Struktur OPD Pemprov Babel Dikaji Ulang

  • Whatsapp

PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) melakukan kajian ulang struktur organisasi perangkat daerah (OPD). Kajian tersebut dilakukan oleh Biro Organisasi Setda Pemprov Babel.

“Gubernur juga inginkan evaluasi terhadap struktur organisasi, hasilnya bisa tiga, tetap seperti sekarang, atau lebih besar dan lebih kecil (perampingan-red),” kata Sekda Pemprov Babel, Yan Megawandi kepada wartawan, Rabu (12/6/2019).

Adanya evaluasi struktur organisasi tersebut, diharapkan akan lebih menghasilkan struktur organisasi yang efektif dan menjalankan RPJMN sampai 2022.

“Struktur organisasi ini diibaratkan kendaraan yang akan kita gunakan untuk mencapai tujuan, visi misi gubernur, akan diformulasikan bagaimana agar bisa sampai ke tujuan,” ulasnya.

Disinggung beberapa OPD akan digabungkan dan kemungkinan ada yang dimekarkan, Yan tak menampik. Hal itu, kata dia, akan tetap melalui kajian dan efektivitas dalam pekerjaan.

“Bisa saja, biro yang berkaitan digabung, kita masih mengumpulkan bahan-bahan dan kajian serta evaluasi seperti apa,” tandasnya.

Semua perangkat daerah, termasuk Bakuda, PU dan OPD lain juga akan dievaluasi apakah OPD dalam berapa waktu terakhir efektif menggunakan struktur yang ada.

“Kita melihat apakah struktur yang ada, apakah beberapa mampu mencapai tujuan untuk RPJMD, makanya kita efisienkan agar bisa mencapai apa yang diinginkan,” imbuh Yan.

Dengan adanya perubahan struktur organisasi ini, otomatis akan ada perubahan pejabat eselon II yang akan dilakukan penyempurnaan untuk memimpin beberapa perangkat daerah.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Setda Pemprov Babel, Harrie Patriadie menambahkan untuk evaluasi OPD tergantung kebijakan gubernur. Pihaknya, kata dia, akan memberikan masukan dan arahan agar dalam penetapan kuputusan tersebut betul-betul sesuai.

“Kita masih menunggu RPJMD pada September, supaya efisiensi ,disesuaikan dengan visi misi, untuk membuat perumus kebijakan itu di kami (Biro Organisasi) dengan alasan efisiensi pertimbangannya apa saja dan lainnya,” kata Harrie.

Biro Organisasi, lanjutnya, sudah memiliki gambaran tentang restrukturisasi OPD di lingkungan Pemprov Babel yang selanjutnya akan disampaikan kepada gubernur.

“Baru sebatas kajian kami, belum mendengar pihak lain. Isu yang berkembang banyak, misalnya biro dikurangi adanya tumpang tindih tugas, tergantung pimpinan, atau dirampingkan atau bagaimana,” tambahnya.

Mantan Kasatpol PP ini menambahkan, salah satu saran Biro Organisasi diantaranya adalah beberapa biro yang ditiadakan atau tetap ada tetapi terdapat pengurangan pada jabatan eselon IV atau lainnya.

“Contoh kami sarankan hilang, lenyap, dimasukan ke OPD yang ada atau dikaji keefisien di tingkat eselon IV ada pengalihan, tetap ada dikurangin dan banyak cara untuk struktur organisasi ini,” ulasnya.(nov/10)

Related posts