Sengketa Lahan PT Belpi dan Warga Berlanjut

  • Whatsapp

Masyarakat Harap MA Beri Keadilan

Mukhdi Syafiie

TANJUNGPANDAN – Kasus sengketa tanah antara PT Belitung Pantai Intan (PT Belpi), PT. Nusa Kukila dan PT. Tanjung Kasuarina dengan masyarakat Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung masih terus bergulir.
Masyarakat masih bersikeras bahwa mereka memiliki hak-hak atas tanah yang di kuasai oleh tiga perusahaan tersebut.
Mukhdi Syafiie salahsatu warga mengaku sebagai pemilik tanah mengatakan bahwa perusahaan dalam hal ini sudah tidak mempunyai hak lagi atas lahan-lahan tersebut dikarenakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia sudah menghapuskan hak pengelolahan atas tanah tersebut.
” September 2014, awalnya adalah adanya tanah milik keluarga Jaharan di kawasan PT Belpi, kita sebenarnya yang gugat duluan, tetapi dikarenakan adanya kekurangan dalam dokumen kita tarik dulu, kemudian pihak PT Belpi yang menggugat kita,” ucap Mukhdi kepada Rakyat Pos, Selasa (4/7/2017).
Dalam persidangan pihak PT Belpi dimenangkan oleh Pengadilan Negeri hingga Pengadilan Tinggi, namun ia tidak menyerah dan melakukan upaya hukum tingkat Peninjauan Kembali (PK) meminta Mahkamah Agung agar permasalahan ini dapat dilihat kembali berdasarkan bukti baru kepemilikan lahan sengketa.
“Pihak PT Belpi memang terus dikuatkan oleh pihak Pengadilan Negeri hingga Pengadilan Tinggi, kemarin waktu kasasi sudah lewat, jadi kita sekarang mengajukan PK untuk menjawab kontra memori mereka (PT Belpi), sekarang masih pemeriksaan berkas di Pengadilan Negeri Tanjungpandan untuk diajukan ke Mahkamah Agung. Tanggal 11 sidang lagi dan tanggal 18 menghadirkan saksi dari kita dan tanggal 25 nanti saksi dari mereka,” terang Mukhdi.
Menurut Mukhdi, jika ditindak lanjuti kasus perkara lahan PT Belpi ini lahan tersebut pernah dimiliki oleh Jerri CS, karena dulunya di lahan 40 hektar itu pernah timbul sertifikat hak milik. Kalau dari pihak PT Belpi, Mukhdi sangat mengetahui bahwa lahan tersebut tidak pernah dibebaskan oleh perusahaan.
“Sepanjang saya ketahui, PT Belpi tidak pernah membebaskan lahan tersebut, karena saya pernah menjual lahan kepada PT Belpi pada tahun 1992 seluar 1,9 hektar, dan lahan keluarga Jaharan. Ini berada dalam kawasan PT Belpi yang luasnya kurang lebih 10 hektar, kembali kepada lahan Jaharan yang memiliki surat segel tahun 1960, itulah kepemilikan dari keluarga Jaharan sendiri,” cerita Mukhdi.
Ditambahkan oleh Mukhdi, Lahan PT Belpi tersebut hampir setengahnya adalah milik masyarakat, pada saat itu PT Belpi mempunyai lahan 198 hektar, dan PT Nusa Kukila 98 hektar dan ada lahan miliknya seluas 6 hektar dan PT Tanjung Kasuarina luasnya kurang lebih 50.
“Berdasarkan data-data yang saya punya, lahan PT.Belpi itu tidak mempunyai landasan hukum kepemilikan tanah dikarenakan sertifikat mereka ini sudah dicabut berdasarkan surat keputusan Kementrian Agraria tahun 2015,” terangnya.
Mukhdi meminta kepada pemimpin-pemimpin Negara ini, agar meninjau kembali keputusan dalam menetapkan kawasan ekonomi khusus Tanjung Kelayang, sebab tanah yang akan dijadikan kawasan wisata oleh pemerintah daerah bersama-sama perusahan ini belum clean and clear.
“Saya dengar lahan ini yang mereka ajukan sebagai kawasan ekonomi khusus, dan sudah disetujui oleh presiden, akan tetapi lahan tersebut masih dalam sengketa,” kata Mukhdi.
Hingga berita ini diturunkan pihak PT Belpi dan perusahaan-perusahaan yang lainnya masih dalam usaha konfirmasi terkait permohonan PK yang diajukan oleh masyarakat. (yan/6)

Related posts