Sidang Dugaan Pelanggaran Pemilu, PH Sebut Panwas Kurang Respon Melakukan Pencegahan

  • Whatsapp

Saat itu panwas datang dan menegur sopir dan menyuruh pulang, harusnya sudah sampai disitu saja tapi koq prosesnya malah diteruskan, harusnya pencegahan dulu dengan menyuruh pulang bukan langsung diproses, jadi ada apa ini?,”

Hadirkan Dua Orang Saksi

SUNGAILIAT — Sidang marathon dugaan pidana pemilu yang melibatkan anggota dewan sekaligus caleg DPRD Bangka Selatan (Basel) Samsul Bahri, kembali digelar di PN Sungailiat, Rabu (8/5).

Kali ini, dua saksi dihadirkan di muka persidangan, yakni masyarakat dan salah satu anggota badan permusyawaratan Desa serdang.

Dalam keterangannya Penasehat hukum Samsul Bahri Jhohan Adhi Ferdian mengatakan, bahwa saksi tersebut didatangkan untuk memberi kesaksian saat kliennya datang dalam rangka tugas.

“Dari keterangan saksi kami tadi, kita bisa menangkap bahwa klien kami datang untuk berdialog dengan masyarakat dalam rangka menyelesaikan masalah hutan dan batas desa,” ungkapnya.

Namun pada hari yang sama yakni jumat 8 maret 2019, Samsul Bahri juga mendampingi caleg DPR RI dari partai yang sama.

“Saat itu klien kami juga mendampingi pak Kobalen selaku caleg DPR RI dari partai gerindra, karena klien kami ini ketua DPC Bangka Selan jadi ikut mendampi. Tapi itu setelah mendengarkan aspirasi masyarakat tadi,” terangnya.

Jhohan menyesalkan pihak panwas yang kurang respon dalam melakulan hal-hal pencegahan pelanggaran tetapi tetap menaikan kasus tersebut padahal kliennya sempat mengikuti intsruksi panwaslu untuk pulang dan membawa pergi mobil dinasnya.

“Saat itu panwas datang dan menegur sopir dan menyuruh pulang, harusnya sudah sampai disitu saja tapi koq prosesnya malah diteruskan, harusnya pencegahan dulu dengan menyuruh pulang bukan langsung diproses, jadi ada apa ini?,” sesalnya.

Sementara itu, JPU dari Kejaksaan Negeri Toboali, Denny mengatakan Samsul Bahri melakukan tindak pidana pemilu dengan melakukan pelanggaran menggunakan fasilitas negara berupa mobil plat merah saat melakukan kampanye.

“Pengakuan terdakwa bahwa bener dia berangkat dari rumah ke kampanye menggunakan mobil dinas dengan alasan dia tidak mempunyai mobil lagi. Mobil itu satu-satunya mobil operasional, mobil yang lain sudah terjual untuk berobat sakit terdakwa,” ungkapnya.

Dalam sidang ini, Samsul Bahri dijerat Pasal 280 ayat 1 huruf A jo. Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan ancaman pidana penjara kurungan 2 tahun penjara dan denda Rp 24 juta.(mg419/7)

Related posts