RSBT bakal Dilapor ke Polisi

No comment 498 views

KONFERENSI PERS – Kuasa Hukum korban Rahayu diwakili kakaknya Dwi Prasetyo bersama Kuasa Hukumnya Agus Hendrayadi SH saat menggelar konferensi pers di Sekretariat SMSI, Kelurahan Bukit Baru, Pangkalpinang, Senin (16/10/2017).

Rencananya Hari ini ke Polda
Agus: Kami Kantongi Bukti Kuat

PANGKALPINANG – Kasus penolakan terhadap pasien persalinan, Rahayu (18) yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bhakti Timah (RSBT) Pangkalpinang sehingga harus melahirkan di dalam mobil dan bayinya meninggal dunia, berbuntut panjang. Pihak keluarga pasien berencana membawa kasus itu ke ranah hukum dengan melaporkan pihak RSBT ke kepolisian.
Kuasa hukum pasien Rahayu, Agus Hendrayadi dari Kantor Advokat Agus Poneran & Associates dalam konferensi pers di Sekretariat Serikat Media Siber Indonesia Bangka Belitung (SMSI Babel), Senin (16/10/2017) mengatakan rencana pelaporan ke polisi ini akan dilakukan setelah pihak keluarga terpicu lagi kekecewaannya pasca berduka.
Kekecewaan itu lantaran RSBT kembali berulah dengan ‘lancang’ membayar biaya persalinan bayi Rahayu di Rumah Sakit Bhakti Wara (RSBW), tanpa sepengetahuan pihak keluarga.
“Hari ini (kemarin) kami mendapatkan kabar kurang baik, bahwa secara diam-diam tanpa persetujuan pihak keluarga pihak RSBT sudah membayar biaya persalinan bayi Rahayu di RSBW,” kata Agus Hendrayadi, SH didampingi Ahmad Albuni SH, kakak pasien Rahayu, Dwi Prasetyo
Pihak keluarga menyesalkan tindakan RSBT. Sebab, dengan membayar biaya tindakan bayi di RSBW tanpa izin keluarga tersebut, seolah tidak menganggap pihak keluarga Rahayu ada. Padahal diketahui sebelumnya pihak keluarga masih belum bisa menerima bantuan atau santunan apapun dari pihak RSBT.
“Ini seolah pihak RSBT tidak menganggap adanya keluarga. Keluarga tersinggung, karena tau-tau ketika hendak membayar ke rumah sakit, pihak RSBW mengatakan sudah dibayar oleh RSBT,” tegasnya.
Agus menjelaskan, hampir sepekan terakhir disaat sedang berduka pihak keluarga memilih mendinginkan suasana sembari menunggu hasil penyelidikan dari Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) yang diinstruksikan Gubernur Bangka Belitung. Namun kini tiba-tiba terpicu lagi kekesalan setelah mengetahui RSBT membayar biaya tindakan bayi.
“Kami dari pihak keluarga menghargai BPRS yang sedang turun menyelidiki. Beberapa hari lalu Ketua BPRS berkunjung ke kediaman pasien memperdalam keterangan. Tapi hari ini keluarga terkejut, rupanya RSBT diam-diam membayar,” paparnya.
Menurut Agus, menolak pasien yang sedang dalam keadaan gawat darurat adalah pidana. Karena itu, atas permintaan pihak keluarga mereka akan melaporkan tindakan penolakan itu kepada pihak kepolisian.
“Hal ini dilakukan untuk memberikan shock terapi juga bagi setiap rumah sakit, jangan sampai kasus penolakan pasien terjadi kembali. Besok (hari ini-red) kami rencananya akan ke Polda Babel untuk melaporkan kasus penolakan pasien Rahayu yang dilakukan RSBT,” ujarnya.
Dipaparkan Agus, Ketua BPRS dr Andri yang menyelidiki kronologis penolakan pasien pun sedikit terkejut dengan kejadian sebenarnya. Bahkan baru memahami bahwa pasien Rahayu saat di RSBT telah mengalami pendarahan sejak dari rumah, di dalam mobil dan tiba di RSBT.
“Klien kami sempat memasuki UGD Umum RSBT di atas, namun tidak ditangani lalu disuruh menuju UGD Kebidanan. Artinya, pasien sudah gawat darurat. Dalam proses itu masih sempat menunggu petugas mengangkat portal dan lainnya, masuklah pasien, suami pasien, termasuk ibunya ke UGD Kebidanan. Tapi kok sampai ke UGD Kebidanan, sudah masuk ke dalam UGD tempat melahirkan, sudah tidur di bed untuk orang melahirkan, lalu turun lagi karena dibilang ruangan penuh oleh perawat,” ceritanya.
Saat itu diterangkan keluarga, ada satu pasien yang tengah menunggu operasi di UGD Kebidanan. Tapi saat melihat Rahayu dalam gawat darurat, pasien tadi sempat minggir, dan mempersilakan bednya dipakai Rahayu.
“Rahayu dalam posisi berbaring, ada satu orang perawat, namun tidak diperiksa, tidak dipegang perutnya atau dilihat kondisinya. Lalu dibilang ruangannya penuh, bahkan dipegang lalu dipapah keluar menuju ruang kebidanan. Sementara pasien yang siap operasi sudah mendahulukan klien kami, pasien itu pun tahu klien kami dalam darurat. Yang sangat kami sayangkan BPRS tidak mengetahui persoalan itu. Kemarin saat kami jelaskan, baru Ketua BPRS tahu yang sebenarnya terjadi,” beber Agus, panjang lebar.
Bagi kuasa hukum Rahayu, dalam kasus ini unsur penolakan sudah sangat jelas. Pihaknya, sudah mengantongi alat bukti untuk menjerat RSBT.
“Salah satu buktinya, di kwitansi pembayaran ada biaya tindakan pelayanan gawat darurat. Dari sini sudah jelas unsur pidananya. Jadi setiap pasien masuk ke UGD itu pasien darurat, itu jadi bukti kami,” tekannya.
Agus berharap hendaknya kejadian yang menimpa Rahayu menjadi pelajaran agar pelayanan kesehatan di Babel bisa lebih baik dan tidak ada penolakan pasien lagi.
“Akumulasi dari kasus ini, harapan kita adanya perbaikan pelayanan kesehatan di seluruh rumah sakit maupun puskesmas. Bahwa tidak semudah itu menganggap pasien yang datang itu, apakah dia orang miskin, orang kaya, yang penting kemanusiaannya jalan dulu, tangani dulu. Untuk selanjutnya apakah harus dipindahkan, apa harus dirujuk, karena SOP (Standar Operasional Prosedur) sudah sangat jelas. Ketika dirujuk harus didampingi tim medis, harus diantar ambulan, itu tidak dilakukan RSBT,” tukasnya.
Sedangkan Ahmad Albuni menambahkan, mulai dari UGD Umum hingga ke UGD Kebidanan kondisi kliennya sudah sangat memprihatinkan, hingga pasien naik sendiri ke bed, dan berbaring namun ditolak perawat.
“Artinya ini melanggar UU Kesehatan, unsur penolakannya sudah sangat terpenuhi semua, bukti-bukti dan fakta sudah kami miliki untuk membawa masalah ini ke jalur hukum. Kami melihat pihak RSBT tidak melakukan tindakan medis, pertolongan terhadap pasien. Keterangan itu langsung kami dapatkan dari korban pasien Rahayu,” ungkapnya seraya menyesalkan sisi humanisme dari RSBT tidak ada, begitu juga azas pertolongan pertama tidak dikedepankan.
“Dalam KUHP juga-kan jelas, orang yang butuh pertolongan wajib kita tolong. Masalah ini bukan hanya menimpa pasien Rahayu, tapi dari hasil investigasi kami korban-korban lainnya juga pernah mengalami pengalaman serupa. Kami ingin tahu apa motif penolakan ini, apa karena pasien BPJS sehingga tidak ditangani,” cetusnya.

Wartawan Janji Mengawal
Ditempat sama, PWI dan SMSI Babel menyatakan akan mengawal kasus Rahayu hingga tuntas. “Kami sangat prihatin, kami dari organisasi PWI, SMSI, teman-teman media lainnya bersama pihak keluarga akan mengawal proses ini sampai tuntas,” ujar Ketua PWI Babel, M. Faturahman.
PWI bersama wartawan juga akan mengawal seluruh masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan semestinya. “Kami juga harap kepada masyarakat lainnya yang pernah mengalami serupa, baik itu di rumah sakit manapun, gak hanya RSBT agar jangan takut, kasih tahu sama kita agar kita bisa sama-sama mengawal kasus seperti, demi perbaikan pelayanan rumah sakit. Dengan kasus ini mencuat dan ter-follow up, kita bisa sama-sama mengatasi situasi seperti ini. Bila perlu kita akan siapkan kontak personnya, bila perlu nanti kita dirikan posko,” jelasnya.
Hal sama disampaikan Penasehat SMSI sekaligus tokoh senior wartawan di Babel, Syahril Sahadir. Ia memberikan kritik pedas yang menyasar Humas PT Timah (persero) Tbk, Anggi Siahaan yang terkesan membela RSBT meski bukan tupoksinya.
“Kasus ini sangat disayangkan, saya belum melihat dan belum mendengar jawaban langsung dari pihak RSBT dalam kasus ini, baik Dirut maupun PR (Public Relations), yang ada cuma dari humas PT Timah (Persero) Tbk. Humas PT Timah itu semestinya tidak dalam kapasitas membela RSBT. Dia harusnya dalam fungsi menegur RSBT yang tidak memberikan pelayanan sebagaimana mestinya. Ini kok malah terkesan membela RSBT, terkesan pasang badan membela RSBT, itu tidak pas. Saya melihat bahwa humas PT Timah mewakili tentang PT Timah, bukan mewakili RSBT. RSBT itu anak PT Timah, harusnya menegur bukan membela,” cetusnya.
“Bila perlu PWI dan SMSI bertemu dengan Dirut PT Timah, untuk mendesak penanganan masalah ini. Kalau humas PT Timah tidak bisa menegur, ya ganti saja, banyak kok karyawan PT Timah yang potensial menjadi humas. Jujur saja, sebagai tokoh senior media, saya belum melihat tanggapan dari RSBT,” sambung Syahril.
Mengenai sikap RSBT yang ‘lancang’ membayar biaya tindakan bayi tanpa sepengetahuan keluarga, Syahril melihat tindakan itu seolah setelah membayar ingin melepas tanggungjawab atas kasus penolakan pasien. Ia menegaskan insan media di Babel siap menggantikan dan membayar biaya persalinan tersebut.
“Soal biaya yang ditolak, kita dari pihak media siap menggantikan biaya-biaya yang dikeluarkan ke pihak Bhakti Wara, kami sudah siapkan itu,” ucap Syahril. (bum/6)

No Response

Leave a reply "RSBT bakal Dilapor ke Polisi"