Soal Pemblokiran STNK Penunggak Pajak, Ini Penjelasan Dirlantas Polda Babel

  • Whatsapp
Kombes Pol Dwi Asmoro

PANGKALPINANG – Beredarnya wacana soal pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ( STNK) kepada penunggak pajak yang sudah muncul sejak beberapa bulan lalu, membuat Direktur Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Kombes Pol Dwi Asmoro angkat bicara.

Menurutnya, aturan pemblokiran STNK tersebut telah mengacu dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 dan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 tahun 2012.

Dalam Pasal 1 ayat 17 menyebutkan “Penghapusan Regident Ranmor adalah bentuk sanksi administratif bagi pemilik Ranmor yang tidak melakukan registrasi ulang atau memperpanjang masa berlaku STNK sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak masa berlaku STNK habis berdasarkan data Regident Ranmor pada Polri”.

“Ada di dalam berkas Regident Ranmor (kendaraan bermotor) yang namanya Peraturan Kapolri tentang registrasi milik kendaraan bermotor. Di situ (Perkap), salah satu dapat dihapuskannya data kendaraan bermotor dari database apabila tidak membayar pajak bermotor selama 2 tahun berturut-turut,” jelas Dwi ditemui rakyatpos.com di ruang kerjanya, Rabu (19/12/2018) siang.

Polda Babel, menurut Dwi, sejauh ini belum mendapat petunjuk dari Korlantas Polri terkait wacana pemberlakuan aturan blokir STNK terhadap penunggak pajak tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, dia meminta kepada masyarakat agar tidak usah resah dengan adanya wacana penghapusan kendaraan bermotor ini.

“Korlantas Polri intinya menyatakan bahwa itu dapat dengan pertimbangan pejabat kepolisian setempat. Jadi, untuk sementara ini kita fokuskan kepada pemutihan pajak kendaraan bermotor dan kami menghimbau kepada masyarakat tolong manfaatkan momen yang berlaku pemutihan pajak mulai dari 15 Desember sampai dengan 15 Juni 2019,” katanya. (bis)

Related posts