by

Sistem BPJS Error, Pasien RSUD ‘Terlantar’

-NEWS-222 views

Verifikasi Kepesertaan tak Terdeteksi
Pemkot Tegur, BPJS Minta Maaf

PANGKALPINANG – Ratusan calon pasien yang menggunakan layanan BPJS Kesehatan untuk berobat di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah (RSUD DH) Kota Pangkalpinang, Senin pagi (25/3/2019) terlantar. Para calon pasien yang hendak berobat menggunakan kartu BPJS Kesehatan, ditolak oleh petugas layanan loket rumah sakit, dengan alasan sistem input data komputer BPJS sedang mengalami gangguan.
Tentu saja mendapati layanan demikian, calon pasien kecewa dengan pelayanan BPJS. Parahnya lagi, sistem yang mengalami maintenance tersebut baru bisa pulih hingga sore hari. Akibatnya, tidak ada calon pasien yang dapat menggunakan layanan BPJS Kesehatan di RSUD DH pada pagi kemarin.
Salah satu pasien, Syukrul mengaku kecewa dengan layanan BPJS ini. Dirinya yang ingin berobat menggunakan BPJS, namun tak kunjung mendapatkan nomor antrian di loket. Padahal dia sudah menunggu sekian lama bersama istrinya.
“Saya dari Pulau Besar Bangka Selatan, mau berobat ke poli paru. Berangkat dari rumah pukul 05.00 pagi, nyampe ke sini (RSUD) jam 08.00 tadi. Kecewa kita berangkat dari rumahnya pagi, nyampe ke sininya sia-sia,” sesalnya.
Kecewa juga diungkapkan pasien lainnya. Mereka menunggu hingga beberapa jam di depan loket BPJS, tapi tidak dapat berobat karena alasan tersebut.
“Kami terpaksa disuruh pulang karena tidak bisa berobat, disuruh datang lagi besok,” timpal pasien lainnya.
Demikian juga dengan Rasden (63) calon pasien asal Koba Kabupaten Bangka Tengah. Dia memilih bertahan di rumah sakit menunggu gangguan sistem pulih. Menurutnya 2,5 tahun lamanya ia menggunakan rujukan di RSUD Depati Hamzah, dan untungnya ada kebijakan dari pihak rumah sakit tetap melayani meskipun jaringan komputer BPJS masih bermasalah.
“Saya itu dari Koba jam 7 pagi dan nyarter kendaraan Rp400 ribu, jadi dak mungkin pulang tanpa hasil. Untungnya kami tetap dilayani, dan samping saya ini ada dari Payung kontrol paru juga,” tukas Rasden.
Ditemui di RSUD DH, Koordinator Pendaftaran Pasien, Akmal Ismi mengakui permasalahan sistem tersebut dari BPJS secara nasional, bukan hanya di RSUD Pangkalpinang saja. Sehingga, petugas loket tidak bisa melakukan pendaftaran kepada para calon pasien.

MENUNGGU – Para calon pasien kepesertaan BPJS Kesehatan tampak menunggu di depan loket pendaftaran pasien di RSUD DH Pangkalpinang, kemarin pagi. Mereka ‘terlantar’ menunggu lantaran sistem server verifikasi kepesertaan BPJS mengalami ‘lumpuh total’. Baru sore hari sistem itu kembali normal, dan tentu saja membuat calon pasien yang hendak berobat kecewa. Kicauan warganet di medsos pun menyesalkan kejadian ini. (Foto: Ist/Agus)

“Bukan rumah sakit kita saja yang tidak bisa. Seluruh rumah sakit memang tidak bisa didata oleh pihak BPJS. Mereka memberikan estimasi waktu pagi tadi 30 menit. Nyatanya sampai dengan detik ini (siang-red) tidak bisa sama sekali. Namun sebelumnya sempat bisa sebentar, empat komputer pendaftaran cuma kita masing-masing bisa daftar satu pasien,” jelas Akmal.
Masalah ini pun makin ramai, setelah warga Pangkalpinang dan sekitarnya mengeluh layanan BPJS hingga ke media sosial yakni grup-grup Whatsapp. Sebagian warganet memprotes BPJS dan RSUD, termasuk Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil. Di salah satu grup WA, warga mendesak walikota untuk memperhatikan pelayanan kepada calon pasien pengguna BPJS di RSUD DH.
“Dari jam 7 pagi sampai siang belum juga terakomodir dengan alasan komputer error. Pasien tidak bisa berobat menggunakan kartu BPJS,” keluh salah seorang warganet.
Warganet lainnya berkomentar seharusnya BPJS tidak mempertaruhkan kondisi orang sakit dengan komputer. “Kalau komputernya satu bulan rusak gimana. Mestinya kalau tahu ada ‘trouble’ mereka menggunakan sistem manual karena pelayanan tidak boleh terganggu apalagi soal orang sakit, apapun persoalannya harus tetap bisa dilayani. Ini yang membuat masyarakat tidak percaya dengan pemerintah. Pelayanannya buruk,” tegasnya.
Atas masalah ini, Direktur RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang, Dokter Nugroho Muji Pamungkas mengatakan, pelayanan rawat jalan RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang diakui terkendala terkait verifikasi eligibilitas pasien yang akan berobat menggunakan fasilitas BPJS.
Karena adanya gangguan verifikasi tersebut, pihaknya terkendala mengenai verifikasi keaktifan dari rujukan pasien, lantaran sistem pelayanan kesehatan saat ini dengan berjenjang melalui rujukan.
“Informasi yang didapatkan dari pihak BPJS sendiri adanya gangguan perawatan jaringan atau perbaikan jaringan. Untuk hal ini kami telah menghubungi Kepala Cabang BPJS Bangka Belitung, jawabannya sama, tidak bisa dipastikan,” jelas Nugroho saat dikonfirmasi kemarin.
Untuk penyebab hal tersebut, Nugroho mengatakan pihaknya tidak mengetahui secara pasti. Namun informasi yang ia dapatkan, gangguan tidak hanya di RSUD Pangkalpinang saja.
“Kawan-kawan di puskesmas dan rumah sakit yang lain di Kota Pangkalpinang mungkin juga sama. Mungkin juga selain di luar Pulau Bangka juga sama mengalami hal yang sama,” tandasnya.
Menanggapi keluhan calon pasien, Nugroho memahami pastinya keluhan sangat banyak. Terlebih, mayoritas pasien di RSUD Pangkalpinang hampir 80 persen adalah pengguna BPJS.
“Jadi sangat kami maklumi bila ada keluhan langsung ke kami. Sedangkan pokok permasalahan kami tidak bisa mengatasinya. Nah, jalan keluarnya tadi adalah pasien-pasien yang rujukan akut bukan pasien kronis berulang yang perlu rujukan balik dan sebagainya, akan kita tanggani dulu secara manual,” ujarnya.
Namun jika pelayanan dilakukan secara manual, lanjutnya, pihak RSUD tidak mengetahui keaktifan dari kepesertaan pasien valid atau tidaknya dalam rujukan BPJS.
“Tapi untuk pelayanan gawat darurat jalan seperti biasa. Untuk pasien rawat jalan yang akut kita dahulukan. Pasien kronik yang berulang mungkin agak lebih lambat, mungkin periode selanjutnya. Karena untuk pasien kronik ini ada pemeriksaan secara berkala itu harus berkesinambungan,” tutupnya.
Sayangnya, saat ada masalah tersebut, Walikota Pangkalpinang Maulan Aklil sedang berada di Palembang, Sumatera Selatan untuk mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sumselbabel. Namun dia memastikan akan mencarikan solusi masalah itu.
“Ya, saya mendapat informasi langsung dari masyarakat, terkait informasi tersebut. Saya langsung menghubungi Kepala RSUD Depati Hamzah untuk sesegera mungkin ditindak lanjuti,” ujar pria yang akrab disapa Molen ini.
“Itu sistem punya BPJS yang error Pak, sedang maintenance. Terganggu ke pelayanan kita, karena setiap rujukan harus diverifikasi dan kepesertaan pasien harus dicek masih berlaku atau tidak, jadi Surat Eligilibitas Pasien (SEP) dari BPJS gak bisa dicetak. Itu terjadi di sebagian rumah sakit dan puskesmas. Saya sekarang ambil resiko Pak, pasien BPJS rujukan baru didaftarkan manual, dengan resiko, kalau BPJS nya tidak aktif, RSUD tidak bisa menagihkan klaim ke BPJS,” kata Molen menirukan pernyataan Direktur RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang saat melakukan percakapan telepon dengannya.
Tidak hanya menelpon direktur rumah sakit, Molen juga langsung menelpon pihak BPJS untuk segera memperbaiki sistem yang error jangan sampai terjadi lagi. “Jika itu terjadi lagi, nantinya ini akan menjadi perhatian Pemkot untuk BPJS,” tegas Molen.
Atas perintah walikota, Pemkot Pangkalpinang akan meminta surat keterangan tertulis secara lisan kepada pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), lantaran kerap terjadinya kendala dengan pelayanan pasien di RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang.
“Dari Pemkot Pangkalpinang, kami akan intens kepada pihak BPJS agar tidak terjadi lagi seperti ini. Nah, kemudian jika terjadi lagi seperti ini, surat tertulis dari pihak BPJS sebagai jaminan kami untuk pelayanan kepada masyarakat,” ujar Asisten Walikota Bidang Pemerintahan dan Kesra, Suparyono.
Menurutnya, surat tertulis tersebut dilakukan agar tidak ada lagi klaim dari pihak BPJS, jika nanti pelayanan dilakukan secara manual.
“Katakanlah layani-layani, tapi giliran secara manual kami layani kemudian adanya klaim banyak alasan itu tidak memenuhi syarat, ini tidak memenuhi standar dan lain sebagainya,” tukasnya.
Namun kali ini, kata Suparyono, Pemkot akan meminta kebijakan secara tertulis apabila terjadi trouble jika rumah sakit bisa melayani secara manual apabila telah dilakukan entry.
“Ini sebagai dasar untuk mengklaim tagihan yang harus dibayarkan oleh BPJS. Sekarang belum ada yang tertulis hanya secara lisan. Layani-layani tapi keterangan dari operasional rumah sakit faktanya kalau klaim nanti ke BPJS ini terjadi kesulitan terkait data yang tidak lengkap dan sebagainya. Nah, ini nanti kami akan tempuh langkah-langkah dengan BPJS solusi kongkrit itu bagaimana,” tegasnya.
Sementara itu, pihak BPJS Kesehatan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Bangka Belitung, khususnya Pangkalpinang atas permasalahan itu.
“Sehubungan dengan adanya kendala teknis pada sistem kepesertaan, maka bersama ini kami informasikan bahwa kendala tersebut sedang dilakukan upaya perbaikan. Untuk sementara waktu sistem yang terkait dengan data peserta tidak dapat digunakan. Kami sampaikan, permohonan maaf atas ketidaknyamannnya,” ujar Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Babel, Anugrah Maha Putra.
Dia menjelaskan untuk mengantisipasi hal tersebut, FKRTL telah mengeluarkan SEP secara manual, sehingga sudah mulai terurai antriannya.
“Jadi tidak hanya di Babel, tapi gangguannya di seluruh Indonesia. Nanti setelah normal kembali bisa dilakukan pencetakan secara online. Baik di FKTP maupun FKRTL masih dilakukan pengecekan oleh tim kantor pusat, semoga cepat normal kembali,” tukasnya. (bum/1)

Comment

BERITA TERBARU