Status Tersangka Tak Pengaruhi Pendaftaran Cabup Bangka

  • Whatsapp

Zul: Kalau Sudah Putusan Inkrah, Tidak Bisa

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka, H. Zulkarnain, S.Sos menegaskan, jika ada bakal calon bupati dan wakil bupati yang ikut dalam Pilkada Kabupaten Bangka 2018 berstatus tersangka, maka tidak akan mempengaruhi proses pendaftaran seorang bakal calon ke KPU.
Pihak KPU baru akan mendiskualisifikasikan bakal calon itu bila sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Artinya, sebelum ada keputusan inkrah dari pengadilan dan bakal calon sudah dinyatakan lolos sesuai aturan yang ditetapkan Peraturan KPU, maka dia berhak untuk bertanding dalam pemilihan kepala daerah.
Pernyataan Zulkarnain ini menindaklanjuti terkait status tersangka yang menjerat Direktur Utama Lembaga Pengembangan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kementrian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI, Dr. Ir. Kemas Danial, MM yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati Bangka 2018.
“Sebenanya kalo kita mengacu dalam aturan itu tidak pernah disebutkan dalam status tersangka. KPU ini kan kita itu berdasarkan aturan. Aturan kita itu mengacu pada aturan bahwa orang itu tidak tersandung dalam tersangka itu. Tidak pernah sebagai terpidana atau pengadilan sudah memutuskan atau sudah inkrah. Kan statusnya baru tersangka. Kita kan mengutamakan azas praduga tak bersalah. Salah atau benar itu kan pengadilan yang memutuskan. Begitu sudah ada ketetapan dari pengadilan, baru tidak bisa. Kemudian ada status terpidana ada juga mantan terpidana. Kalau dari segi KPU, kalau persyaratan sudah terpenuhi dia bisa ikut dan sudah lolos sebagai calon. Kemudian dia akan bertarung pada pemilihan. Itu KPU mengaturnya pada saat seperti itu. Nanti ada persoalan-persoalan yang hukum nanti bisa dilihat dari hasil pengadilan seperti apa,” papar Zulkarnaen kepada wartawan di ruangan kerjanya Senin pagi (3/7/2017).
Menurut Zulkarnain, apabila calon tersebut dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan ia memenangkan pemilihan dalam Pilkada, maka seperti kasus-kasus sebelumnya yang terjadi adalah wakil calon tersebutlah yang akan maju menggantikan kepala daerah terpilih.
“Kan sudah banyak kasus, seperti di Sulawesi dia menang tapi ada keputusan pengadilan yang menyatakan bersalah. Akhirnya wakilnya yang naik. Ada beberapa kasus. Otomatis naik wakilnya. Status tersangka itu belum ada putusan pengadilan yang inkrah, tidak akan menggugurkan persyaratan dia sebagai calon. Itu aturan yang ada. Di PKPU tidak diatur itu,” tukasnya.
Disisi lain dijelaskan dia, untuk anggota DPR, DPRD, kepala daerah, lurah, kepala desa, PNS, TNI dan Polri, apabila hendak mengikuti pemilihan kepala daerah, harus mundur dari jabatan dan profesinya. Hal tersebut diatur dalam PKPU No 3 Tahun 2017 yang merincikan syarat-syarat pencalonan kepala daerah, terkecuali calon incumbent tidak harus mundur tapi bersedia mengajukan cuti di luar tanggungan.
“Kalau aturan PKPU mereka harus mundur, anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten, TNI, Polisi, PNS, Lurah, Kades sejak ditetapkan sebagai calon. Bupati atau wakil yang nyalon di daerah lain. Kepala daerah yang menjadi gubernur juga. Kalau incumbent dia tidak mundur tapi bersedia cuti di luar tanggungan,” kata Zul.
Termasuk untuk anggota KPU, Zul mengatakan jika akan mencalonkan diri maka sebelum dibentuknya PPK/PPS harus terlebih dahulu mundur dari jabatannya.
“Apalagi kalau anggota KPU. KPU malahan sebelum pembentukan PPK/PPS malah harus mengundurkan diri. Itu tida boleh,” tandasnya. (2nd/1)

Related posts