Sejumlah Proyek di Basel Belum Selesai

  • Whatsapp

Batas Akhir TA 2018 Sisa 10 Hari
Ingatkan Fungsi Pengawasan Kerja Berintegritas

TOBOALI- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan (Basel) menyoroti sejumlah proyek yang belum selesai menjelang tutup tahun anggaran (TA) 2018. Proyek-proyek tersebut diantaranya Rumah Sakit Pratama Kreopanting Payung, Pasar Tradisional Payung, serta sejumlah program irigasi.

Sekretaris Komisi I DPRD Basel, Samsir mengungkapkan batas akhir tahun anggaran tahun 2018 sudah mulai memasuki hari-hari akhir dan hanya menyisakan 10 hari kerja lagi. Menurutnya, tepatnya pada 25 Desember 2018 mendatang merupakan batas akhir laporan realisasi program kegiatan tahun 2018.

Berdasarkan pantauan Komisi I, lanjut dia, memang ada sejumlah kegiatan dan program yang belum selesai dan masih dalam proses finishing seperti Rumah Sakit Pratama Kreopanting Payung yang berakhir waktu kontraknya per 9 Desember 2018 lalu.

“Untuk itu, Komisi I mengingatkan seluruh pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar melakukan tugas pokok dan fungsinya khususnya fungsi pengawasan untuk bekerja dengan profesional dan berintegritas dalam melakukan supervisi pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan seluruh program yang ada,” kata Samsir, Sabtu (15/12/2018).

Selanjutnya, kata Samsir perlu dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh program yang dilaksanakan setelah perubahan 2018.“Berapa persentase realisasi bangunan fisik per tanggal 25 Desember 2018 dan diestimasi berapa persentase realisasi dan selanjutnya menghitung biaya yang harus dibayarkan serta mendata semua kegitan yang tidak selesai sesuai kontrak kerja untuk penentuan finaltinya,” katanya.

Terpisah, Sekretaris Komisi III DPRD Basel Musani mengungkapkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk Kabupaten Bangka Selatan (Basel) pada Tahun Anggaran (TA) 2019 sebesar Rp102,5 miliar.

Jumlah tersebut, kata dia, turun dibandingkan 2018 sebesar Rp106,6 miliar. Berdasarkan data dari Kemenkeu, DAK fisik berupa penugasan pemerintah naik dari sekitar Rp10 miliar jadi Rp18 miliar, terutama untuk peningkatan jaringan irigasi yang naik dari sekitar Rp10 miliar di TA 2018 jadi Rp13,6 miliar di 2019.

“Selain itu, ada alokasi untuk pengembangan pasar sebesar Rp2,9 miliar di TA 2019. DAK reguler untuk Basel di 2019 juga naik dari Rp45 miliar menjadi Rp72 mliar, karena 2019 ada alokasi untuk sektor pariwisata sekitar Rp3,3 miliar,” katanya.

Dengan angka tersebut, Musani meminta pelaksanaan tender proyek yang dibiayai DAK ini tidak terlambat dan dapat direncanakan dengan matang, sehingga dana miliaran tersebut bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat.

Turunnya dana DAK fisik itu, menurut Bujui sapaan Musani, karena memang ada beberapa pengalihan pembangunan infrastruktur di 2019. Misalnya di tahun 2018 ada alokasi untuk pembangunan RS Pratama yang nilainya cukup besar. Sedangkan tahun 2019 tidak ada.

“Meski demikian, ada juga alokasi yang naik. Seperti DAK reguler untuk sektor pendidikan naik cukup tinggi dari Rp4,9 miliar di 2018 menjadi Rp17,6 miliar di 2019, khususnya untuk pengembangan pendidikan dasar,” katanya.(raw/3)

Related posts