Stigma Perempuan sebagai Penentu Moralitas

  • Whatsapp

Oleh : Endang Kusniati, M.A
Pemerhati Perempuan dan Anak

Relasi yang Belum Terurai

Perempuan merupakan suatu kemestian yang memang harus ada dalam setiap ranah. Dan pada akhir-akhir ini, isu-isu perempuan memang sangat menarik dan populer untuk dikaji, baik dalam sebuah lembaga yang memang konsen terhadap persoalan perempuan dan hubungan relasi antara keduanya. Apalagi dikenal dengan istilah patrilinear yang bersumber pada garis laki-laki, atau sebut saja budaya patriarki yang memang sudah melekat dikalangan masyarakat yang menjadikan laki-laki memiliki kekuasaan penuh terhadap perempuan itu sendiri.

Keadaan inilah yang kemudian menjadikan kehidupan perempuan itu tersudutkan dan tersubordinat. Kehidupan perempuan selalu dipandang paradoks. Disatu sisi kehadiran perempuan memang dibutuhkan, diagungkan, namun disisi lain perempuan sering dinilai rendah, dimarjinalkan, dan disubordinasikan. Padahal, secara teologis antara laki-laki dan perempuan diciptakan sederajad dan semartabat. Derajad dan martabat manusia itu tidak diukur secara anatomis, ia adalah sebuah kepribadian yang mulia, kejujuran, ketakwaan dan amanah. Ia tercermin dari segenap perilaku dalam kehidupan keseharian, yang bermula dan berakhir pada kesadarn moral, ketakwaan, kesucian hati, ketulusan dan kesetiaan, bukan pada sebuah pembuktian teknis klinis berdasarkan jenis kelamin. Namun dalam tataran realitas sosial-kultur-agama, antara laki-laki dan perempuan sering terjadi ketidakadilan yang memeliharakan kekerasan, terutama terhadap perempuan. Yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa hal tersebut terjadi?

Kaitannya perempuan sebagai penentu moralitas, memang menjadi salah satu bentuk nyata yang secara umum dipandang positif oleh masyarakat, tapi apakah masyarakat memahami landasan dasarnya dalam pembentukan moral dan sikap, yang ada pada diri seorang anak? Semua beranggapan tugas tersebut hanyalah tugas seorang perempuan (isteri atau Ibu) saja. Padahal suami dan isteri haruslah bekerjasama dalam segala hal (egaliter). Semua harus terurai antara peran suami, isteri dan anak.

Sebenarnya, letak penentu moralitas bukan hanya menjadi tanggung jawab perempuan saja. Masyarakat berpandangan bahwa penentu utama moralitas anak adalah perempuan atau Ibu. Benarkah demikian? Jika demikian tentu tidak ada unsur relasi antara perempuan dan laki-laki dalam pembentukan moral khususnya pada anak. Perempuan lebih bergerak sendri sehingga menjadikannya memiliki beban ganda (double borden). Budaya patriarki tentunya memiliki andil yang sangat besar. Perempuan lebih domestik dan laki-laki lebih pada ranah publik. Hal ini selalu menjdikan laki-laki memiliki sifat dominan dalam kehidupan berumah tangga ataupun dalam kehidupan interaksinya dimasyarakat. Seolah perempuan yang memang menjadi tolak ukur utama penentu moralitas. Jika masih ada peran dominan antara laki-laki dan perempuan berarti masih belum adanya keadilan (relasi yang belum terurai).

Perempuan sebagai Penentu Moralitas?

Ingatkah kita dengan istilah perempuan sebagai tiang Negara? jika perempuannya baik, maka akan baik pula negaranya. Namun sebaliknya jika perempuannya rusak atau bobrok maka akan rusak pula Negara tersebut. Seolah perempuan sebagai satu-satunya penenentu moralitas. Padahal di dunia ini masih ada laki-laki yang juga memillliki peran yang sama dengan perempuan, yang membedakan hanyalah kodrat (sesuatu yang meleket pada masing-masing sebagai pemberianTuhan yang tidak bisa diubah).

Jika kita lihat pernyataan tersebut di atas maka akan ada akar ketidakadilan, di dalam istilah tersebut yang menjadikan tugas perempuan tidak ringan dan bertambah, karena Negara menjadi salah satu tanggungannya untuk menjadi baik ditangannya. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa tidak ada laki-laki sebagai tiang Negara? Lalu di mana bentuk relasi antara perempuan dan laki-laki (dalam konteks suami dan istri)? hal ini juga bisa digariskan. Mereka beranggapan bahawa kemajuan atau keberhasilan suatu bangsa juga bukan merupakan melihat siapa pemimpinnya atau pemilik kuasanya, namun lebih pada bagiamana keadaan kaum perempuannya.

Jika dilihat lebih dalam, sebenarnya istilah tersebut merupakan jargon yang diusung oleh sekelompok trans-nasional yang bertujuan untuk menundukkan tubuh-tubuh perempuan, yang dirasa akan mudah mengontrolnya melalui jargon-jargon tersebut di atas. Kaitannya juga pasti lari pada kepentingan politik, kuasa, dan pematuhan diri akan tubuh. Jadi, tubuh telah ditundukkan atau dikuasai oleh otoritas Negara agar tubuh-tubuh setiap individu itu patuh dan tunduk, sehingga dengan demikian Negara mudah untuk mengontrolnya. Hal tersebut berkaitan erat dengan teori Foucault tentang kekuasaan.

Idealnya adalah setiap diri manusia harus memiliki kedaulatan pengetahuan tentang Negara, agar tidak dibodohi oleh sistem. Selain itu, harus memahami antara relasi kuasa perempuan dan laki-laki, agar tidak berkelanjutan berada dititik subordinat dengan stereotipe yang lemah dan mudah untuk ditundukkan.

Untuk itu, perempuan bukanlah penentu moralitas, moralitas terbentuk karena adanya interaksi aktif setiap individu dengan lingkungan sekitar. (***).

Related posts