Sekda Bantah OPD Diwajibkan Ikut Karnaval

  • Whatsapp

Disisi lain, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Babel Yan Megawandi, membantah, jika Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk mengikuti karnaval dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-73, yang akan dimulai (1/9/2018).
Yan menegaskan, OPD hanya diimbau untuk bisa ikut berpartisipasi dalam karnaval pembangunan tingkat umum yang direncanakan dilaksanakan di hari ketiga (Senin -red)
“Inikan bukan kewajiban, hanya imbauan pimpinan untuk ikut merayakan hari paling bagus di Republik ini, ini yang kita akan lakukan dalam konteks memeriahkan HUT RI,” kata Yan, Kamis (30/8/2018).
Disinggung besarnya anggaran yang dibutuhkan OPD, sementara OPD tidak memiliki anggaran khusus, Yan menyebutkan, untuk perayaan yang digelar di tingkat RT saja tidak menggunakan dana besar atau tidak dialokasikan sebelumnya, tetapi demi kebersamaan dan kesuksesan acara, RT di berbagai desa sukses menyelenggarakan kegiatan seperti ini.
“Kita tanya kalau di kampung ada enggak anggarannya,kalau di RT bisa kita juga bisa, bukan persoalan anggaran tetapi bagaimana sinergi supaya bisa, sinergi dengan sumber daya yang dimiliki, pasti akan bisa,” tegasnya.
Menurut Yan, karnaval yang diikuti oleh OPD ini sifatnya hanya meramaikan saja, dan jumlahnya tak sebanyak peserta umum yang mengikuti karnaval.
Salah satu ASN di lingkungan Pemprov menuturkan, bahwa pihaknya diwajibkan untuk berpartisipasi dalam karnaval, sementara untuk menampilkan yang terbaik dalam karnaval OPD paling tidak harus merogoh kocek sepuluh jutaan rupiah untuk membuat berbagai hal unik yang ditampilkan.
“Sementara anggaran kami tidak ada, banyak yang dipangkas, dan tidak ada anggaran khusus, kalau hanya sekedar ikut dan jalan ya memang bisa, tetapi tidak ada yang ditampilkan,” keluhnya, yang enggan namanya dikorankan. (nov/6)

Related posts