Rina Tarol Ancam Lapor Eksportir Timah ke KPK

  • Whatsapp
Rina Tarol

Tak Miliki CPI, tak Boleh Ekspor !
Komisi III DPRD Babel Segera Panggil Dinas ESDM

PANGKALPINANG – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rina Tarol sepertinya mulai mencium adanya gelagat kegiatan ekspor timah batangan yang hendak menabrak aturan. Selain mengenai asal usul bahan baku timah, Sekretaris Komisi III DPRD ini mempertanyakan keabsahan dokumen ekspor timah pihak swasta yang dikabarkan sudah mulai berjalan saat ini.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, sesuai aturan untuk ekspor timah, para eksportir harus memenuhi sejumlah persyaratan. Salah satunya yang terpenting adalah Rencana Kegiatan Anggaran Belanja (RKAB) dan eksportir harus memiliki Competent Person Indonesia (CPI) sendiri.

“Sampai detik ini mereka (para eksportir timah yang tidak bisa ekspor-red) tidak punya CPI, artinya mereka tidak boleh mengekspor. Nah ini harus kita tanya, ada apa ini?,” kata Rina kepada wartawan, di Gedung DPRD Babel, Rabu (1/7/2020).

Baca Lainnya

Mantan calon Bupati Bangka Selatan periode lalu ini meminta kepada para eksportir timah agar dapat mematuhi aturan yang ada. “Karena kita lindungi timah ini untuk kepentingan masyarakat, jangan hanya untuk kepentingan sekelompok saja, timah ini jadikan barang strategis,” ujarnya.

Selain itu, Rina menilai selama ini kontribusi para eksportir untuk kemajuan Bangka Belitung dirasa tidak ada, termasuk soal dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR kepada lingkungannya.

“CSR pun mereka tidak jelas kemana, padahal dengan kondisi sulit begini harusnya smelter-smelter kompak. Nah sekarang mereka tidak melakukan apa-apa, kenapa kita harus bantu mereka? Seharusnya yang kita bantu masyarakat Babel,” tegasnya.

Kendati demikian, srikandi yang vokal di DPRD Babel ini tidak melarang jika masyarakat melakukan pertambangan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hanya saja, harus menjual pasir timah hasil penambangannya kepada eksportir yang jelas dan tidak melabrak aturan.

“Masyarakat boleh nambang, jual ke PT Timah. PT Timah terima kok,” ujarnya.

Lebih lanjut Rina meminta, aktivitas ekspor timah ini jangan dijadikan dalih untuk memulihkan perekonomian yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Ia beranggapan, bila untuk membuka lagi keran ekspor timah secara sporadis seperti dulu dengan mengesampingkan aturan, adalah tindakan membohongi masyarakat.

“Janganlah kita bohongi masyarakat dengan dalih meningkatkan ekonomi, padahal kenyataannya mereka (eksportir-red) tidak ada kontribusi untuk masyarakat, itu yang terlihat kenyataannya,” tegasnya.

“Yang paling penting, mari jangan kangkangi aturan yang sudah ada. Aturan dibuat untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan sekelompok orang saja. Patuhi saja aturan itu, baru mereka boleh (ekspor-red),” timpalnya.

Menanggapi rencana ekspor beberapa smelter selaku eksportir yang sebelumnya terganjal tidak memiliki CPI sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 tahun 2018 dan Dinas ESDM yang telah menyetujui RKAB beberapa eksportir, Rina Tarol menegaskan Komisi III DPRD Babel akan memanggil Dinas ESDM guna meminta penjelasan.

“Kita akan panggil dinas ESDM, apa sih yang terjadi sebenarnya. Kita akan menyikapi hal ini sejauh mana, bila perlu kita bawa ke jalur hukum, kita laporkan ke KPK bahwa ini tidak ada yang benar di Babel ini,” pungkasnya.

Untuk diketahui, dengan terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 tahun 2018 yang mewajibkan adanya sertifikasi Competent Person Indonesia (CPI), puluhan eksportir di Provinsi Bangka Belitung dan Kepulauan Riau tidak dapat melakukan ekspor timah.

Karena itu, sejak Kepmen itu terbit, hanya PT Timah, Tbk yang memiliki tenaga ahli bersertifikasi CPI dan dapat mengekspor timah. Sedangkan perusahaan eksportir swaasta lainnya tidak memiliki CPI sendiri.

Belakangan, sebuah perusahaan peleburan berinisial M disebut-sebut mulai mengkoordinir sejumlah perusahaan yang tidak memiliki CPI untuk melakukan ekspor timah. Bahkan perusahaan itu berani membeli pasir timah para penambang dengan harga tinggi diatas tarif PT Timah, untuk mengumpulkan bahan baku.

Dari informasi yang dirangkum Rakyat Pos, perusahaan ini malah memberikan jatah atau kuota kepada beberapa oknum pejabat di Provinsi Bangka Belitung untuk dapat memasok bahan baku pasir timah. Dengan syarat, dapat dipermudah segala dokumen dan kegiatan ekspornya. Dan di belakang perusahaan ini terdapat salah satu bursa timah yang ikut mendorong agar kegiatan ekspor dapat berjalan.

Hingga berita ini dirampungkan tadi malam, wartawan harian ini tengah berupaya melakukan konfirmasi dengan perusahaan M, dan beberapa oknum pejabat yang disebut-sebut mendapatkan kuota system fee dari bahan baku pasir timah yang dipasok. Termasuk mengembangkan informasi salah satu bursa perdagangan timah yang mensupport rencana ekspor tanpa CPI ini. (ron/red/1)

Related posts