SPPD Fiktif DPRD, Jaksa Jangan Takut

No comment 238 views


Kurniawan: Contohi Kasus DPRD Kota Gorontalo

PANGKALPINANG – Kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di DPRD Kota Pangkalpinang yang dinilai lamban dalam proses penyidikannya, menarik perhatian penggiat anti korupsi dari Forum Pemuda Anti Korupsi Provinsi Bangka Belitung (F-PAK Babel).
Ketua F-PAK Babel, Kurniawan meminta pihak penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Pidsus Kejari) Pangkalpinang untuk tidak takut membongkar dugaan keterlibatan 13 oknum anggota DPRD Pangkalpinang dan Pengguna Anggaran (PA) SPPD. Menurutnya, pihak penyidik tidak harus menumbalkan Bendahara Sekretariat Dewan (Setwan), Budik Wahyudi saja sebagai tersangka dalam kasus itu. Tetapi juga harus menyidik para penikmat uang negara tersebut.
“Kalau kami melihat, seolah-olah hanya bendahara DPRD saja yang ingin dikorbankan dalam kasus SPPP fiktif ini. Sangat tidak elok juga jika tersangka Budik pasang badan. Kami mendengar dugaan tekanan dan intervensi dalam kasus ini. Karena itu kami mendorong dan mendukung pihak penyidik agar tidak takut untuk membongkar seluruhnya siapa saja yang terlibat, termasuk penikmat uang negara itu,” kata Kurniawan dalam rilis yang dikirimkan ke Redaksi Rakyat Pos, Minggu (18/6/2017).
Ia memaparkan, para anggota DPRD memang rentan dengan kasus-kasus korupsi. Terbukti, pada tahun 2004 silam, hampir seluruh anggota DPRD Kota Pangkalpinang terjerat kasus korupsi dengan beramai-ramai menerima gratifikasi atas uang Administrasi Proyek (AP) sebesar Rp40 juta yang diberikan Badan Keuangan Daerah (Bakuda).
“Itu Kejari juga yang bongkar. Jadi pihak penyidik jangan takut untuk membongkarnya, sudah pernah ada juga kasus serupa dulu. Tidaklah sulit menyelidikinya, dan kami rasa tersangka Budik juga pasti mau bicara siapa saja yang menerima kucuran uang SPPD tersebut, dan siapa saja anggota dewan yang tidak pergi. Tinggal lagi penyidik kejaksaan mau atau tidak, serius atau tidak membongkar ini,” ujarnya.
Selain kasus gratifikasi tersebut, penyidik Kejaksaan menurut Kurniawan dapat juga meniru penyidikan yang dilakukan terhadap 14 orang pegawai Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Gianyar, Bali dalam kasus SPPD fiktif tahun 2016 lalu. Dalam kasus itu sebanyak 14 orang pegawai diduga secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan dijerat Pasal 3 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
“Atau contohi penyidikan kasus korupsi SPPD fiktif di DPRD Kota Gorontalo pada tahun 2013, dimana Sekwannya divonis lima tahun penjara dan bendaharanya 6 tahun penjara. Bedanya dalam kasus di Gorontalo itu, para tersangka dijerat pasal 2 dan 3 UU Tipikor karena memalsukan tandatangan dan stempel yang merugikan negara Rp5,3 miliar. Kasus-kasusnya kan mirip semua tentang SPPD fiktif, kami yakin kejaksaan sangat faham itu dan berani membongkarnya,” terang Kurniawan.
Seperti diketahui, sebanyak 13 oknum anggota DPRD Kota Pangkalpinang diduga tersandung kasus SPPD fiktif. Baru Budik Wahyudi yang menjabat sebagai bendahara DPRD dijadikan tersangka, sementara para oknum anggota dewan belum satupun diperiksa penyidik kejaksaan.
Budik diketahui ikut ke Jakarta mendampingi kunjungan kerja para anggota dewan dengan SPPD tanggal 6, 7, dan 8 Februari 2017. Didapat kabar kunjungan kerja itu diduga fiktif dan negara dirugikan sebesar Rp300 juta.
Sebanyak 13 oknum anggota DPRD Pangkalpinang yang mengambil SPPD tersebut terdiri dari anggota Komisi I, II, dan III DPRD. Modusnya, ada anggota dewan yang tidak berangkat tetapi biaya SPPD dicairkan, dan ada yang berangkat tetapi tidak melakukan kunjungan kerja. (red/1)

Print Friendly
No Response

Leave a reply "SPPD Fiktif DPRD, Jaksa Jangan Takut"