by

Sesuai Perpres 16 Tahun 2019, 1 April Gaji PNS Mulai Naik

-NEWS-345 views

KOBA – Wacana kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Pemerintah Pusat ternyata bukan hanya angin segar. Namun, terhitung tanggal 1 April 2019 nanti seluruh gaji pokok PNS termasuk di Pemkab Bangka Tengah mengalami kenaikan.
Regulasi kenaikan gaji PNS tersebut ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019.
Menurut Wahyu Nurakhman, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD), Pemkab Bangka Tengah akan melaksanakan perintah Perpres Nomor 16 Tahun 2019 tersebut segera. Apalagi aturan itu berlaku sesuai tanggal ditetapkan yakni tanggal 13 Maret 2013, sehingga kenaikan gaji pokok PNS Pemkab Bangka Tengah harus dilaksanakan tertanggal 1 April 2019.
“Kita menyesuaikan aturan yang ada. Kalau dalam aturan itu ditetapkan tanggal 13 Maret 2019, maka penggajian kenaikan gaji pokok PNS terhitung tanggal 1 April 2019 kelak,” ujarnya.
Dalam Perpres itu katanya hanya mengatur kenaikan gaji pokok saja. Sedangkan untuk tunjangan jabatan diatur sesuai aturan tertentu sesuai jabatannya baik jabatan struktural maupun fungsional.
“Kenaikan gaji itu berlaku untuk PNS dari golongan 1 sampai 4 baik itu jabatan struktural maupun fungsional,” ungkapnya.
Wahyu menambahkan sudah selama empat tahun terakhir gaji PNS tidak naik. Namun pemerintah mengadakan Tunjangan Hari Raya (THR) dalam gaji 14 dan merealisasikan juga gaji ke-13.
“Alhamdulillah pada tahun 2019 ini baru naik. Adanya kenaikan gaji ini diharapkan kinerja pegawai lebih baik kedepan,” tukasnya.

Pemprov Babel Tunggu Pusat

Sementara, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel sejauh ini masih menunggu keputusan mengenai kenaikan gaji tersebut dari pemerintah pusat.
Wakil Gubernur (Wagub) Babel, Abdul Fatah menegaskan, kenaikan gaji PNS ini merupakan kebijakan dari Presiden, dan dituangkan dalam peraturan yang tentunya melihat kemampuan keuangan negara.
“Setiap ada kenaikan tentu ada alokasi dari pusat, karena untuk gaji ini kan transfer dari pemerintah pusat ke daerah,” kata Wagub.
Ia menambahkan, apabila pemerintah pusat sudah merealisasikan kenaikan gaji ini dengan menandatangani aturan, artinya pemerintah telah menghitung besaran kenaikan sebanding kondisi keuangan negara.
“Oleh karena itu tataran nasional kalau sudah melihat berapa bulan pasti di awal sudah luncurkan. Kalau dalam Dana Alokasi Umum memang ada untuk berkaitan belanja ASN, akan ada plusnya untuk kenaikan,” tandasnya.
Daerah, lanjut Fatah, sifatnya hanya menerima, dan dananya pun dari pusat. Apabila memang nantinya ada kenaikan, maka dana yang ditransfer ke daerah pun akan ada lebih untuk membayar kenaikan gaji ini.
Disamping kenaikan gaji, Fatah menegaskan, bahwa yang harus ditingkatkan dari ASN adalah kinerja. Yakni kinerja yang harus dapat diukur dan mencapai sasaran atau visi misi pemerintah daerah.
“Kinerja ASN harus dipacu, caranya menggunakan berbagai instrumen dan dipantau, bahwa apa yang dikerjakan masing-masing ASN searah dengan tujuan program visi misi Pemprov Babel,” tukasnya.
Capaian kinerja ini, akan rutin dipantau oleh tim, dan dilihat hasil kinerja yang dicapai oleh masing-masing ASN.
Untuk diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) kenaikan gaji ASN sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Bahkan untuk kenaikan gaji Tentara Nasional Indonesia (TNI) pun sudah ditandatangani.
Hanya saja, dirinya belum mengetahui waktu penerbitannya kapan.
“Nanti kita lihat aja deh. PP-nya kayaknya sudah ditandatangan. Nanti kita lihat,” kata Sri Mulyani di Komplek Istana, Jakarta, Selasa (19/3/2019).
Kenaikan gaji TNI merupakan satu paket dengan kenaikan gaji PNS, Polisi, dan para pensiunan. Adapun, kebijakan tersebut sudah tertuang dalam APBN Tahun Anggaran 2019.
“Kalau itu semua kenaikan sama semuanya. Itu kan untuk seluruh ASN TNI Polri,” ujar dia.
Kenaikan gaji ini ditetapkan sebesar 5% yang mulai berlaku pada April 2019. Aturan khusus untuk PNS dan Kepolisian sudah terbit dan hanya pada gaji pokoknya saja.
“Iya. Kalau untuk itu kan gaji pokok yang sesuai diatur dalam UU (Undang-Undang) APBN,” ungkap dia seperti dilansir detik.com. (ran/nov/red/1)

Comment

BERITA TERBARU