Saber Pungli Lidik Pungutan di SMPN1 Pangkalpinang

  • Whatsapp

*Wali Murid Keluhkan Setoran Rp2 Juta Lebih

PANGKALPINANG – Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Pangkalpinang mengambil langkah tegas terkait dugaan pungutan di SMPN1 Pangkalpinang. Saber Pungli langsung melakukan penyelidikan perihal dugaan pungutan tersebut.

Wakil Satuan Tugas Saber Pungli Kota Pangkalpinang, Suhaimi menegaskan pihaknya segera menulusuri dugaan pungutan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN 1 Pangkalpinang.

Dugaan itu terungkat karena ejumlah wali murid yang mengeluh terkait kejelasan uang iuran yang telah mereka setorkan sebesar Rp 2.231.200,- dengan alasan untuk membeli buku, kursi dan meja di sekolah tersebut.

Baca Lainnya

“Segera dalam waktu dekat kami akan turun ke lapangan untuk mengecek informasi ini. Kami yakinkan penyelidikan akan kami lakukan ungkapnya ketika dikonfirmasi, Rabu (5/8/2020).

Kepala Inspektorat Pemkot Pangkalpinang ini menegaskan berdasarkan informasi yang berkembang serta penjelasan kepala sekolah bahwa persoalan itu dilakukan bukan dari pihak sekolah. Namun dari luar pihak sekolah atau wali murid.

Namun hal itu perlu ditelusuri lagi perihal iuran ini apakah merupakan kesepakatan yang telah dibahas. Atau bisa saja adanya keberatan dari wali murid sehingga persoalan ini mencuat ke publik.

“Tidak menutup kemungkinan ada beberapa sekolah dari informasi yang disampaikan teman-teman. Dalam waktu dekat nanti kami akan koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan untuk mengumpulkan lagi pihak terkait orang tua atau wali murid yang disekolah itu dikenakan biaya,”bebernya.

Ada tidaknya indikasi pungli, pria yang biasa disapa Temi ini mengaku akan memanggil pihak- pihak terkait untuk diminta keterangan.

“Untuk nanti seperti apa akan kami cari informasinya, langkah-langkah kedepannya akan kami diskusikan. Memang sebenarnya kalau dia dalam bentuk kesepakatan yang menjadi masalah ini karena ditentukan nominalnya harus sekian tidak boleh,”jelasnya.

Kata Temi, idealnya untuk peningkatan kualitas dan mutu pendidikan dan sarana prasarana, juga tanggung jawab sekolah namun tidak seharusnya membebankan orangtua atau wali murid.

“Kalau informasi yang didapat ini sebenarnya itu yang tambahan siswa, bukan mereka yang sudah diterima jalur normal, jalur kebijakan tadi. Tapi untuk jelasnya butuh pendalaman,” tukasnya. (Budi Muridan/ Rovi)

Related posts