Samsul Bahri PTUN-kan SK Penetapan KPU

  • Whatsapp
TANDATANGANI – Sejumlah saksi partai politik tampak ikut menandatangani berita acara penetapan 25 caleg DPRD Bangka Selatan terpilih, dalam rapat pleno terbuka di Hotel Grand Marina, Toboali, Selasa (13/8/2019). Dalam pleno, nama caleg Gerindra Samsul Bahri tidak ditetapkan terkait putusan Pidana Pemilu. Samsul dipastikan akan mem-PTUN kan SK KPU. (Foto: Dedi Irawan)

Tak Terima Digantikan oleh Iskandar
Pelantikan 3 Caleg Gerindra Bakal Tertunda

TOBOALI – Pada penetapan 25 calon anggota legislatif (caleg) DPRD Bangka Selatan terpilih, nama caleg Partai Gerindra Samsul Bahri yang merupakan peraih suara terbesar di Dapil 1 tidak masuk dalam penetapan caleg terpilih.

Tidak ditetapkannya Samsul Bahri sebagai anggota dewan terpilih terkait putusan Pidana Pemilu oleh PN Sungailiat yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Demikian hasil rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi parpol dan calon terpilih anggota DPRD Basel Pemilu 2019 di Hotel Grand Marina, Toboali, Selasa (13/8/2019).

“Kita melakukan mekanisme UU Pemilu No 7 tahun 2017 dan PKPU No 5 tahun 2019, caleg terpilih dari Partai Gerindra Dapil 1 adalah Iskandar,” terang Ketua KPU Basel Amri R kepada wartawan.

Terpisah, Samsul Bahri Caleg Partai Gerindra Bangka Selatan dipastikan kembali akan menggugat. Upaya hukum yang akan dilakukan Samsul Bahri yakni mem-PTUN kan SK penetapan KPU.

Pihaknya masih menunggu surat keputusan (SK) penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan hasil pemilu tahun 2019.

“Masih menunggu SK (Surat Keputusan) kita tetap melakukan gugatan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara),” ujar Samsul Bahri.

Samsul menyebutkan akan mencari keadilan dan kepastian hukum terkait permasalahan penggunaan kendaraan dinas yang menyebabkan dirinya dianulir oleh KPU.

“Terkait permasalahan ini kita hanya mencari kepastian hukum dan keadilan hukum, terkait regulasi atau aturan yang dikeluarkan oleh Bawaslu dan KPU Basel. Sejauh mana mereka menelaah masalah ini,” kata Samsul.

Bahkan, dia berkeyakinan akan menang dalam sidang PTUN. “Dan kita berkeyakinan masalah ini akan kita menangkan di PTUN,” ucapnya.

Samsul sendiri menafsirkan bahwa Pasal 280 ayat 1 point h Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, bukan merupakan tindak pidana pemilu.

“Pasal 280 ayat 1 point h bukan tindak pidana pemilu. Dan KPU sudah melampaui kewenangannya melalui PKPU 5 Tahun 2019 pasal 39 ayat 1 point d yang mencabut hak politik orang lain dan tidak menetapkan kita sebagai calon terpilih,” tegasnya.

Sementara Ketua KPU Bangka Selatan, Amri mengaku sudah siap menghadapi upaya hukum yang akan dilakukan Samsul Bahri.

“Kami pada prinsipnya siap dan akan menjawab sesuai dengan apa yang di PTUN kan oleh Saudara Samsul Bahri. Yang jelas kami melakukan penetapan ini sudah berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-undang Pemilu dan Peraturan KPU,” jelas Amri.

Menurut Amri, kemungkinan Samsul Bahri melakukan gugatan tetap ada. Ia juga mengatakan, sebelumnya Samsul Bahri telah melakukan upaya hukum dengan mem PTUN KPU, namun gugatan Samsul ditolak.

“Kemarin itu berita acaranya (BA) yang di PTUN kan tapi hasilnya ditolak, kalau sekarang kemungkinan SK yang dimungkinkan akan di PTUN saudara Samsul Bahri,” ujarnya.

Sementara itu, tiga orang caleg DPRD Bangka Selatan dari Partai Gerindra terancam mendapat sanksi berupa penundaan pelantikan. Ketiga caleg tersebut yakni, Iskandar, Yogi Maulana, dan Herwandi.

Ketiga caleg itu yang sudah ditetapkan sebagai anggota dewan terpilih oleh KPU Bangka Selatan, diketahui belum melaporkan harta kekayaan atau LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu sebagaimana disampaikan Komisioner KPU Basel, Budi Wardoyo disela-sela rapat pleno.

“Iya ada tiga caleg yang hingga saat ini belum melaporkan LHKPN, ketiganya merupakan caleg Partai Gerindra,” ujar Budi Wardoyo seraya menjelaskan caleg Gerindra atas nama Iskandar dari dapil 1, Yogi Maulana Dapil 4 dan Herwandi Dapil 4.

Budi mengatakan, jika ketiganya tidak melaporkan LHKPN, maka pelantikan terhadap tiga caleg Gerindra itu akan ditunda. “Aturannya tujuh hari setelah pleno hari ini (selasa–red) tidak melaporkan LHKPN maka pelantikan ketiga caleg Gerindra itu ditunda,” sebut Budi.

Menurut Budi, KPU sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada semua caleg. “Ini sudah surat pemberitahuan ketiga, artinya sudah jauh-jauh hari kita beritahukan,” tukasnya.

Selain itu, ada tiga persoalan yang dapat membatalkan pelantikan 25 anggota dewan terpilih yakni, meninggal dunia, terjerat pidana khusus korupsi, dan diberhentikan oleh partai politik.

“Kemungkinan batal pelantikan yang pertama meningal dunia sebelum pelantikan, kedua terjerat kasus pidana khusus terkena OTT terkait tipikor, dan ketiga keanggotaannya sebagai partai politik diberhentikan,” kata Budi Wardoyo.

Disamping pembatalan, penundaan juga bisa saja terjadi jika nama-nama calon yang sudah ditetapkan oleh KPU tidak menyerahkan laporan harta kekayaan atau LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (raw)

25 caleg terpilih DPRD Basel:
Dapil 1 (10 Kursi)
1. Berry (Golkar)
2. Wendy (Demokrat)
3. Erwin Asmadi (PDIP)
4. Mirna (PBB)
5. Iskandar (Gerindra)
6. Musani (PKS)
7.Syafri (PPP)
8. Abu Hairi (PKB)
9. Rojali Maknun (Nasdem)
10. Toni (PAN)

Dapil 2 (5 Kursi)
1. Rusdiono (PDIP)
2. Samson Asrimono (Demokrat)
3. Muzani (Gerindra)
4. Mukimin (PBB)
5. H. Surianto (Golkar)

Dapil 3 (3 Kursi)
1. Solman (PDIP)
2. Kamarudin (Demokrat)
3. Armadi (PAN)

Dapil 4 (7 Kursi)
1. Yogi Maulana (Gerindra)
2. Dian Sersanawati (PDIP)
3. Umar Dani ( Golkar)
4. Hendri (Demokrat)
5. Herwandi (Gerindra)
6. Samsir (PKS)
7. Muslim (PKB)

Related posts