Soal Zirkon, Peran Sucofindo Ditunggu! Wagub: Kalau Tidak Ada, Berarti Bullshit

  • Whatsapp

Pergub Batasi Kirim Mineral Ikutan 2 Tahun

PANGKALPINANG– Aktivitas pemuatan mineral ikutan timah berupa pasir zircon dan elminit ke dalam tongkang di Pelabuhan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang, akhirnya dihentikan, Selasa (9/7/2019). Penghentian ini terkait dengan penyelidikan dan pemeriksaan yang tengah dilakukan pihak kepolisian terkait dokumen perizinannya.

Untuk mengetahui apakah pengiriman mineral ikutan ini legal atau tidak, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) menilai, PT Sucofindo memiliki peranan besar dalam menentukan kebenaran asal barang.

Wakil Gubernur (Wagub) Babel, Abdul Fatah menyatakan, untuk mengetahui asal muasal barang yang dikirim, apakah memang dari lokasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUP OPK) perusahaan tetentu, maka harus ada rekomendasi dari Surveyor yang ditunjuk oleh PT. Sucofindo.

“Prosedur kalau melakukan pengangkutan, lihat dulu, kita tanya dari mana asal barangnya. Kalau kita tahu perusahan yang akan mengirim tak punya izin, artinya kan enggak jelas. Tapi mungkin juga ia melakukan kerjasama dengan yang punya izin, itu boleh,” tegasnya saat dihampiri wartawan di DPRD Babel, Selasa (9/7/2019).

Guna meyakinkan bahwa mineral itu berasal dari kawasan tambang perusahaan tertentu, maka ada pihak yang menilai yakni surveyor yang ditunjuk Sucofindo. Dan PT Sucofindo selanjutnya menerbitkan rekomendasi atau surat keterangan asal barang untuk digunakan perusahaan sebagai dokumen keabsahan barang yang hendak dikirim.

Karena itu, Wagub menegaskan, hasil survey dari pihak surveyor dalam menilai asal barang, tidak main-main.
“Oleh karena itu untuk pengawasan di lapangan maka dari tataran pemerintah kabupaten maupun provinsi, harus dilihat pada waktu rekomendasi itu dikeluarkan oleh surveyor yang benar atau enggak. Kalau tidak ya berarti itu adalah bullshit,” tandasnya.

Wagub mengaku, pengiriman zircon dari Provinsi Babel keluar daerah sebetulnya telah diatur oleh Pemprov Babel melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2019 tentang Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Sampingan Timah yang disahkan Januari lalu.

Untuk aturan teknisnya, juga sudah diterbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 28 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Perda Nomor 1 tahun 2019. Pergub yang sempat ditunggu dan dipertanyakan pimpinan DPRD Babel itu, ternyata telah diterbitkan tanggal 21 Mei 2019.

Di dalam Pergub telah ditentukan bahwa pengiriman zicron dibatasi hanya selama dua tahun saja sejak Pergub berlaku.

“Tapi yang jelas, berkaitan dengan masalah mineral ikutan termasuk di dalam itu adalah zircon itu kan pengaturannya sudah ada, yaitu melalui Peraturan Daerah daripada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terus kemudian juga sudah diatur tata cara kerja samanya melalui melalui Peraturan Gubernur,” kata Wagub.

Ia menambahkan, jika melihat persoalan pengiriman mineral ikutan ini, akhirnya ada berimpit mengenai masalah pajak atau retribusi, misalnya pasir dan galian C. Dan retribusi itu merupakan haknya kabupaten/kota tempat mineral ikutan itu ditambang.

“Tapi setelah dua tahun, tidak ada lagi pengangkutan zircon dari satu tempat ke tempat yang lain, dari pulau ke pulau karena dia sudah dibatasi oleh peraturan itu,” tegas Fatah.

Saat disinggung pengiriman zircon yang dilakukan pengusaha tanpa dokumen lengkap, Fatah menjelaskan, dalam prosedur pengiriman mineral itu, perusahaan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan bisa melakukan kerjasama dengan perusahaan yang berizin.

Meski demikian, Wagub memberi sinyal bahwa Pemprov Babel melalui instansi terkait akan melakukan pemeriksaan terhadap pengiriman zircon di Pelabuhan Pangkalbalam tersebut.

Namun ia menegaskan tidak akan menginformasikan jika akan melakukan pemeriksaan dan mengecek keabsahan dokumen pengiriman zircon itu. “Enggak boleh dibilang (dulu) nanti bocor,” pungkasnya.

Seperti dilansir, ribuan ton mineral ikutan timah berupa zircon dan elminit diduga ilegal, akan dikirim keluar daerah melalui Pelabuhan Pangkalbalam. Sejak Senin (8/7/2019), puluhan truk bermuatan mineral ikutan itu, terpantau melakukan aktivitas bongkat muat di pelabuhan.

Muatan yang dikemas dalam jumbo bag, bahkan sudah ratusan ton dimuat ke dalam tongkang bermuatan 2500 ton yang bersandar di dermaga.

Diduga kuat, mineral ikutan yang hendak dikirim ke Pulau Jawa ini tidak memiliki dokumen lengkap. Sebab, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) IV Pangkalpinang hingga Senin siang belum menerima dokumen apa pun terkait kegiatan muat barang yang dilakukan pemilik mineral ikutan, maupun perusahaan keagenan pelayarannya.

Padahal seharusnya, sebelum barang dimuat, pemilik barang atau agen pelayaran harus sudah menyerahkan dokumen kepada KSOP. Bahkan sejak kapal atau tongkang berada di dermaga.
Kepala KSOP IV Pangkalpinang, Izuar mengaku dirinya belum menerima informasi adanya pengiriman puluhan truk yang memuat diduga mineral ikutan tersebut, lantaran sedang berada di luar daerah.

“Belum ada info, saya di Surabaya. Tolong dicek kebenarannya di Pelindo, terimakasih infonya,” ungkap Izuar ketika dihubungi Rakyat Pos melalui pesan WhatsApp, Senin malam (8/7/2019).

“Kami akan keluar SPB (Surat Perintah Berlayar), kalau dokumen perizinan semua sudah lengkap,” sambungnya.
Hal senada disampaikan Pejabat Harian (PH) KSOP IV Pangkalpinang, Hasoloan Siregar. Dia menuturkan, pihaknya baru mengetahui secara lisan dari agen (pelayaran) akan ada pengiriman diduga mineral ikutan tersebut.

“Nama agennya LMP, cuman belum ada dokumen kesyahbandarannya,” kata dia kepada sejumlah wartawan ketika ditemui di kantornya.

Menurut Hasoloan, setidaknya ada 4 dokumen yang harus dilengkapi ketika akan mengirim dan memuat barang berupa mineral di pelabuhan untuk diterbitkan SPB. Yakni Surat Keterangan Pemberitahuan (SKP) awal, hasil uji laboratorium untuk mengetahui jenis barang, laporan pemeriksaan hasil surveyor, bukti setor pajak daerah dan SKP akhir.

“Uji lab untuk jenis barang, laporan hasil surveyor dan bukti setor pajak daerah untuk jumlah barang,” jelasnya.

Namun disebutkan Hasoloan, belum ada satu pun dokumen terkait pengiriman mineral ikutan itu yang masuk ke KSOP IV Pangkalbalam, baik dari agen maupun perusahaan pemilik dan pengirim barang pada Senin itu.

“Tadi, memang ada pengurusnya datang ke kita (KSOP IV Pangkalbalam), tapi kita sudah minta dokumennya belum ada,” tuturnya.

Dari informasi yang dihimpun di lapangan, bahwa zircon dan elminit tersebut diduga milik PT Indomas. Gudang perusahaan ini yang berada di Ketapang, Pangkalbalam sebelumnya pernah digerebek dan dirazia oleh Sat Pol PP Pemprov Babel, kemudian berhenti beraktivitas lantaran tak mengantongi perizinan lengkap.

Sedangkan jumlah barang yang akan dimuat ke dalam tongkang dengan jadwal muat hingga hari ini, Rabu (10/7/2019) berkisar hingga 18.000 ton.

Didapat kabar pula identitas kuasa perusahaan berinisial JS dengan pengurus lapangan Fer.
“Kalau sebelumnya ada yang ngirim zirkon, tapi dokumennya lengkap bukan seperti ini,” tambah Hasoloan. (nov/1)

Related posts