Soal Banjir Babar, Wagub Singgung Soal Tambang Liar

  • Whatsapp
Rapat bersama Pemprov Babel dan Bupati Bangka Barat di Ruang Rapat Tanjung Pendam, Kantor Gubernur Babel, Senin (20/5/2019).(foto: Nurul Kurniasih)

Markus: Banjir Agak Jahat
Noviar: Nunggu APBN, Gak Selesai

PANGKALPINANG- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memanggil Bupati Bangka Barat (Babar), Markus untuk membahas persoalan penanganan banjir yang juga menghantui masyarakat di Kabupaten Babar. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Tanjung Pendam, Kantor Gubernur Babel, Senin (20/5/2019).

Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah, yang memimpin rapat tersebut menegaskan, bahwa pihak provinsi akan bersama-sama dengan kabupaten, berupaya untuk melakukan aksi yang dapat mengurangi atau pencegahan banjir.

“Fokus mengenai banjir, dari sini kita coba mendengar dan melihat secara detil, bahwa persoalan ini berkaitan hulu dan hilir, di hulu DAS banyak terjadi penambangan liar dan penambang yang memang miliki izin usaha, harus disinergikan untuk menanggulangi banjir,” kata Fatah.

Untuk persoalan legal dan ilegal ini, kata dia, harus disikapi secara arif dan bijaksana. Fatah melihat, penyebab banjir di Babel ini ada dua, sedimentasi yang dibawa aliran air masuk ke DAS dan ke muara, sehingga perlu diambil langkah bagaimana mengatasi persoalan ini.

“Salah satunya dengan menyiapkan kolong retensi yang tampung air, tadi disebutkan ada seluas 2,8 hektar dan memikirkan berapa kolong retensi lagi untuk menjaga keseimbangan air, fungsinya memiliki pintu yang diatur pemanfaatan, kalau surut buka pintu air, kalau tinggi bisa dilepas atau disimpan,” bebernya.

Disamping itu, dia menyebutkan, penyebab kedua ada penampang di bawah jembatan, yang menjadi penghalang sampah.

“Berkaitan dengan pengembangan pesisir, merupakan muara singgah sedimentasi, aliran lumpur dan pasir, ada sisi lain yang bersentuhan, apakah perlu disikapi secara khusus, atau reklamasi, pengangkatan sedimen itu, manakala Raperda rencana zonasi selesai, kalau perlu dilakukan percepatan tentu harus ditempuh melalui jalan lain melalui non letigasi,” jelasnya.

Dalam pertemuan ini, lanjut dia, baru formula kasar, nanti akan disepakati dan dibuat detil, baru peran siapa berbagi dan bagaimana penganggaran.

“Kalau kolong retensi, kalau bisa kita lakukan bersama mudah-mudahan bisa berikan manfaat, selain itu bisa dijadikan venue dayung dan atraksi lain di kolong ini,” tandasnya.

Sementara itu, Bupati Babar, Markus menyebutkan dalam penanggulangan banjir, sejauh ini pihaknya dan pemprov memang sudah berupaya, namun untuk kedepannya ia meminta, pemprov bisa membantu khususnya untuk kewenangan ataupun hal-hal lain yang bisa dikerjakan bersama.

“Banjir ini, Muntok kita punya aliran sungai, kalau hujan besar, pas gelombang tinggi ini yang sebabkan banjir, ini perlu penanganan khusus, kita enggak mau lagi Muntok direndam banjir,” ujarnya.

Terkait beberapa rencana penanggulangan banjir, Pemkab Babar sebutnya akan membangun check dam (dam pengendali) senilai Rp10 miliar, tetapi bukan untuk membuat banjir hilang. Check dam, katanya merupakan penampungan air sementara dan seharusnya ada kolong retensi yang menjadi tempat air.

“Makanya harus ada tampungan, kalau enggak ada pasang, enggak akan banjir, kecuali saluran mampet, di wilayah Culok itu memang cekungan, kami buat bendungan yang bukan melebar tetapi memanjang, karena kekurangan anggaran dalam pembebasan,” sebutnya.

Dia mengakui, bahwa sedimentasi di wilayah itu cukup tinggi, sehingga perlu kerja sama dengan provinsi. “Titik banjir, yang ada di Babar yang paling parah, karena banjir agak jahat, kalau di Babar pasti merusak, mutusin jembatan, jalan. Sementara ini, tidak bisa menyelesaikan secara tuntas, pembangunan kolong retensi menjadi solusi,” ujarnya.

Untuk pengerukan alur yang akan dilakukan pihak swasta, dia melihat disitu ada potensi pasir, namun Pemkab Babar, kata dia, tidak punya kewenangan lagi untuk memberikan izin.

Kepala Dinas PUPR Babel, Noviar Ishak menambahkan untuk persoalan sungai yang ada di Pulau Bangka, memang kewenangan APBN, namun apabila menunggu “action” dari APBN, persoalan tersebut tidak akan selesai.

“Khusus Babar, fokus pada pengendalian di muara dan pembuatan retensi, kurang lebih 2,8 hektar, tahun ini kabupaten buat check dam di Culok, ini menahan sedimentasi dari atas, menahan lumpur, di tengah nanti dibuat kolong retensi, rencana kami kedepan akan jadi fasilitas umum, buat RTH dan pujasera juga disana,” kata Noviar.

Dengan rencana ini, paling tidak mengurangi banjir di kampung hulu teratasi, saat ini lanjutnya, kondisi muara sedimen cukup tinggi bahkan, sekarang justru lebih tinggi dari kedalaman sungai. Di pelabuhan lama, katanya, sedimen juga tinggi, 2,5 meter dan nanti akan dibersihkan dengan metode pengerukan dari Forum Peduli Banjir Babar.

“Saluran kampung ulu, kita bangun kolam retensi di tengah seluas 2,8 hektar anggarannya enggak nyampe Rp1 miliar, ” ulasnya.

Noviar menegaskan, apapun yang dilakukan kalau muara enggak dikeruk, pasti tidak maksimal dan sedimentasinya akan menumpuk di dalam sungai.

“Nanti muara akan dikeruk, kita setuju kalau enggak mengeluarkan biaya, kita rekomendasi pak gubernur, tetapi jangan timah, dikeruk pake pompa dibuang ke tongkang dan dibawa keluar, enggak dibuang ke daratan,” jelasnya.

Pihaknya, tambah Noviar, masih melakukan hitung-hitungan soal biaya terhadap penanggulangan banjir ini. “Sementara untuk pilar yang ada di jembatan di Muntok, meskipun ini kewenangan pusat (jembatannya) namun tetap akan dibongkar karena menganggu aliran air,” katanya.(nov/10)

Related posts