by

Revitalisasi Tata Kelola Niaga Lada Putih

Oleh: Arka’a Ahmad Agin
Pemerhati Sosial

Arka’a Ahmad Agin

Penurunan harga lada putih (Muntok white pepper) sebagai salah satu sektor unggulan daerah belakangan ini menyebabkan penurunan angka harapan petani dalam budidaya tanaman lada. Bahkan muncul statemen dari petani jangankan untuk membuka lahan lada baru, lahan yang ada saja sudah kesulitan untuk mengurusnya karena merugi. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berkepanjangan sehingga langkah solutif harus segera diambil. Pemerintah daerah harus segera merapatkan barisan dan membangun komunikasi intensif dengan petani dan semua stakeholder  untuk menemukan langkah saling menguntungkan (win-win solution) sehingga petani lada tidak terlalu dirugikan. Akan tetapi, yang harus diingat bahwa penurunan harga lada putih Bangka Belitung tidak bisa menyalahkan satu pihak tetapi harus menjadi pemikiran bersama untuk menemukan benang merah yang tepat sehingga mampu melahirkan sebuah kebijakan yang benar-benar komperehensif dan akomodatif bagi banyak pihak yang memiliki keterkaitan dengan mata rantai pengelolaan bisnis lada putih.

 

Langkah pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan pengelolaan tata niaga lada putih  dengan Sistem Resi Gudang (SRG) sudah tepat, karena resi gudang sebagai sebuah langkah maju dalam tingkat penjaminan ketersedian bahan baku dan keterjaminan mutu bagi konsumen atau  pengguna akhir (end user) terhadap lada putih. Kebijakan resi gudang ini sebagai skenario politik bisnis Indonesia untuk memangkas mata rantai bisnis Indonesia ke luar negeri. Pemerintah pusat menyadari bahwa selama ini mata rantai bisnis Indonesia harus melalui pihak ketiga (broker). Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan gerakan cepat dalam menyambut kebijakan sistem resi gudang untuk komoditi lada putih ini. Soal pro kontra dalam dinamika perjalannya dianggap lumrah saja karena masih dalam tahap penataan dan pembenahan Sumber Daya Manusia dan infrastruktur pendukung keberhasilan sistem resi gudang lada putih.

 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pun telah menandatangani naskah kerjasama dengan perbankan daerah sebagai pihak penjamin finansial dalam proses transaksional lada dari petani ke pengelola sistem resi gudang. Munculnya perbankan sebagai lembaga penjamin pembayaran kepada petani lada yang menjual ladanya ke resi gudang menjadi langkah pasti bagi petani untuk mendapatkan pembayaran atas lada mereka. Akan tetapi, sistem ini masih membutuhkan sosialisasi dan komunikasi yang intensif karena pola pikir masyarakat Bangka belum seutuhnya memahami konsep sistem resi gudang ini. Masih muncul pernyataan masyarakat bahwa sistem pembayaran 70 % saat pengirimana ke resi gudang dan 30%  disimpan digudang sambil menunggu harga naik atau ketika masyarakat ingin menjual putus tanpa harus menunggu harga naik.   

 

Perlu disadari bersama bahwa sistem pembayaran  lada putih petani ke manajemen resi gudang dengan pola 70% saat pengiriman dan 30% sambil menunggu perbaikan harga lada bagi masyarakat Bangka Belitung masih dianggap ribet karena pola pikir petani lada putih Bangka Belitung pragmatis dan ingin pembayaran putus atau cash on carry (COD), yakni barang diantar ke resi gudang dan langsung dibayar tuntas sesuai kesepakatan bersama. Masyarakat ingin transaksi cepat karena hasil penjualan lada tersebut akan dikelola kembali untuk kegiatan permodalan lada, seperti pembelian pupuk, perawatan tanaman  ataupun untuk kebutuhan lainnnya. Adanya pola pikir seperti inilah yang sebenarnya menyebabkan kepercayaan (trust) masyarakat petani lada kurang kepada sistem resi gudang semenjak sistem SRG dilaunching. Apalagi berdasarkan penjelasan tim pengelola resi gudang sisa 30 % yang dititipkan masyarakat di resi gudang ternyata memiliki batas waktu berjangka dan bila lebih dari enam bulan akan dikenakan beban pembiayaan penitipan. Kondisi ini semakin mengurangi keyakinan masyarakat kepada sistem resi gudang lada.

 

Langkah solusi yang dapat dilakukan pengelola resi gudang sebenarnya bisa melalui sistem terpadu, yakni melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Munculnya BUMD dalam sistem tata kelola lada sebagai bagian peran normatif yang semestinya bagi pemerintah daerah dalam memainkan peran ekonomi dan pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat. Eksistensi BUMD dalam sistem pengelolaan niaga lada putih bukan sebatas menjadi pengepul semata tetapi integratif  menjadi lembaga pemerintah daerah yang langsung terlibat dalam mata rantai perdagangan atau niaga lada, baik dalam ranah pembinaan, pendampingan, pengenalan teknologi pertaniannya sampai masuk dalam perdangangan langsung (direct trading) lada putih ke pasar regional maupun internasional. BUMD Selaku pembeli (buyer) BUMD akan langsung membayar dengan sistem cash on carry (COD) lada putih masyarakat yang diserahkan petani ke pengelola resi gudang. Pada sisi kapital maka BUMD tidak hanya mengandalkan  perbankan selaku lembaga penjaminan pembayaran lada putih masyarakat tetapi BUMD dapat membayar langsung melalui dana investor yang bekerjasama saling menguntungkan dengan BUMD. Tidak sulit yang penting konstitusional, pasti menguntungkan dan terukur secara kuantitatif maupun kualitatif atas produk lada. BUMD sebagai lembaga bisnis milik pemerintah daerah  akan mengidentifikasi dan menganalisis semua permasalahan strategis (stategy quistion) yang berhubungan dengan sistem tata kelola perniagaan lada putih  dan menyusun langkah antisipatif terjadinya perubahan dinamika pasar global serta memetakan potensial kukuatan atau kelemahan para pesaing, khususnya para broker perdagangan lada putih selama ini.

 

Peran BUMD dalam tata kelola bisnis lada putih juga untuk menumbuhkan persaingan yang sehat tanpa monopoli dari pihak swasta sehingga mampu meminimalisir permainan curang para broker perdagangan lada putih. BUMD akan membangun jaringan kerjasama pasar yang kuat dengan investor dalam mengatur permainan bisnis lada. Masyarakat juga tidak merasa terbina dalam pengelolaan usaha lada sehingga mampu meningkatkan produksi, mengolah hasil panen yang baik sesuai standar pasar global, dan memperpanjang keberlanjutan usaha lada sendiri sebagai sektor unggulan yang dapat menopang tingkat pendapatan petani.

 

BUMD akan melakukan langkah integratif dan komprehensif dengan semua stakeholder yang masuk dalam jaringan kepentingan bisnis lada putih, baik instansi pemerintahan, perguruan tinggi, investor maupun pembeli akhir produk lada putih. Kondisi ini akan menimbulkan dampak posistif dari sisi bisnis, peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah, diversifikasi usaha atas produk turunan lada putih, keterjaminan kuantitas dan kualitas produksi lada putih dan kesinambungan tetakelola bisnis lada putih. Pengabaian akan peran BUMD justru melemahkan posisi tawar (bargaining position) pengelola resi gudang, baik dalam mengejar capaian kepercayaan petani lada, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi lada maupun dalam pengaturan  dinamikan harga lada. Resi gudang hanya akan menjadi program birokratif semata dan sangat mudah didikte oleh para broker yang menguasai dinamika pasar regional maupun internasional.

 

Munculnya BUMD dalam tata kelola perniagaan lada tentu tidak serta merta mampu secara cepat memuluskan rencana strategis pemerintah daerah dalam mengatur tata niaga lada putih dalam konteks penentuan harga satu pintu. BUMD akan menjadi kompetitor baru bagi jaringan broker yang sudah menggurita dalam monopoli pasar internasional selama ini. Oleh karena itu, BUMD membutuhkan dukungan kebijakan langsung dari Pemerintah Provinsi berupa regulasi yang pasti dalam pengaturan tata niaga lada putih di daerah ini sehingga penguatan BUMD dalam revitalisasi tata kelola niaga lada putih semakin kuat. Wallahua’lambissawab.( ****).

Comment

BERITA TERBARU