Sidang Syamsul Bahri Ditunda

  • Whatsapp

Kuasa Hukum Minta Eksepsi

SUNGAILIAT – Kasus sidang pelanggaran pemilu yang melibatkan calon legislatif dari Bangka Selatan (basel), Syamsul Bahri harus ditunda. Tertundanya sidang yang dilaksanakan oleh pengadilan negeri sungailiat tersebut karena kuasa hukum terlapor meminta eksepsi.
Kuasa Hukum Terdakwa, Johan Adi Ferdian, SH mengatakan, eksepsi itu harus diambil karena pihaknya merasa dakwaan yang dilontarkan oleh jaksa penuntut umum salah.
“Kami anggap pelanggaran klien hanya melakukan pelanggaran administrasi saja,” ungkapnya, Senin (6/5).
Dakwaan dari JPU melanggar pasal 280 jo 251 karena menggunakan kendaraan dinas saat kampanye di salah satu daerah di Basel.
“Sesuai pasal 280 huruf H bukan termasuk tindak pidana pemilu. Pada ayat 4 nya, walaupun menggunakan mobil dinas, itu hanya dikenakan sangsi ringan,” terangnya.
Johan juga mengatakan saat kejadian, kliennya dalam rangka tugas kedewanan sehingga masih menggunakan kendaraan dinas.
“Kebetulan pak Syamsul ini ketua DPC partai gerindra bangka selatan, jadi habis tugas langsung mendampingi caleg DPR RI dari partai yang sama,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga mengatakan kliennya tersebut tidak melakukan kampanye.
“Klien kami saat itu hanya memberikan pengantar dan sambutan saja,” terangnya.
Rencananya sidang lanjutanya akan dilaksanakan hari ini untuk mendengarkan keterangan saksi.
Sementara itu, Forum Mahasiswa Peduli Pemilu dan Demokrasi Bangka Belitung (Babel) meminta kepada pihak penyelenggara pemilu, kepolisian dan kejaksaan untuk bersikap fair dan adil serta tidak curang terhadap kasus pelanggaran pemilu yang diduga dilakukan oleh Syamsul Bahri.
“Saudara Syamsul Bahri dalam kasus ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah menjadi terdakwa dalam sidang perdana kasus dugaan penggunaan mobil dinas saat kampanye pemilu,” kata Ketua Forum Mahasiswa Peduli Pemilu dan Demokrasi Babel, Genta Penggawa saat menyambangi Rakyat Pos, tadi malam.
Dalam kesempatan itu, dia mengatakan kepada pihak agar tidak melakukan negosiasi dan kepada majelis hakim agar memutuskan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami dari Forum Mahasiswa Peduli Pemilu dan Demokrasi Babel akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas,” katanya. (mg419/6)

Baca Lainnya

Related posts