Sebelumnya Dituntut Berbeda, Hari ini 3 Terdakwa Mamin Divonis?

  • Whatsapp

PANGKALPINANG – Tiga orang terdakwa dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) anggaran belanja makanan dan minuman dalam kegiatan Penguatan Fungsi Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran serta Fasilitasi Kelancaran Tugas Bupati dan Wakil Bupati pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran (TA) 2017, sebesar lebih kurang Rp1,6 miliar, hari ini Rabu (26/6/2019) dijadwalkan akan menerima vonis dari majelis hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Mereka adalah Suwandi dalam jabatannya selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan sebagai Pengguna Anggaran (PA), Kepala Bagian Umum Endang Kristinawati dan Yusuf yang menjabat Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Bangka Selatan.

Ketiga terdakwa ini dalam sidang sebelumnya dituntut hukuman berbeda oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mgs Rudy Apriansyah dan Kurniawan Harahap.

Mantan Sekda Bangka Selatan, Suwandi dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp100 juta serta membayar uang pengganti Rp785 juta, sedangkan Endang dan Yusuf dituntut sama 18 bulan penjara dan denda Rp50 juta. Sementara Yuzwarly Wahyudi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hanya dijadikan saksi.

Dalam dakwaan, Suwandi dianggap orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum menggunakan uang pada anggaran belanja makanan dan minuman sebesar Rp1,6 miliar yang tidak dipergunakan untuk belanja makanan dan minuman harian pegawai, belanja makanan dan minuman rapat, dan belanja makanan dan minuman tamu pada Sekretariat Daerah Bangka Selatan.

Uang itu juga tidak dipergunakan untuk belanja makanan dan minuman kelancaran tugas Bupati Bangka Selatan dan Wakil Bupati Bangka Selatan sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran (TA) 2017.

Tidak digunakannya anggaran itu sebagaimana mestinya dari tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan 27 Desember 2017 tentu saja bertentangan dengan Pasal 1 Butir 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 10 huruf c, huruf e dan huruf l Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 203 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 86 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah jo. Pasal 184 ayat (2) Permendagri 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Aturan itu menyebutkan, bahwa pengeluaran/penggunaan uang atas beban APBD harus tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) yang merupakan bagian dari APBD, dan setiap pengeluarannya harus dipertanggungjawabkan dengan bukti pengeluaran/penggunaan uang yang lengkap dan sah.

Karena itu dalam tuntutan pada sidang Selasa 28 Mei 2019, JPU meminta majelis hakim menyatakan terdakwa Suwandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Sama halnya jeratan untuk terdakwa Endang dan Yusuf. (red/1)

Related posts