Tak Bayar Retribusi, Tower PT Gihon Disegel

  • Whatsapp

TOBOALI – Tim g

ilustrasi
foto ilustrasi

abungan yang terdiri dari satuan Pol PP, Dikominfo, dan Dinas Perizinan Satu Pintu dan Polres Bangka Selatan menyegel Tower milik PT Gihon di Desa Rindik, Kecamatan Toboali, Senin (20/1/2020).

Penyegelan Tower PT Gihon sebagai pemilik Tower yang disewakan oleh operator XL dan Smartfren diduga tidak melakukan pembayaran retribusi pajak atas kepemilikan tower komunikasi.

Kabid Penegakan Perundang-undangan Peraturan Daerah Sat Pol PP Bangka Selatan Hermansyah mengatakan penyegelan tower telekomunikasi disebabkan tidak membayar retibusi pajak sejak tahun 2011-2015 dan 2019. “PT Gihon selaku pemilik tower telah mengabaikan kewajiban yakni pembayaran retribusi pajak atas kepemilikan tower setinggi 70 meter yang disewakan oleh provider XL Axiata dan Smartfren dari 2011-2015 dan tahun 2019,” kata Herman, Senin (20/1/2020).

Baca Lainnya

Sementara itu, ditambahkan Kasi Pelayanan Penyedia Informasi Publik, Abu Bakar pada Dikominfo Basel, bahwa sebelum dilakukan penyegelan PT Gihon sudah meminta ditunda untuk disegel. “Hanya saja saya katakan tidak bisa lagi, karena ini sudah lebih dari tenggat waktu diberikan Pemerintah untuk segera melunasi pembayaran retribusi pajak yang telah tertunggak,” sebutnya.

Ia menyebutkan kewajiban pada pemerintah daerah telah diabaikan oleh PT Gihon Komunikasi dan sebelumnya Dikominfo terlbeih dahulu mengirimkan surat peringatan teguran sebanyak 5 kali dan tidak ditanggapi. “kami sudah lakukan pemberitahuan lewat surat peringatan teguran sampai 5 kali dan mereka belum juga mengindahkan sehingga kami terpaksa harus melakukan permintaan penyegelan kepada Sat Pol PP,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Perda Satuan Pol PP Bangka Selatan, Hermansyah mengatakan penyegelan tower PT Gihon telah melanggar Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Aturan itu terdapat pada Pasal 19 huruf e “Setiap penyedia menara dan atau pengelola menara bersama kewajiban membayar pajak atau retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Dan pada pasal 32 ayat 2 bahwa pelanggaran terhadap pasal 19 dapat dikenakan sanksi administratif, yang dimaksud sanksi administratif dijelaskan pada Pasal 32 ayat 3 huruf c dan e bahwa sanksi administratif yang dimaksud dapat berupa penutupan atau penyegelan lokasi menara dan pemutusan aliran listrik,” katanya, Senin (20/1).

Tak hanya itu, ia menegaskan bagi siapa saja yang melakukan perusakan atau membuang segel atas benda objek yang disegel akan dikenakan sanksi hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan. “Pada pasal 232 ayat 1 KUHP, Barang siapa dengan sengaja, memutus membuang atau merusak penyegelan suatu benda oleh atas nama penguasa umum yamg berwenang atau dengan cara lain menggagalkan penutupan dengan segel diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan,” tegasnya. Sementara itu hingga berita ini diturunkan, manajemen PT Gihon belum bisa dikonfirmasi. (raw/6)

ilustrasi
foto ilustrasi

 

Related posts