Samsir Sebut Kasda Basel Minus, Gaji Honorer dan TPP Basel Terancam  Tidak Dibayar

  • Whatsapp
Samsir

 

RAKYATPOS.COM, TOBOALI – Wakil Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera Kebangkitan Bangsa Samsir meminta kepada tim Badan Anggaran DPRD Basel dengan TAPD merecheck kembali APBD 2021 sebelum ditetapkan. Ia mengatakan pada ABPD perubahan 2020 sudah terjadi kas daerah minus akibat kesalahan dalam menetapkan target penerimaan yang terlalu tinggi dari target berdasarkan kondisi yang ada sekarang.

Read More

 

“Seharusnya bertumpu berdasarkan realisasi penerimaan bulan terakhir saat pembahasan dan prognosis 6 bulan ke depan dan menganut prinsip anggaran berimbang atau surplus. Karena waktu penetapan APBD Perubahan hanya tinggal 2 bulan berakhirnya anggaran berjalan, akibatnya pada tahun 2020 kemungkinan gaji honorer dan pekerja kontrak dan sejumlah TPP dan sejumlah pekerjaan terancam tidak dibayar karena tidak ada uang lagi kas daerah, dan sampai saat ini kasda sudah minus Rp 17 M dan diperkirakan sampai akhir Desember bisa minus Rp 25 M,” sebutnya Selasa (22/12/2020).

 

Wakil Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera Kebangkitan Bangsa mengatakan penetapan APBD tahun 2021 Bangka Selatan sudah dipastikan terlambat karena baru akan ditetapkan pada 30 Desember 2020 mendatang. Seharusnya ditetapkan paling lambat pada 30 November 2020.

 

Menurutnya, melihat kemampuan fiskal Kabupaten Bangka Selatan masih sangat tinggi dengan pemerintahan pusat yaitu sekitar 90 % maka kemampuan daerah pun sangat tergantung dengan dana perimbangan seperti Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

 

Ia menyarankan agar mengecheck lagi fostur APBD 2021 yang akan ditetapkan 30 desember 2021 sebelum ditetapkan agar mengimbangi adanya sejumlah kegiatan yang tidak terbayar akan menjadi hutang pada tahun anggaran 2021 dan masuk pada pembiayan daerah.

 

Disamping itu juga, Samsir meminta untuk mengecheck kembali struktur APBD yang sudah mendekati angka kritis 60 : 40 perbandingan antara belanja pegawai dan belanja modal yang akan menutup kran formasi CPNS dan memperlambat laju pembangunan karena minimnya dana untuk belanja modal dan habis terpakai untuk belanja pegawai. (raw)

Related posts