Sikapi Penolakan TI Ilegal, DPRD Babel Minta Warga Tetap Kompak

  • Whatsapp

Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya meminta seluruh warga Desa Berok, Kabupaten Bangka Tengah untuk sepakat menolak aktivitas Tambang Inkonvensional (TI) ilegal di kawasan Merbuk, Kenari dan Pungguk.

Hal ini dikatakan Didit, saat beraudiensi dengan warga Desa Berok di ruang kerjanya, Senin (22/7). Warga Desa Berok dalam kesempatan itu menyampaikan penolakannya atas keberadaan tambang ilegal di wilayah mereka.

“Saya minta seluruh masyarakat Desa Berok harus kompak, jangan nanti 60 persen masyarakat menolak, 40 persen setuju, Kalau kompak kan, kita enak menindaklanjuti,” kata Didit.

Dia mengakui, Desa Berok merupakan kawasan yang rentan bencana banjir dan seharusnya tidak boleh ada pertambangan ilegal di daerah itu.

“Memang di daerah itu rawan bencana banjir, bahaya kalau ada buaya, bisa mengancam keselamatan warga karena habitat buaya di daerah itu telah diganggu,” ujarnya.

Sebelumnya, puluhan warga Desa Berok, Kabupaten Bangka Tengah yang tergabung dari beberapa tokoh masyarakat, RT dan kepala lingkungan (kaling) mendatangi gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Senin (22/7/2019).

Kedatangan masyarakat tersebut untuk mengadukan perihal penolakan warga atas aktivitas TI ilegal di kawasan Merbuk, Kenari dan Pungguk.

“Kami tidak setuju adanya aktivitas TI di wilayah kami, karena dampak lingkungan kami menyebabkan banjir dan lumpur,” kata Kaling desa setempat, H. Ikhram saat audiensi di ruang kerja Ketua DPRD Babel.

Ia menambahkan, aktivitas TI di tiga wilayah itu sudah berlangsung cukup lama dan terkesan kucing-kucingan dengan warga karena para penambang tersebut beroperasi pada dini hari.

“Lah lama dari tahun 2014, aktivitas TI sudah kami demo tiga hari, berhenti, tak lama kemudian aktivitas tersebut dilanjutkan lagi, mereka itu nambang jam dua, jam tiga malam, tapi kami pantau terus,” keluhnya.

Ia menyebutkan, aktivitas TI di Wilayah tersebut juga diduga telah dibekingi oleh oknum aparat kepolisian, sehingga dapat terus beroperasi meski mendapat penolakan dari warga.

“Aktivitas TI ini ada oknum anggota kepolisian yang membekingi, nggak mungkin para penambang itu berani menambang, padahal kami sudah tegas menolak,” tukasnya. (adv)

Sumber: Humas DPRD Babel
Penulis: Budi Setyo
Foto: Budi Setyo

Related posts