Tahapan Pilkada Dimulai 15 Juni 2020, Wajib dan Harus Aman dari Covid-19

  • Whatsapp
Kadiskominfo saat ikut rakor virtual.(foto: lisia)

RAKYATPOS.COM, PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Babel, Sudarman, mengikuti rapat konsolidasi virtual yang diselenggarakan Kapuspen Kemendagri dan Plt. Dirjen Politik dan PUM, Bachtiar, Rabu (10/6/2020).

Rakor virtual ini, terkait dengan pelaksanaan sosialisasi pilkada serentak 2020. Dalam penjelasannya, berdasarkan kesepakatan bersama antara DPR, KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pemerintah, diputuskan bahwa pilkada serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

“Saya minta izin kepala Biro Humas, Kepala Diskominfo beserta jajaran, mohon menegaskan dan mensosialisasikan hal ini, dan rancangan tahapan Pilkada dimulai kembali pada 15 Juni 2020 minggu depan,” ungkap Plt. Dirjen Politik dan PUM.

Plt. Dirjen Politik dan PUM Bachtiar juga mengatakan, pilkada kali ini mengangkat narasi utama “Pilkada Serentak 2020 Jurdil Luber Aman Covid-19”, biasanya hanya luber jurdil. Namun kali ini, wajib dan harus aman dari Covid-19.

Baca Lainnya

Beberapa hal yang harus mengalami penyesuaian misalnya, sosialisasi dilakukan di hotel atau di lapangan, harus disesuaikan dengan SOP yang telah dibuat pihak penyelenggara pilkada, pencocokan, dan penelitian data yang biasanya dilakukan masuk ke dalam rumah bisa dilakukan di luar rumah saja, disesuaikan dengan kondisi objektif daerah masing-masing.

“Pendaftaran bakal calon ke KPU biasanya bakal calon dan timses membuat arak-arakan, heboh, dan ramai. Kali ini, diubah protokolnya, tidak ada iring-iringan, hanya perwakilan saja yang datang ke KPU. Masa kampanye pun dipangkas hanya 71 hari saja,” tegasnya.

Selain itu, dijelaskan bahwa skenario TPS juga akan berubah, disepakati hanya maksimal 500 orang per TPS untuk mencegah kerumunan, maka jumlah TPS nya harus ditambah. Oleh karena jumlah TPS bertambah, KPPS bertambah, maka pasti ada konsekuensi penambahan biaya.

“Kondisi objektif NPHD yang sudah ditandatangani belum memprediksi bahwa di tengah jalan ada pandemi Covid-19, karena pilkada kita lanjutkan dengan situasi seperti ini, maka konsekuensi ada dukungan-dukungan alat kesehatan dibutuhkan yang harus diadakan supaya penyelenggara dan masyarakat aman dari Covid-19,” tambahnya.

Dirinya yakin pilkada ini, bisa dikendalikan dengan baik meskipun ada kerumunan di TPS, dijadwalkan waktunya. Menurutnya, ini, berbeda dengan kerumunan di ruang publik yang sulit dikendalikan. Pada pilkada hanya orang dewasa, ada larangan membawa anak-anak, hanya orang dewasa hadir yang lebih mudah diberi pemahaman, dan juga waktunya diupayakan jauh-jauh hari.(Lisia/Adv/3).

Related posts