Siapkah Indonesia dengan Ibukota Baru?

  • Whatsapp

Oleh: Christina Ester M Hutabarat
Alumni Pascasarjana ITB dan Pegiat Sosial

Kabar mengenai Ibukota baru sudah menjadi obrolan publik dimana-mana. Wacana pemindahan ibu kota sudah pernah tersiar beberapa waktu yang lalu sebelum akhirnya tenggelam tak berujung. Kali ini, pemindahan ibu kota menjadi topik yang sangat serius di kalangan pemerintah dan jajarannya. Presiden Joko Widodo menindaklanjuti keseriusan ini dengan mengadakan Rapat Terbatas bersama para Menteri terkait pada tanggal 29 April di Kantor Presiden. Berdasarkan informasi yang tersebar, pemerintah menyebutkan bahwa ada tiga wilayah yang dicanangkan menjadi ibu kota menggantikan DKI Jakarta, yaitu Sumatera bagian timur, Sulawesi bagian selatan, dan Kalimantan. Ketiga wilayah tersebut memiliki potensi menjadi ibu kota negara seperti yang sudah ditelusuri pemerintah sebelumnya.
Ide pemindahan ibu kota negara sudah dicanangkan jauh-jauh hari. Gagasan ini bahkan sudah muncul sejak era presiden pertama, Soekarno. Sekitar tahun 1950-an, Palangkaraya hampir menjadi ibu kota Indonesia jika saja Soekarno tidak membatalkan kebijakan tersebut. Menurut Presiden Joko Widodo, rencana tersebut selalu muncul setiap masa Presiden. Jadi, tidak heran kalau akhirnya wacana itu muncul kembali. Ketidakmatangan dan kurangnya kesiapan dan perencanaan di masa lampau menjadi penyebab utama dibatalkannya pemindahan ibu kota.
Alasan terbesar yang menjadi pertimbangan pemindahan ibu kota ialah persiapan Indonesia di masa depan. Tahun 2030, Indonesia diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi peringkat ke-empat di dunia. Ben Bland, seorang Direktur Proyek Asia Tenggara Lowy Institute mengemukakan kepada SBS News bahwa kondisi yang dialami ibu kota Jakarta merupakan masalah utama yang juga dihadapi setiap ibu kota. Jakarta ataupun ibu kota negara lain menjadi jantung ekonomi dimana orang akan menghabiskan waktu berjam-jam dalam kemacetan setiap hari. Hal tersebut sangat mempengaruhi masyarakat dalam berbisnis ataupun berdagang. Selain itu, dengan kondisi ibu kota yang padat bisa memperlambat bisnis atau pemerintahan, karena semua aktivitas komersial dan pemerintahan berada di lokasi yang sama.
Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke daerah lain bukanlah hal baru yang beredar di seluruh pelosok tanah air. Setidaknya, sudah tiga kali ibu kota Indonesia dipindahkan. Pertama sekali, tepat pada tanggal 4 Januari 1946 ibu kota negara dipindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Selanjutnya tanggal 19 Desember 1948 ibu kota dipindahkan ke Bukittinggi, meski hal tersebut tidak berlangsung lama, karena di tahun yang sama ibu kota dipindahkan ke Bireun, Aceh. Bisa disimpulkan bahwa ibu kota Indonesia pernah berada di tiga kota dalam satu tahun.
Pastilah setiap orang akan bertanya-tanya dalam benaknya, mengapa ibu kota harus dipindahkan? Berdasarkan data yang didapatkan di tahun 2018 ada 72.000 pendatang baru yang datang ke Jakarta dan menjadi penduduk tetap di ibu kota. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan, karena jumlah penduduk yang datang dan menetap tidak signifikan dengan penduduk yang meninggalkan ibu kota. Alhasil ibu kota selalu penuh dan padat dengan pertambahan penduduk dari waktu ke waktu. Kondisi Jakarta sebagai ibu kota wajar membuat pemerintah khawatir. Jumlah penduduk yang meningkat membuat jumlah kendaraan pun meningkat satu juta unit per tahunnya, dan ini tidak dibarengi dengan penambahan jumlah jalan di ibu kota. Selain itu, masalah banjir belum juga mampu ditangani sampai tuntas, sehingga sampai tahun ini banjir tetap menerjang wilayah ibu kota.
Dalam akun instagramnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa rencana pemindahan ibu kota sudah dilakukan oleh negara asing terlebih dahulu. Negara-negara seperti Malaysia, Brasil, dan Amerika Serikat (AS), serta masih banyak negara lainnya yang telah melakukan pemindahan ibu kota di masa lalu. Sebuah tulisan berjudul “Moving the Capital of Argentina” yang ditulis oleh seorang Alan Gilbert dari University College London menjelaskan bahwa banyak negara memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara semata-mata karena motivasi citra, di mana hal tersebut menjadi simbol baru bagi negaranya. Senada dengan apa yang dituliskan Gilbert, Soekarno pun memunculkan wacana memindahkan ibu kota sebagai upaya unjuk gigi Indonesia sebagai negara yang baru merdeka. Dalam tulisannya Gilbert banyak membahas tentang kegagalan yang mungkin saja terjadi apabila ibu kota dipindahkan, misalnya pada negara Brasilia.
Meski mengundang banyak pendapat ataupun kritik kepada pemerintah, tetap saja wacana ini dipersiapkan dengan matang untuk persiapan pemerataan pembangunan dan mencanangkan Indonesiasentris bukan lagi Jawasentris. Presiden ingin mengubah paradigma di mana masyarakat Indonesia beranggapan bahwa pembangunan Indonesia selalu dipusatkan di Jawa, sehingga daerah lain begitu jauh tertinggal. Jokowi menyatakan dengan mantap bahwa memindahkan ibu kota bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan keseriusan dalam membuat perincian yang jelas dan perencanaan yang matang berdasarkan rencana geopolitilk dan geostrategis termasuk kesiapan dana dan insfrastruktur.
Lalu apa yang menjadi bagian kita sebagai masyarakat Indonesia? Sekarang bukan waktunya kita “nyinyir” dan berbuat seolah-olah kita adalah tamu. Sudah siap dengan ibu kota baru? Mari melihat diri dan berbenah. Ingatlah bahwa ini rumah kita, sudah saatnya unjuk tangan dan berdiskusi cerdas, karena Indonesia adalah kita.(***).

Related posts