Syarat Lelang Paket Jalan Babar Mengada-ada..

  • Whatsapp

Indikasi Diarahkan Perusahaan Tertentu
PPK Tidak Akan Dokumen Lelang

PANGKALPINANG – Sejumlah kontraktor Bangka Belitung, mengadukan ribetnya kualifikasi syarat peralatan dalam lelang paket jalan di Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2019.
Paket yang dimaksud yakni peningkatan Jalan Petar – Ranggi senilai Rp 8.320.000.000,- dan pelebaran Jalan Pelangas – Kundi dengan pagu dana Rp 9.856.000.000,-.
Menurut salah satu kontraktor yang meminta namanya tidak disebutkan, syarat peralatan yang diminta dalam lelang sudah tidak masuk. Ia menduga bahwa paket tersebut sudah diarahkan kepada perusahaan tertentu.
“Sehubungan dengan paket lelang di Dinas PU dan Penataan Ruang Bangka Barat TA 2019, setelah kami pelajari dokumen lelang syarat yang diminta terlalu mengada-ada, dan mengarah salah satu kontraktor yang akan dimenangkan,” ungkap salah satu kontraktor saat menyambangi Kantor Rakyat Pos di Jalan Pelepas Air Itam Pangkalpinang.
Untuk itu pihaknya meminta kepada pihak PPK dan ULP agar mengkoreksi ulang dokumen lelang agar lebih fair.
Ia mengatakan syarat memberatkan itu terdapat dalam kualifikasi peralatan yang tertera pada nomor 2, bahwa perusahaan AMP harus memeliki sertifikat kelayakan operasi yang masih berlaku disertai dengan surat izin mendirikan bangunan (IMB) dan surat izin usaha industri (IUI).
Selanjutnya, nomor 4.8 motor grader kapasitas >100 HP sebanyak 1 unit dengan melampirkan SIO, SILO dan sertifikat keterampilan kerja.
“Syarat yang diminta diluar kebiasaan, berbeda dengan paket APBN yang lebih sederhana padahal berlaku untuk nasional,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua ULP Babar, Yusuf mengaku bahwa pihaknya tidak ada kewenangan untuk merubah dokumen lelang.
“Pihak kami hanya meneruskan saja, semua dokumen persyaratan tersebut diuploud oleh PPK dalam bentuk aplikasi,” jelasnya.
Terpisah, Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang, Suharli, didampingi PPK Suwandi menjelaskan dalam penyusunan dokumen lelang pihaknya berdasarkan surat edaran menteri PUPR nomor: 14/SK/M/2018 intinya demi terciptanya kontruksi berkeselamatan rekanan harus profesional dan penuhi standar.
“Kami tidak mau dibilang mengada-ngada jadi dasarnya ada. Sebenarnya wadah untuk rekanan yang merasa berkeberatan itu ada di Aan Wijzing, tapi sayangnya pas kita buka gak ada rekanan yang melayangkan keberatan sehingga kita anggap sudah clear semua,” terang Suwandi.
Ditambahkan olehnya, untuk dokumen lelang paket jalan itu tidak akan dirubah dan akan seperti demikian. (ioa/6)

Related posts