Soal Sengketa Tanah, 60 Warga Resah

  • Whatsapp

Hakim Sarankan Mediasi

TANJUNGPANDAN– Bermodalkan Gambar Situasi (GS) terbitan tahun 1983, Richard Sutrisno melalui kuasa hukumnya menggugat 6 orang masyarakat Kelurahan Pangkal Lalang, ke Pengadilan Nnegeri Tanjungpandan, Kabupaten Belitung. Mereka yang digugat yakni Lie Sin Nen, Kristian, Rusdi, Saili Abdul Hamid, Sapri dan Hiung Cung yang menjadi Tergugat I hingga Tergugat VI.

Meski menggugat keenam orang ini ke pengadilan, sebanyak 60 warga lainnya yang telah lama berkebun dan mendirikan bangunan di lahan itu, ikut resah. Terlebih, dalam gugatannya, Ricard Sutrisno menyebutkan warga telah menguasai lahan dan/atau membangun bangunan diatas tanah tanpa meminta izin kepada penggugat sebagai pemilik sah lahan tersebut.

Atas perbuatan itu, penggugat meminta kepada majelis hakim menghukum tergugat untuk mengosongkan tanah dan bangunan, menghukum para tergugat mengganti kerugian kepada penggugat sebesar Rp84.000.000. per orang hingga tergugat mengosongkan tanah milik penggugat.

Data yang diperoleh wartawan, gugatan lahan seluas 76.786 M2 ini bermula ketika terbitnya surat izin sementara pemakaian tanah negara oleh Kantor Agraria Daerah Kabupaten Belitung nomor: HPK.31/1969 tanggal 20 Agustus 1969. Surat itu terbit atas permohonan LT. Them Pie untuk Pr. Tjoeng Thin Lan guna mendapat izin pemakaian sebidang tanah negara seluas 38.380 M2 untuk perkebunan dan pekuburan.

Surat izin sementara itu mulai berlaku sejak 1 Januari 1969 sampai 31 Desember 1978. Dan tahun 1983, tanah yang disengketakan itu beralihkan kepada Yayasan Budi Luhur. Tapi rupanya pada GS Nomor: 74 /1983 luas tanah berubah menjadi 76.786 M2.

Dari pantauan Rakyat Pos di Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Rabu, (14/08/2019) puluhan orang hadir saat sidang perdana perdata itu digelar. Warga ini adalah yang memanfaatkan lahan itu untuk kebun dan rumah tinggal. Sedangkan dalam gugatan, Richard Sutriso mengklaim sebagai pemilik lahan mereka.

Dalam sidang, majlis hakim memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk mediasi selama 30 hari. “Apabila tidak cukup akan diberikan waktu 14 hari lagi,” kata Ketua Majelis Hakim, Himelda Sidabalok didampingi hakim anggota Andi Bayu Mandala dan Syaiful Iman.

Hakim berharap mediasi antara penggugat dan tergugat berhasil dan tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. “Apabila mediasi berhasil silahkan memutuskan apakah akan dibuatkan sertifikat,” lanjut Himelda.

Tapi di luar persidangan, warga menilai gugatan yang dilayangkan oleh Richard Sutrisno janggal. Selain yang digugat adalah tanah negara, ada sekitar 60 orang warga yang memanfaatkan lahan itu untuk berkebun dan mendirikan bangunan. “Kenapa hanya enam orang yang digugat?” tanya seorang Tergugat, Sapri yang sudah lebih dari 30 tahun tinggal di lahan itu.

Dia merasa aneh ketika dirinya dijadikan tergugat. Menurutnya, lokasi rumahnya tidak masuk dalam lahan yang diklaim milik Ricard. “Itu diluar patok,” kata Sapri yang menggarap lahan seluas 11 x 30 m2 dan membayar PBB.

Hal senada disampaikan Tergugat IV, Saili Abdul Samad. “Tidak perlu mediasi, karena yang digugat itu adalah tanah Negara,” ucap Saili.

Pihak Penggugat mengaku jika lahan yang diklaim miliknya hanya memiliki GS. Dan dalam gugatannya disebutkan bahwa proses pembuatan sertifikat tanah telah sampai pada proses menerbitkan Gambar Situasi atas nama Richard Sutrisno.

Kini, beredar kabar jika tanah yang diklaim milik Richard Sitrisno itu sudah banyak yang ber-SKT. Dan pihak tergugat bersama masyarakat akan mempertahankan lahan yang sudah lama menjadi garapannya yang terletak di Dusun Tanjung Baru RT. 45/18, Kelurahan Pangkal Lalang untuk berkebun. (yan/1)

Related posts