Sidang Tipikor Dandes Air Ketekok, Tiga Saksi Saling Berkicau

  • Whatsapp
ilustrasi
foto ilustrasi

PANGKALPINANG – Sebanyak tiga orang saksi, yaitu Kepala Desa, Ketua BPD dan Sekdes dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pencairan keuangan Desa Aik Ketekok periode 2015 hingga 2018 yang digelar di Ruang Garuda Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang, Senin (2/3/2020).

Ketiga saksi yang saling memberikan kesaksian dalam sidang ini, diantaranya Antoni selaku Kades Air Ketekok periode 2018-2024, Harfanizar sebagai Ketua BPD Air Ketekok periode 2017-2023 dan Sundari sebagai Sekdes Air Ketekok kala itu.

Read More

Mereka dicecar majelis hakim Pengadilan Tipikor Pangkalpinang dan jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Belitung terkait kewenangan kades dalam mengeluarkan dana kas desa dan ketua BPD yang bertugas mengevaluasi laporan pertanggungjawaban atas kinerja kepala desa dalam mengeluarkan kas desa.

“Saudara saksi, siapa saja yang bisa melakukan pencairan dana desa ini bersama saudara. Ada tidak laporannya?,” cecar hakim anggota, Yelmi.

Sementara itu, Kades Air Ketekok periode 2018-2024, Harfanizar mengaku bahwa dirinya melakukan pencairan dana desa bersama dengan sekdes dan juga bendahara.

“Ada bukti laporannya, namanya SPJ. Dalam melakukan pencairan dana desa ini, kami mempunyai surat perintah pencairan,” tukas Harfanizar.

Usai kesaksian kades, sidang ini dilanjutkan dengan pemeriksaan Ketua BPD Air Ketekok dan Sekdes Air Ketekok.

Dalam berita sebelumnya, mantan Kepala Desa (Kades) Aik Ketekok, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) periode 2012-2018, Haryadi dan Bendahara, Harsi Yulianti mulai disidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang, Senin (24/02/2020).

Haryadi dan Harsi Yulianti diadili dalam perkara tindak pidana korupsi pencairan keuangan Desa Aik Ketekok periode 2015 hingga 2018 tanpa didahului dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), serta lampiran bukti transaksi tanpa melalui proses verifikasi oleh Sekretaris Desa.

Selain itu, kedua terdakwa diduga telah bersekongkol atau bersama-sama menggunakan keuangan Desa Aik Ketekok untuk kepentingan pribadi dengan kerugian keuangan negara mencapai Rp. 2.716.280.200,00.

Sidang ini dipimpin majelis hakim Corry Oktarina, SH dengan hakim anggota, Haridi, SH dan Yelmi, SH,. MH. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Belitung, Noviansyah,. SH dan Perdana, SH.

Jaksa dalam dakwaan primair menilai bahwa terdakwa Harsi Yulianti bertindak selaku Bendahara Desa Aik Ketekok diduga secara bersama-sama dengan Haryadi selaku Kepala Desa kala itu telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.

Selain itu, perbuatan kedua terdakwa dalam dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.

“Perbuatan terdakwa Harsi Yulianti, diduga telah menggunakan keuangan desa untuk kepentingan pribadi membeli mobil sebesar Rp113.024.682,- dan perbuatan terdakwa Haryadi diduga telah menggunakan keuangan desa sebesar Rp398.000.000,-. Sedangkan sisa kerugian keuangan negara sebesar Rp2.205.255.518,- menjadi tanggungjawab terdakwa Haryadi karena telah menyetujui secara lisan pengeluaran keuangan desa,” tukas Novai sapaan akrab Noviansyah. (bis/6)

Related posts