatif dan tidak menghambat proses penyidikan yang sedang dilakukan.

Saat ini penyidik menjerat AZ dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 82 Ayat 1 Huruf b dan c, Jo Pasal 12 Huruf b dan c, dan/atau Pasal 89 Ayat 1 Huruf a Jo Pasal 17 Ayat 1 Huruf b dan/atau Pasal 94 Ayat 1 Huruf a Jo Pasal 19 Huruf a dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp100 miliar.

AZ juga dijerat pidana perusakan lingkungan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 Ayat 1 dan/atau Pasal 99 Ayat 1 Jo Pasal 69 Ayat 1 Huruf a, dengan ancaman hukum penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar. (ran/red/1)

Related posts