Soal Diskresi Gubernur, Pansus RZWP3K Konsultasi ke Kemendagri

  • Whatsapp

Didit Dukung Kebijakan Erzaldi

PANGKALPINANG – Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mengambil langkah diskresi, mengingat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) hingga saat ini belum kunjung rampung.

Kebijakan tersebut nampaknya mendapat lampu hijau dari Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya walaupun pandangannya sedikit berbeda dengan Ketua Pansus RZWP3K DPRD Babel, Adet Mastur.

Menurut Didit, keputusan diskresi yang akan diambil eksekutif merupakan hak yang dimiliki Erzaldi Rosman, selaku Gubernur Babel. Dan dalam hal ini, pimpinan DPRD, komisi dan Pansus RZWP3K akan berkoordinasi dengan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri, terkait diskresi tersebut.

“Disini perlu juga saya luruskan bahwa keputusan Diskresi itu adalah hak gubernur. Saya harus objektif jika masalah mendesak untuk kepentingan masyarakat gubernur berhak untuk melakukan itu, tapi diizinkan atau tidaknya itu tergantung Mendagri,” kata Didit kepada wartawan, di ruang kerjanya, Rabu (22/5/2019).

Lebih lanjut, dijelaskan Didit, tujuan dari pertemuan dengan Mendagri tersebut, hanya ingin menyampaikan sejauh mana dampak kebijakan diskresi ini nanti terhadap Perda yang lain.

“Terkait perda RTRW yang belum selesai disebabkan banyaknya permasalahan, saya pernah menjadi ketua Pansus RTRW Babel selesainya hampir dua tahun, karena kita membahas per detail,” terangnya.

Oleh karena itu, dia menyarankan kepada Pansus untuk melakukan kunjungan kelapangan langsung agar dapat sinkron antara permasalahan yang disampaikan dengan realita di lapangan.

“Saya sarankan kepada teman-teman di pansus sudah saat nya melakukan kunjungan kelapangan, inilah peran Pansus untuk mengkroscek langsung benar tidak permasalahan dibeberapa daerah seperti di Belitung Timur, Bangka Tengah dan Bangka. Karena jika kalau permasalahan dilapangan sudah sinkron In Shaa Allah masalahnya selanjutnya tak akan rumit,” sarannya.

Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa Erzaldi tak berniat menyalahkan DPRD atas lambatnya penyelesaian Perda tersebut, hanya saja keputusan tersebut diambil demi kepentingan masyarakat.

“Gubernur sudah menjelaskan tidak menyalahkan DPRD, tapi keinginan beliau itu hal yang wajar karena tujuannya untuk berinvestasi bisa atau tidaknya tergantung Mendagri. Hanya kami akan tanya persyaratan seperti apa dan apakah ini tidak melanggar aturan,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia mengungkapkan, pihak eksekutif dan legislatif tidak perlu saling menyalahkan terkait lambannya penyelesaian Perda tersebut. Hal tersebut justru dijadikan momentum antara kedua belah pihak untuk sama-sama menyelesaikannya dengan mengikuti aturan yang berlaku tanpa harus mengurangi keinginan masyarakat.

“Karena ini harus mengakomodir semua baik itu pariwisata, perhubungan, pertambangan. Apalagi disitu juga ada angkatan laut, pertamina bahkan PT Timah semua lengkap disitu. Sehingga ini juga jadi persoalan negara. Harapan kita Raperda tersebut nantinnya jangan sampai bersinggungan dan memunculkan konflik dikemudian hari,” tandasnya. (ron/6)

Related posts