Santer, Sejumlah Fraksi Tolak Pengesahan Perda Zonasi

  • Whatsapp

PANGKALPINANG – Fraksi Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan pihak Kejaksaan Tinggi, untuk menyoroti kinerja anggota Pansus Raperda RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil).

Pasalnya, desas-desus adanya fraksi yang akan menolak untuk disahkannya Raperda kian santer. Dijadwalkan, pengesahan Raperda RZWP3K menjadi Perda, digelar Jumat (28/2/2020) mendatang.

“RZWP3K wajib disahkan, karena kerjanya sudah sangat panjang, pembahasannya sudah tuntas, aspek-aspek hukum sudah terpenuhi dan aspek-aspek norma lain sudah terpenuhi. Masyarakat sudah menunggu, investasi juga sudah menunggu. Kalau ini lambat, investasi akan terhalang dan berkaitan dengan pembangunan di pesisir akan terhalang,” ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra, Beliadi kepada wartawan, di Ruang Fraksi Gerindra, Senin (24/2/2020).

Baca Lainnya

Seperti di Kabupaten Belitung, sampai saat ini investasi senilai Rp2 triliun lebih pembangunan dibidang pariwisata terhalang, karena Raperda RZWP3K belum disahkan. Begitu juga di Kabupaten Belitung Timur ada investasi senilai Rp800 miliar terhambat, termasuk rencana pembuatan pelabuhan umum, barang dan jasa.

“Di Bangka saja, berapa pelabuhan nelayan yang mau dibangun terhalang? Oleh karena itu, pembahasan ini sudah sangat panjang dan melelahkan dan semua aspek sudah terpenuhi, jadi harus segera disahkan. Seandainya ada fraksi yang menolak ini, saya pikir KPK dan jaksa harus masuk. Karena selama proses ini berjalan tidak satupun fraksi yang menarik anggotanya dari Pansus. Atau ada intruksi keras atau ada Walk Out ini tidak pernah terjadi. Artinya, mereka menikmati fasilitas negara,” tutur legislator Dapil (daerah pemilihan) Pulau Belitung itu.

“Makanya, kalau ada fraksi menolak namun anggota fraksinya ada yang di Pansus, KPK dan jaksa harus masuk, karena menggunakan uang negara secara sia-sia dan menikmati sampai tuntas. Kalau mereka menerima, mereka sesuai prosedur menjalankan tugas dan fungsi sebagai utusan fraksi sampai selesai dan menerima. Kalau mereka menolak, harus dipertanggung jawabkan dana yang mereka pakai. Kenapa selama ini ikut-ikut saja menikmati SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas-red) dan sebagainya, ternyata menolak,” tegasnya.

Kendati demikian katanya, jika ada beberapa kabupaten yang masih ada riak-riak terkait penolakan pengesahan RZWP3K, merupakan hal yang wajar.

“Tidak mungkinlah dalam satu Perda, bisa membuat semua orang happy,” terangnya.

“Kalau memang ada yang kurang, itu memang kesalahannya dulu di kabupaten

karena pansus ini masukan dan dibahas bersama kabupaten. Setelah ada pembahasan dan perbaikan sampai sempat kali. Kalau memang ini ada yang belum terakomodir sampai ini mau disahkan, kelalaian itu ada di kabupaten bukan di provinsi, karena kita hanya membahas usulan dari kabupaten. Jadi, RZWP3K harus segera diparipurnakan dan harus segera di-Perdakan. Kalau tidak disahkan, yang rugi Provinsi Bangka Belitung,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PPP DPRD Babel Hellyana usai rapat fraksi dengan mitra menyatakan sepakat, terkait pengesahan Raperda RZWP3K.

“Intinya kita sudah memahami bahwa ini (proses RZWP3K-red) telah melewati tahapan yang panjang dan lain sebagainya secara undang-undang dan lain sebagainya sudah tidak kita bahas lagi,” kata Hellyana.

Khusus untuk Kabupaten Belitung dan Belitung Timur lanjutnya, sudah tidak tidak ada persoalan lagi untuk ditetapkan menjadi kawasan bebas tambang.

“Tidak ada gejolak apapun terkait RZWP3K, setelah memang diketahui dan kita yakni Belitung dan Belitung Timur zero tambang, jadi gak ada soal,” ujarnya.

Kendati demikian, diungkapkan dia, pemerintah daerah harus mempertimbangkan dengan cermat dampak yang akan ditimbulkan dari rencana reklamasi untuk sektor pariwisata bagi perekonomian Babel dan masyarakatnya.

“Apakah akibat-akibat reklamasi banyak mudharatnya daripada manfaatnya, kita kunci aja, atau bagaimana jika sudah ada, karena itu untuk menunjang pariwisata dan sebagainya, bagaimana kajiannya, jadi kita ada jawaban persoalan-persoalan yg ada itu sample di Belitung,” terangnya.

“Maksudnya ini kan kita harus mempelajari, kita tidak mau terjadi lagi, kita harus memahami suasana batin perekonomian kita, ini kan mengganggu semua terutama rakyat paling bawah mereka mau makan jadi ini harus jadi perhatian para permimpin,” tuturnya.

Terpisah Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Babel Nico Plamonia Utama menyatakan, fraksinya belum dapat memberikan keputusan untuk penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap Raperda RZWP3K yang akan diparipurnakan, 28 Februari mendatang.

“Kami baru mendengarkan paparan dari Pokja (RZWP3K-red), kami akan menggelar rapat internal kembali mungkin di Jakarta, jadi masih menunggu hasil voting,” katanya.

Ia mengungkapkan, alasan Fraksi Demokrat belum dapat mengambil keputusan dikarenakan ada beberapa poin yang perlu dievaluasi kembali dalam raperda tersebut, salah satunya mengenai masalah tata kelola perikanan.

“Kami pertama sekali itu menyoroti masalah perikanan, jadi disitu ada perikanan tangkap, ada perikanan budidaya, dan pelabuhan perikanan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, dua Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang ada di Babel khususnya di Sungailiat, Kabupaten Bangka dan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung masih sepi. Padahal menurut dia, jika dilihat dari letak geografisnya, kedua PPN yang ada di Babel ini memiliki peluang besar untuk sektor perikanan, namun hal tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal.

“Tapi PPN kita ini tidak maksimal, artinya otomatis kelautan kita pun tidak maksimal, kita provinsi kepulauan tapi kita tidak serius urus laut,” timpalnya.

Lebih lanjut, Nico menilai, permasalahan tersebut disebabkan oleh minimnya sumber daya manusia yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).

“Contoh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kita itu di DKP itu cuma satu, mau mengawas laut se-Bangka Belitung ini, syukur-syukur nggak kena gantung,” tuturnya.

Kendati demikian, secara garis besar ia mengaku, Raperda RZWP3K ini perlu ditetapkan agar tata ruang berbagai sektor perekonomian di Babel dapat dikelola dan berjalan dengan baik.

“Karena seperti kita menata rumah anggap saja laut itu rumah kita, jadi intinya semua yang sudah dibangun, sudah diinvestasikan dengan baik, harus kita beri harapan terus, baik itu di sektor perikanan ataupun sektor pariwisata,” tandasnya. (ron/6)

Related posts