Stop Pungli di Lapas

  • Whatsapp
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI, Sri Puguh Budi Utami, menyaksikan penandatanganan pencanangan zona integritas WBK WBBM, di Kanwil Kumham Babel, Selasa (21/1/2020). (Nurul Kurniasih)

PANGKALPINANG – Tak bisa dipungkiri, jika masih saja ada hal-hal berbau pungutan liar dan suap yang sering terjadi di lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Namun tahun ini, Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) Bangka Belitung (Babel), sepakat untuk menuju zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBK/WBBM).

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kemenkumham RI, Sri Puguh Budi Utami, mengingatkan, agar tidak ada lagi pungli maupun suap di lembaga pemasyarakatan. Jika ada oknum ASN yang tidak bisa berkomitmen, ia meminta untuk mundur, sehingga tidak menganggu semangat untuk mewujudkan WBK WBBM ini.

“Kalau nggak siap, segera singkirkan dari Kemenkum jangan membuat semangat mewujudkan WBK WBBM ternodai. Pemasyarakatan khususnya, yang nggak sanggup mundur saja,” tegasnya, disela penandatanganan pencanangan zona integritas WBK WBBM, di Kanwil Kumham Babel, Selasa (21/1/2020).

Baca Lainnya

Diakui Utami, memang tidak mudah, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), seperti pemberian remisi, banyak pihak-pihak yang ingin melakukan hal-hal yang tidak biasa.

“Remisi integrasi itu sudah diumumkan diawal, supaya keluarga tau tidak ada pungutan, remisi diberikan sesuai syarat masa pidana dan kelakuan baik dipenuhi, untuk memberikan informasi sebenarnya kepada publik agar tidak memberikan apa-apa,” sebutnya.

“Banyak yang terjadi minta remisi untuk integrasi tapi untuk memenuhi kehidupannya, kalau mereka minta duit remisi atau dapat apa, apa jangan dikasi, makanya kami umumkan misalnya berapa mau kasi remisi, sudah ada datanya, syaratnya hanya memenuhi masa tahanan dan berkelanjutan baik,” tegasnya menambahkan.

Dengan pencanangan WBK WBBM ini, memang tak ada jaminan bebas dari praktik korupsi, namun paling tidak, imbuhnya, sudah diawali dengan niat seluruh jajaran Kemkumham untuk memberikan pelayanan yang bersih.

“Komitmennya ada, berangkat dari niat keinginan dengan harapan ingin memberikan layanan bebas dari korupsi, perjalanannya tergantung dari seluruh jajaran dan masyarakat penerima layanan, kalau bisa bersikap adil, memang ini nggak mudah, apalagi kami menerima semua orang berdasarkan putusan pengadilan, ada perampok, pembunuh, penipu, bandar pengedar, harapan kami mereka menyadari dengan segala permasalahannya gak akan menambah masalah,” jelasnya.

Jika masih ditemukan oknum yang demikian, akan dikenakan sanksi kepada oknum yang bersangkutan, sesuai aturan kepegawaian, baik di PP 53 maupun kode etik dalam Kemkumham.

Utami menambahkan, untuk membangun zona integritas, bukan sendiri dan bukan hanya oleh jajaran Kumham saja, dan ia meminta, agar Kanwil Kumham Babel, bisa belajar ke yang sudah mendapatkan predikat WBK WBBM.

“Di wilayah Babel sudah ada dua UPT yang mendapatkan, UPT Imigrasi Pangkalpinang dan Tanjungpandan, tahun ini mudah-mudahan di wilayah Babel bisa mendapatkan predikat WBK WBBM ini,” harapnya.

Ia melihat, untuk mendapatkan predikat WBK WBBM ini, bukan hal yang sulit untuk bisa mensuskseskannya.

“jangan hanya lips service dan seremonial, yang ditunggu realisasi komitmen yang ditandatangani ini,” imbuhnya.
Paling tidak, sebutnya, ada enam area perubahan, diantaranya manajemen perubahan, dan perubahan mindset.
“Janji kinejra, memang sudah harus transparan..

Step demi step harus dilakukan, jangan sampai ada penyimpangan, realisasi, road map yang sudah disepakati dijalankan, makin cepet makin bagus,” tukasnya.

Sementara itu, Kakanwil Kumham Babel, Anas Syaeful Anwar menambahkan, di semua tempat, untuk menghilangkan praktik korupsi ini, terutama suap menyuap memang berat, apalagi di Lapas.

“Tantangan, sebetulnya di mana-mana sama, yang harus dirubah adalah mindset, ini bukan seperti dulu lagi, bukan jaman jahiliah lagi, ada sanksi kalau berbuat seperti itu,” tegasnya.

Ia optimis, dengan komitmen semua ASN jajaran, Kanwil Kumham Babel bisa meraih predikat WBK WBBM pada tahun ini.

“Sebelumnya, LPKA juga sudah kita ajukan dan masuk penilaian pusat, tapi belum lolos di tangan Kemenpan, dalam perjalanannya masih ada aspek yang perlu ditingkatkan, sesuai deklarasi 2020 mendorong berkomitmen satuan kerja di wilayah Babel untuk jadi satuan kerja yang WBK, bisa sukses menjadi satuan kerja yang WBK bebas dari korupsi,” pungkasnya. (nov/6)

Related posts