Sengketa Lahan Pujako Memanas

  • Whatsapp
LAHAN SENGKETA – Kuasa hukum penggugat, Bedi Setiawan Al Fahmi menunjuk batas-batas lahan sengketa di Pujako kepada wartawan, usai mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang, kemarin. PT Timah, Tbk, dan delapan pihak kini menjadi tergugat. Sedangkan Transmart dan BPN dilibatkan sebagai turut tergugat. (Foto: Bambang Irawan)

PANGKALPINANG – Perkara sengketa lahan di Pusat Jajanan Kota (Pujako), Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara ahli waris dari Sopian Nurdin sebagai pemilik asal dengan PT Timah Tbk, kembali mencuat ke permukaan publik.

Pasalnya, Bedi Setiawan Al Fahmi, S.H. M.Kn dari Kantor Bantuan Hukum Bedis Al Fahmi & Partners (BAP) selaku kuasa hukum ahli waris, secara resmi telah menggugat PT Timah Tbk dan delapan pihak lainnya ke Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang.

Muat Lebih

“Kami tadi (kemarin-red) barusan mendaftarkan perkara gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) pembatalan jual beli, sekaligus gugatan ganti rugi terhadap para tergugat yang berjumlah sembilan orang dan dua pihak turut tergugat. Sekarang, kami tinggal menunggu surat panggilan dari pengadilan,” tutur Bedi kepada awak media, usai mendaftarkan gugatan di PN Pangkalpinang, Senin (27/1/2020).

Sembilan pihak tergugat, diantaranya PT Timah Tbk, ahli waris dari Purnomo, Cornel An Maliono, Darius Hi alias Afuk, dan dua orang diduga masih menempati lahan yang bersengketa ini, yaitu H Sutrisna alias Cecep serta Suparno.

Selain itu, dua pihak turut tergugat yang digugat yakni Transmart dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Ahli waris Purnomo ini dulu tahun 2004 membeli dengan PT Timah. Sekarang ini, Bang Cecep dan Suparno ini masih menguasai, bertempat tinggal di atas lahan yang menjadi objek gugatan ini. Sedangkan Transmart bekerja sama dengan PT Timah. Tergugat dua BPN karena BPN telah menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan kepada PT Timah, Purnomo, juga Darius Hi alias Afuk dan Pak Cornel,” sebutnya.

Diungkapkan Bedi, pihak BPN juga digugat karena diduga telah menerbitkan dua Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada Cornel dan Darius Hi alias Afuk.

“Pak Cornel diterbitkan tahun 1998 dan Darius Hi diterbitkan tahun 2000. Sengketa lahan ini yang kita tahu sejak 2014 dan mereka menguasai ini 2004,” terangnya.

Kasus ini telah bergulir sejak tahun 2004 silam, namun sengketa baru masuk ke ranah Litigasi Yurisdiksi Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tahun 2014.

Saat itu PT Timah mengajukan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) kepada para penghuni kios, yaitu Nurwati M. Zaroi dan yang lainnya sebanyak 19 orang, sedangkan ahli waris Sopian Nurdin masuk sebagai pihak intervensi.

Sengketa ini mendapat putusan in kracht pada tahap banding di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tahun 2015 lalu.

“Sampai saat ini, dari 19 orang masih bertahan dua orang. Pada waktu itu, di dalam gugatannya tidak semuanya Pak Darius Hi, Pak Cornel tidak masuk sebagai pihak,” jelas advokat yang pernah jadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ini.

Ia menjelaskan, ahli waris yang menjadi kliennya memiliki tanah seluas 6.300 m2 yang diduga diakui oleh PT Timah secara sepihak.

“Kemarin sempat kita ukur dengan ukuran surat yang kita punya 70 x 90 m2, ternyata Pak Cornel dan Afuk masuk ke dalam sengketa lahan ini,” katanya.

Oleh sebab itu, pengacara yang kini berkantor di Yogyakarta ini menargetkan akan berusaha memperjuangkan hak milik ahli waris Sopian Nurdin ini sampai titik keberhasilan.

“Semoga apa yang kita perjuangkan ini berhasil dan dikabulkan sesuai dengan gugatan kita. Namun kita tidak menutup kemungkinan mana kala para tergugat mau bertemu untuk menyelesaikan persoalan ini secara musyawarah mufakat,” tutup Bedi.

Senada juga diungkapkan oleh ahli waris Sopian Nurdin, Soniati bahwa dirinya akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan kembali hak milik lahan yang kini diduga telah diklaim hak milik PT Timah Tbk.

“Sampai kapan pun ibu akan memperjuangkan hak ibu. Kami sudah melaporkan sengketa lahan ini sejak 2003, kami ingin minta ganti rugi juga,” tandas Soniati.

PT.Timah Tbk kini diduga menggantungkan tulisan “LAHAN INI MILIK PT TIMAH Tbk sesuai HGB NO 29.01.01.03.3.00030 dan NO.04.02.02.06.3.00006 dan berdasarkan keputusan Inkraht Pengadilan No.47/Pdt.G/2014/PN.Pgp tgl 10 juli 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Babel No.33/PDT/2015/PT.BBL tgl 26 November 2015”.

Padahal, diduga sertifikat HGB yang tidak pernah ada disebutkan dalam amar putusan baik di putusan tingkat pertama maupun di tingkat banding.

Sementara itu, Kabid Humas PT. Timah Tbk, Anggi Siahaan dihubungi terpisah menambahkan pihak PT Timah tentunya akan ikut dan menghormati proses hukum yang berlaku.

“Kita akan diskusikan lebih lanjut, namun hingga saat ini belum ada upaya apa-apa. Jadi, kita hormati saja proses yang berjalan,” pungkas Anggi. (bis/1)

Pos terkait