Supervisi, KPK Bahas Aset Tanah & Bangunan Basel

  • Whatsapp

Beberapa Aset belum Tersertifikasi

TOBOALI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Deputi Pencegahan kembali melakukan Supervisi ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Selatan (Basel) pada Rabu (19/6/2019). Tim KPK yang hadir adalah Adiansyah, Harun Hidayat dan Astrid.

Rapat Koordinasi Supervisi yang dibuka oleh Staf Ahli Bupati Basel Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Efendi Ali, yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah (BPPPPD) Basel, turut dihadiri Kasi Datun Kejari Basel Kurniawan.

Jajaran Pemkab Bangka Selatan saat rapat bersama Tim Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (19/6/2019) membahas aset dan pajak daerah.(foto: dedy).

Ardiansyah selaku Koordinator Wilayah 1 Sumatera Deputi Pencegahan KPK RI, mengatakan, Rakor tersebut membahas masalah Aset daerah yang meliputi Tanah dan Bangunan dan juga Pajak Daearah yang bisa menjadi Potensi PAD.

“Ada beberapa agenda yang kita bahas pada supervisi kali ini yakni masalah Aset, terutama tanah dan bangunan yang harus segera dibenahi dan juga terkait pajak daerah sebagai penyumbang PAD. Makanya, kami merekomendasikan agar penataan aset daerah segera dibenahi,” jelasnya kepada awak media usai rakor tersebut.

Di sisi lain, ditanya tentang indikasi suap untuk mendapatkan Opini WTP? “Kalau ada informasinya (indikasi suap dalam prosesnya), sampaikan boleh ke kita, Nggak masalah,” ujar Ardiansyah.

Lanjutnya, secara tupoksinya, Ardiansyah menilai BPK hanya melihat penyajian laporan keuangan. Kalaupun ada indikasi permainan dibalik proses pemeriksaan penyajian laporan keuangan hingga diterbitkan predikat WTP, dia meminta informasi tersebut disampaikan ke KPK RI.

Terpisah, Kepala Inspektorat Basel, PD Marpaung yang turut hadir pada Rakor Supervisi KPK tersebut, saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, saat ini, Pemkab Basel terus berupaya membenahi penataan aset daerah.

“Ini kan kegiatan rutin KPK setiap 3 bulan sekali melalui Deputi Pencegahan untuk mendengarkan permasalah yang terjadi di kita. Rakor kali ini, membahas masalah aset dan pajak daerah. Kita akui ada beberapa aset kita seperti tanah yang belum tersertifikasi dan beberapa aset lainnya yang masih susah kita telusuri. Namun, kita berupaya akan terus membenahinya, dan tadi juga sudah kita sampaikan ke pihak KPK dalam rakor tersebut,” ungkap Marpaung kepada wartawan. (raw/3)

Related posts