Struktur Manajemen PDAM TP Tidak Jelas

  • Whatsapp

4 Fraksi Tolak Raperda Penyertaan Modal PDAM

PANGKALPINANG – Delapan Fraksi di DPRD Kota Pangkalpinang terbelah dalam keputusan Pengesahan 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda), Senin (16/1/2017) kemarin.
Sebanyak 4 Fraksi menolak salah satu Raperda menjadi Perda yakni Raperda penyertaan modal untuk PDAM Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, sementara 3 fraksi menerima Raperda itu untuk disahkan. Sedangkan satu Fraksi tidak memberikan pandangan.
4 fraksi di DPRD Kota Pangkalpinang yang menolak yakni Fraksi Demokrat, Gerindra, PAN dan Nasional Kebangsaan gabungan dari partai Nasdem, PKS dan PKB. Sementara satu Fraksi yang enggan memberikan tanggapan yakni Fraksi PPP.
Ketua fraksi PPP, Depati Gandhi mengaku pihaknya menolak untuk memberikan tanggapan karena ingin struktur organisasi di PT PDAM Tirta Pinang, dibenahi.
Menurutnya, Oktober lalu Direktur Utama PDAM Tirta Pinang sudah menyampaikan surat pengunduran diri, namun hingga saat ini, belum ada kejelasan soal status Dirut PDAM tersebut.
“Kita (PPP) menolak untuk memberikan pendapat. Tidak menolak dan tidak menerima. Kita meminta Raperda itu ditinjau ulang, mengigat struktur manajemen di tubuh PDAM sendiri belum ada kejelasan. Kalau disahkan siapa yang bertanggung jawab melaksanakannya,”kata Putra Emron Pangkapi.
Diakuinya, Fraksi PPP bukan semata-mata tidak pro rakyat, namun menyelamatkan uang rakyat. Yang PPP mau ada keseriusan terlebih dahulu penataan manajemen, bukan hanya sekedar lips service semata.
Kalau disahkan siapa eksekutor dan yang bertanggungjawab pelaksanaannya. Tahun lalu (2016) saja sudah kita sahkan Perdanya dapat bantuan dari pusat Rp 5 miliar tetapi kenyataan tidak terlaksana optimal, hanya terserap Rp 1,2 miliar, itupun ada sekitar seratus lebih sambungan yang dinilai tidak wajar. Jadi tata dulu manajemennya, bukannya kita tidak mendukung,”tegasnya.
Hal sama juga dikatakan oleh Rano yang meminta agar status Direktur PDAM yang saat ini dijabat oleh Ady untuk diperjelas, lantaran Oktober 2016 lalu yang bersangkutan sudah mengirim surat pengunduran diri secara resmi.
“Kami melihat Raperda ini, terlalu dipaksakan, dan belum sesuai peruntukan, karena manajemen PT PDAM Tirta Pinangsecara internal belum ada kejelasan. Padahal Direkturnya sudah mengundurkan diri Oktober 2016 lalu dan sampai saat ini, kita belum dapat apa keputusannya,” ucap Rano.
Tidak jauh berbeda dikatakan Sekretaris fraksi PAN di DPRD Kota Pangkalpinang, Andi yang mengaku pihaknya tidak jauh berbeda dengan fraksi lainnya yang menolak disahkan raperda penyertaan modal untuk PDAM.
“Keputusan ini merupakan pandangan fraksi kita yang menilai belum ada kesiapan yang matang soal pengelolaan bantuan tersebut, hal itu dapat dilihat di 2016 yang sambungan SR dari bantuannya hanya 750 SR dan dibayar sekitar 600 SR yang diganti dari bantuan dana hibah, sisanya dinilai dan diaudit bermasalah. Selain itu, dokumen data pengajuan juga kami nilai belum valid,” ucap Andi.
Sementara Ahmad Amir Anggota Fraksi PDIP menyayangkan ditolaknya Raperda untuk disahkan. Katanya Raperda itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan sarana air bersih tersebut
Dia kecewa dengan Anggota Dewan yang menolak pemasangan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada ini sudah menjadi program dari Pemerintah pusat.
“Ada apa dengan hal tersebut apakah masyarakat harus membayar lebih untuk mendapatkan air bersih jika subsidi dari pemerintah pusat ini ditolak. Jika melalui MBR masyarakat hanya membayar 350ribu ini dibatalkan maka masyarakat akan membayar mahal hingga 2 juta rupiah,”jelasnya. (bum/6)

Related posts