Spanduk Berisi Jeritan Sektor Tambang Bertebaran, ini Tanggapan Wakil Rakyat

  • Whatsapp
Spanduk berisi jeritan masyarakat di sektor pertambangan terpampang diseberang Kantor Gubernur Babel.(foto: istimewa).

RAKYATPOS.COM, PANGKALPINANG – Spanduk berisi jeritan masyarakat di sektor pertambangan, bertebaran di berbagai sudut Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Spanduk yang menginginkan sektor tambang kembali beroperasi ini, seolah menjadi tumpuan bagi masyarakat untuk hidup lebih baik lagi, karena tak dapat dipungkiri bahwa pertambangan masih menjadi sektor utama ekonomi masyarakat di Babel.

Spanduk ini pun direspon oleh wakil rakyat yang duduk sebagai anggota DPRD Babel, Azwari Helmi. Ia menilai, sejak zaman Belanda, banyak masyarakat bergantung hidupnya dengan timah.

“Sudah takdirnya Babel itu adalah timah, kalau Papua dengan emasnya. Jadi, saya berkeyakinan, timah lah yang tepat untuk memulihkan ekonomi Babel saat ini,” sebutnya, Senin (15/6/2020).

Baca Lainnya

Senada dengan Azwari, Aksan Visyawan pun sependapat dengan isi spanduk tersebut. Misalnya, spanduk yang berada di depan kantor gubernur bertuliskan “Smelter lah Tutup Gale, Jual kemana timah me?”, Kemudian ada juga yang bertuliskan “jangan banyak igek pelator (aturan) pertimahan pak Gubernur, Saroo idup kami”.

“Pemerintah yang mempunyai kebijakan harus mengetahui bahwa masyarakat butuh makan. Harus tahu itu, sudah tugasnya sebagai pengambil kebijakan yang tepat, karena rakyat sudah membayar pajak,” kata Aksan, Senin (15/6/2020).

Plitisi Partai Keadilan Sejahteran (PKS) ini, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel untuk turun tangan mengatasi masalah ini.

Ia menilai, sebagai daerah penghasil timah, sumber daya alam tersebut, dapat menjadi suatu altenatif untuk antisipasi di situasi “krisis” pandemi Covid-19.

“Di situasi pandemi ini, pemerintah harus jeli melihat bahwa masyarakat butuh pekerjaan. Butuh makan lah kasarnya, dan ini perlu dipikirkan solusinya,” ujar Aksan.

Solusi, kata dia, bukan sekadar bantuan yang hanya sekali selesai atau paling bertahan hingga dua tiga hari, selanjutnya, masyarakat masih harus mencari sendiri ditambah situasi saat ini, yang membuat ekonomi kian terpuruk.

“Ini, ketimpangan orang tidak bekerja. Jika perekonomian membaik, ini, jelas akan mengcover yang lainnya juga, pontesi pertimahan ini harus diatur. Jangan sampai di satu sisi dibunuh mata pencaharian mereka, di satu sisi kita juga tidak boleh sembarangan. Ini hatus diatur, dan pemerintah yang harus turun tangan mengatur masyarakatnya,” sarannya.

Salah satunya, ulas dia, bisa saja dengan kelonggaran terhadap aturan yang menghambat beroperasinya sektor pertimahan di Babel. DPRD, kata dia, akan mendukung kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Kami berpihak kepada rakyat, dan Pemprov harus memfasilitasi, karena masyarakat kita lagi kesusahan. Jangan kita sampai sibuk dengan yang lain, tapi di sisi lain perut masyarakat kita keroncongan. Pemerintah Pusat juga harus melihat kondisi ini,” tutupnya.(nov/rls).

Related posts