RSUD Turun Grade, Komisi I Datangi Ditjen Yankes

  • Whatsapp

Pertanyakan Objektivitas Penilaian BPJS

TOBOALI – Komisi I DPRD Bangka Selatan (Basel) sebagai mitra komisi yang membidangi kesehatan mendatangi Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan (Ditjen Yankes) Rujukan untuk meminta klarifikasi dan sekaligus advokasi bagaimana untuk mengembalikan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Basel yang turun grade dari kelas C ke kelas D kembali ke kelas C kembali.

Muat Lebih

Komidi I bertemu dengan dr Budi Suryadarma sebagai Kasi Pelayanan dan Pemantauan Rumah Sakit.

Sekretaris Komisi I Samsir menyebutkan, tidak ada masalah dengan kesesuaian syarat dari pemenuhan sebagai Rumah Sakit Kelas C sebagaimana yang dinyatakan pada Permenkes No 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit pasal 43 ayat (2) dimana RSUD Basel memiliki tenaga medis (SDM) 10 dokter umum, 1 dokter Penyakit dalam, 2 dokter anak, 1 dokter odgyn, 1 dokter anatesi, 1 dokter radiologi, 1 dokter psokologi klinik, dan 1 dokteor kulit dan kelamin.

Begitu juga dengan tenaga kefarmasian, dijelaskan Samsir, semuanya sudah sesuai dengan pasal 43 ayat (3) Permenkes no 56 tahun 2014. Secara agregat persyaratan kesesuaian sebagaimana yang dispersyartakan pada permenkes no 56 tahun 2014 tntang Klasisikasi dan Perijinan Rumah sakit sudah memenuhi persyaratan untuk Rumah Sakit Kelas C. Dimana syarat kesesuaian Sumber Daya Manusia (SDM) sudah di angka 87,55 z dari standard minimal yang harus > 75 %. Serta syaratkesesuaian Sarana dan Prasarana peralatan kesehatan (ASPAK) nya sudah 82,97 % dari yang standard minimal sebesar > 60 %.

Ia juga menyampaikan, yang melakukan riview tersebut adalah BPJS. “Kami sangat menyayangkan dan mempertanyakan sampai sejauh mana tingkat objektivitas dan netralitas penilaian yang dilakukan oleh BPJS dengan sistem penarikan data langsung secara online serta melihat implementasi pelayanan yang dilakukan. Karena, bisa saja terjadi penilaian tendensius. Hal ini dimungkinkan karena kelak akan mempengaruhi langsung nominal uang yang dibayarkan kepada RSUD sebagai mitra kerja dalam melayani kesehatan Peserta BPJS,” ujarnya.

Semakin tinggi kelas suatu rumah sakit karena jenis layanan semakin banyak maka jumlah uang yang harus dibayarkan ke rumah sakit juga semakin besar, dan tarif INA BGs nya juga semakin besar. Begitu pula sebaliknya jika kelasnya rendah atau turun kecil juga nominal uang yang harus dibayarkan BPJS ke rumah sakit.

“Dari advokasi dan klarifikasi tersebut, diketahui kemungkinan terjadinya mis time antara riview dengan limit waktu untuk riview yang ditetapkan pada 29 Mei 2019, apakah waktu riview dilakukan dua aspek penilaian Kesesuai SDM dan ASPAK sudah terpenuhi atau belum (saat ada dokter yang habis masa kontrak dan kotrak dokter baru belum dilakukan), sehingga saat data ditarik online dianggap tidak mencukupi untuk aspek SDM nya,” ungkapnya.

Politisi PKS ini mengatakan, untuk memulihkan kembali kelas Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan ini, diberikan masa sanggah selama 28 hari semenjak keluar dan ditetapkannya hasil review. Diberikan lagi 14 hari untuk menyampaikan semua dokumen yang berhubungan dengan verifikasi kenaikan kelas rumah sakit seperti profile rumah sakit, surat ijin, STR serta kondisi keseluruhan rumah sakit tersebut.

Selanjutnya, diberikan lagi waktu selama 7 hari untuk mengumumkan dan menetapkan serta merekomendasikan hasil evaluasi review tersebut dan bisa mengajukan naik kelas ( memulihkan ) ke kelas C kembali setelah 6 bulan dari waktu keluarnya hasil evaluasi atas review rumah sakit tersebut.

Disamping masalah tersebut, Komisi I juga menyampaikan permasalahan yang dihadapi RSUD Bangka Selatan, karena letaknya yang terpencil dan masih minimnya fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan poliklinik menyebabkan tidak ada tambahan tempat kerja yang lain untuk bekerja pada 2 atau 3, bahkan lebih seperti kondisi pada kota besar untuk menambah penghasilan para dokter yang hanya bekerja di RSUD saja. Jangan dokter kontrak formasi CPNS saja 2 kali dibuka tidak satupun yang mendaftarkan pada formasi dokter tersebut.

“Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, untuk sementara komisi 1 akan melakukan advokasi kembali ke PPSDM yang merupakan lembaga yang berada pada koordinasi Kemeterian kesehatan untuk menyiapkan SDM kesehatan khusus dokter, perawat dan bidan yang baru seperti program pendayagunaan dokter, program nusantara Sehat,” katanya.

Untuk jangka panjang, ditambahkan dia, Komisi 1 sudah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber daya Manusia Daerah Bangka Selatan untuk membuat program beasiswa dokter spesialis untuk putar putri Bangka Selatan, dengan menyiapkan pelatihan untuk calon dokter spesialis agar bisa melewati Passing Grade pada saat proses test masuk study dokter spesialis tersebut, dimana selama ini yang hal tersebut menjadi kendala,” pungkasnya. (raw/3)

Pos terkait