by

Sembilan Pengusaha Babel Dilapor ke Polisi

-NEWS-643 views

Diduga Serobot HGU PT Krama Yudha
Sudah Dilaporkan Sejak 2018

PANGKALPINANG – Sebanyak sembilan orang pengusaha besar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dilaporkan ke Polda Bangka Belitung oleh PT Krama Yudha Sapta, pada September 2018 lalu. Mereka yang dilaporkan berinisial AS, TJ, HL, JA beserta istri, Vr, Kv, En, dan Ys.
Para big bos yang terdiri dari pemilik smelter dan komisaris utama perusahaan besar di Jakarta, kontraktor rekanan pemerintah, bos pupuk, pengusaha timah yang sudah beralih ke pariwisata, bahkan salah satunya pimpinan organisasi tempat berhimpun para pengusaha itu dilaporkan PT Krama Yudha Sapta ke polisi, lantaran diduga melakukan penyerobotan lahan dalam Hak Guna Usaha (HGU) yang berada di kawasan Jalan Alexander, Kelurahan Air Itam, Kota Pangkalpinang.
Kuasa Hukum PT Krama Yudha Sapta, Muslim SH, saat dikonfirmasi wartawan membenarkan kabar laporan tersebut. Menurutnya, pihaknya sudah melaporkan kasus dugaan penyerobotan lahan dalam HGU PT Krama Yudha Sapta itu sejak 2018 lalu.
“Iya, benar, sudah 2018 itu dilaporkan,” ujar Muslim ketika dihubungi via ponselnya belum lama ini.
Hal sama disampaikan Direktur Direktorat Kriminal Umum Polda Bangka Belitung melalui Kasubbid II AKBP Rully Tirta Lesmana S.IK, yang membenarkan adanya pelaporan dari pihak PT Krama Yudha Sapta terhadap sejumlah big bos tersebut.
“Benar (ada laporan), kasusnya masih dalam tahap penyelidikan,” ungkap Rully.
Informasi yang diperoleh Rakyat Pos, pelaporan terhadap sejumlah pengusahan besar di Babel itu berawal dari sengketa tanah seluas 213 hektare di kawasan Jalan Alexander Pangkalpinang. Dulu, PT Krama Yudha Sapta yang memiliki Hak Guna Usaha atas lahan tersebut. Dan pada tahun 2016, sengketa penguasaan tanah itu berlanjut ke gugatan perdata di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dengan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Pgp.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya. Sementara dalam Rekonvensi, majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian, Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 Tahun 1988 Gambar Situasi Nomor 269 atas nama PT Krama Yudha Sapta atas tanah seluas 213 ha (dua ratus tiga belas hektar) yang terletak di Desa / Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sah dan berharga, dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk selebihnya.
Selain menyatakan HGU PT Krama Yudha Sapta atas lahan itu, majelis hakim dalam konvensi dan rekonvensi, menghukum para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp946.830,00 (sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
Tak puas dengan putusan tingkat pertama itu, para Penggugat yakni beberapa big bos itu lalu mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung (PT Babel), dengan registrasi perkara Nomor : 24/PDT/2017/PT.BBL. Pada tingkat ini, PT Babel menerbitkan Putusan Nomor 24/PDT/2017/PT BBL tanggal 23 Oktober 2017 yang amarnya: Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat, dan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 24 Mei 2017 Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Pgp yang dimohonkan banding.
Namun di tingkat Kasasi, perkara perdata tersebut kembali dimenangkan oleh PT Krama Yudha Sapta. Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara Nomor 1992 K/Pdt/2018 dalam putusannya menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi.
Selain menempuh gugatan perdata ke pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung, perkara sengketa lahan 213 hektar itu pun bergulir ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Palembang, Medan dan hingga ke Mahkamah Agung.

JA, salah satu terlapor terhadap dugaan penyerobotan lahan yang dituduhkan PT Krama Yudha Sapta dan dilaporkan ke Polda Babel, saat dikonfirmasi Rakyat Pos tak menampik. Ia mengakui ada sengketa lahan tersebut.
“Sengketa lahan itu memang ada tapi menurutku itu masalah perdata dan masih berjalan di pengadilan. Prosesnya masih berjalan,” katanya dalam pesan singkat WA.
Hal senada disampaikan pengusaha HL ketika ditanya wartawan harian ini. Ia tak membantah ada laporan itu. Namun menurutnya, laporan penyerobotan itu tidak jelas.
“Penyerobotan gimana? Apa buktinya mereka memiliki tanah, itu yang penting. HGU kan sudah mati, dan mereka tidak pernah mengerjakan HGU mereka. Baca saja putusan MA nya dengan detail baru tau apa maksud dari putusan MA tersebut. Biar HGU mereka masih hidup pun mereka harus beresin tanah tersebut baru HGU nya berlaku. Contoh lahan sawit saja biarpun mereka ada HGU tapi tidak bisa nguasai tanah masyarakat kalau belum mereka ganti rugi,” paparnya.
Disinggung tentang perkara perdatanya disebutkan telah selesai sehingga PT Krama Yudha melaporkan pidana penyerobotan lahan dan memasuki lahan tanpa izin, HL justru beranggapan HGU tersebut telah lama ditelantarkan.
“Tanah terlantar menurut BPN karena tidak pernah dikerjakan HGU nya. Tapi tanah tersebut ada pemiliknya yang belum dibebaskan oleh Kramayuda waktu bikin HGU dan surat-suratnya komplit di tangan masyarakat. Kalau HGU gak masalah, gak mungkin waktu mau diperpanjang BPN tidak mau.
Waktu saya ketemu Pak Mulia Said, saya juga sudah kasih tau kalau mereka ada surat-surat waktu pembebasan, saya akan kembalikan tanah tersebut yang mana berarti saya salah beli dan saya tidak mau merebut tanah yang bukan hak saya. Tapi ini semua kan harus melalui pemeriksaan lab di Polri surat mana yang asli,” tandasnya. (red/1)

Comment

BERITA TERBARU