Sipioni Minta Pemkab Persiapkan Mekanisme THR

  • Whatsapp

PP, Tiga Menteri Sepakat Lakukan Revisi
Honorer Pemkab Harapkan Dapat THR

TOBOALI – Ketua DPRD Bangka Selatan (Basel), Sipioni meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Basel untuk menyiapkan mekanisme pencairan THR sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2019 tentang Pemberian THR Kepada ASN, TNI, Polri, Pejabat Negara dan Pensiunan.

Menurut Politisi PDIP Basel ini, saat ini, PP tersebut sudah disepakati oleh tiga kementerian terkait yakni Mendagri, Menkeu dan Menpan-RB untuk dilakukan revisi, dimana sebelumnya Pada pasal 10 Ayat (2) Juknis Pencairan THR yang bersumber dari APBD harus diatur dengan Perda, direvisi menjadi diatur dengan Peraturan Kepala Daera (Perkada).

“Saya dapat WA dari kawan-kawan di pusat, surat dari Mendagri terkait permohonan revisi pasal 10 ayat (2) tersebut sudah ditanggapi dan disepakati kementerian terkait. Oleh karena itu, kita menyarankan Pemkab Basel untuk mempersiapkan tahapannya, sehingga nantinya ketika sudah keluar juknis revisi dari pusat tersebut, Pemkab Basel sudah siap untuk melakukan pencairan,” kata Sipioni kepada Wartawan, Rabu (15/5/2019).

Lebih lanjut ia mengatakan, secara anggaran, THR PNS di Basel tidak ada kendala lagi, karena memang sudah dianggarkan dalam Perda APBD 2019.

“Kita harapkan nanti Pemkab Basel segera untuk membayarkan apabila sudah ada petunjuk resmi dari pusat, karena anggarannya sudah siap dan sudah masuk dalam Perda APBD 2019. Jangan sampai ASN dan Pensiunan menerimanya terlambat,” ujarnya.

Terpisah, salah satu tenaga honorer Pemkab Basel berharap honorer juga menerima THR. Pasalnya, berdasarkan informasi tenaga honorer Pemkab Babar dan Pemkot Pangkalpinang juga menerima THR.

“Ya tentu kita berharap tenaga honorer di Pemkab Basel juga bisa menerima THR seperti di Bangka Barat dan Pemkot Pangkalpinang,” tuturnya, sembari enggan namanya disebutkan wartawan harian ini.

Sementara itu, Sekretaris Bakuda Basel Riswady dikonfirmasi mengungkapkan, tidak ada dasar hukum pemberian THR kepada tenaga honorer. Sedangkan ASN berdasarkan PP No 35 dan 36 tahun 2019. (raw/3)

Related posts