by

Revitalisasi Pengembangan Industri Pariwisata Daerah

Oleh: Arka’a Ahmad Agin
Pemerhati Sosial

Arka’a Ahmad Agin

Berdasarkan visi dan misi daerah, sektor pariwisata masuk dalam rencana strategis pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bahkan, langkah progresif untuk meningkatkan percepatan target pencapaian program pariwisata tersebut semakin diintesifkan pada Tahun ini yang dibuktikan melalui banyaknya agenda daerah yang telah disusun pemerintahan Provinsi pada tahun 2018, yakni dengan memperbanyak even yang bertujuan untuk mempromosikan potensi pariwisata daerah ini. Tentu saja langkah pemerintah daerah ini harus disambut dengan positif dan didukung. Secara konseptual pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, udaya, alam,dan ilmu. Pariwisata pun menjadi sarana bagi setiap orang untuk rekreasi, bahkan sebagai terapi diri dari kejenuhan beban kerja sebagai rutinitas keseharian. Artinya, setiap orang yang telah berwisata ke suatu tempat maka disaat pulangnya terasa ada penyegaran diri dan kesan positif tertentu yang mampu menambah referensi pengetahuan hidup. Wisatawan tersebut akan menjadi objek vital untuk memperluas spektrum komunikasi dan informasi bagi orang lain atas tempat yang dikunjunginya.

Adanya kenyataan tersebut, maka pemerintah daerah sebagai pihak yang berperan penting (maind actor) dalam pengembangan pariwisata daerah harus melakukan terobosan yang baik untuk membangun sektor pariwisata. Langkah yang ditempuh harus lintas sektoral dan terintegrasi secara komrehensif. Tidak boleh parsial dan ego sektoral. Meskipun pada awalnya peran pemerintah sangat besar tetapi pada fase selanjutnya peran tersebut semakin tersubstitusi dan terdistribusi menjadi isu bersama dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya. Peran pemerintah selanjutnya hanya sebagai pemacu dan pemicu penyuksesan program pariwisata daerah. Peran masyarakat dan pengusaha swasta sebagai penggiat roda akselerasi pariwisatalah harus diperbesar. Hal ini perlu diperhatikan apabila pemerintah secara kontinyu terlalu dominan mengambil peran tersebut maka justru akan membebani anggaran daerah dan akan mengabaikan aspek tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien. Terlalu besar peran pemerintah dan mengecilnya peran masyarakat dan pihak swasta menjadi parameter kesuksesan capaian target pembumian program pengembangan industri pariwisata daerah. Sehingga dapat dikatakan pariwisata sebagai program unggulan daerah belum mampu terintegrasi secara baik menjadi program yang berkontribusi positif bagi peningkatan pendapatan daerah. Program promosi pariwisata masih terjebak pada agenda pemerintahan ansich dan seremornial.

Kemajuan dan kecanggihan teknologi informasi menjadi ruang yang positif untuk menyukseskan program pariwisata daerah. Hal itu terbukti, mengapa pulau Belitung masuk menjadi salah satu destinasi wisata nasional dan masuk dalam agenda sepuluh besar program new Bali pemerintah pusat? Tidak lain dan tidak bukan karena Belitung telah menjadi distinasi wisata yang dikenal seluruh negeri dan manca negara yang mampu mengangkat tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Pengenalan Belitung kepada dunia bukan hanya karena faktor wisatawan yang pernah berkunjung ke Belitung tetapi juga melslui pemanfaatan akses internet dan media cetak yang memuat tentang potensi kekayaan keindahan Belitung. Selain itu, eksistensi novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata yang menjadi salah satu masterpiece karya sastra internasional juga memiliki andil besar bagi kemajuan pariwisata Belitung sehingga Belitung pun dikenal baik dalam negeri maupun mancanegara sebagai negeri Laskar Pelangi.

Pemerintah daerah pun harus merevitalisasi peran lembaga pemerintahan yang ada. Pariwisata bukan hanya menjadi ego sektoral dinas pariwisata. Pengembangan pariwisata daerah harus menjadi program lintas sektoral semua lembaga. Eksistensi dinas di luar dinas pariwisata sama besarnya dengan dinas pariwisata, misalkan dinas perindustrian untuk pengenalan produk industri unggulan daerah seperti lada putih yang lebih dikenal dengan Muntok white papper, dinas koperasi dan UKM untuk pengembangan home industrinya, Dinas kehutanan untuk pengembangan hasil hutan dan pelestarian hutan yang menjadi ikon daerah seperti hutan pelawan dengan madu pelawannya di Desa Namang, dinas Komunikasi dan Informasi untuk bidang promosi potensi daerah melalui website-nya, Dinas Kesehatan dalam bidang hiegenis produk makanan dan minumannya, Dinas perkebunan dalam pengembangan agrowisata, bahkan peran Majelis Ulama Indonesia Daerah dalam hal sertifikasi halal semua produk makanan dan minuman pun diperlukan.

Pemerintah bersama pihak swasta harus bersinergi meningkatkan pengembangan infrastruktur transportasi, baik darat-laut-maupun udara dan membuka peluang investasi yang besar pihak swasta dalam bidang akomodasi penunjang seperti hotel dan penginapan. harus ditingkatkan dalam rangka menjadi akses percepatan bagi wisatawan. Kemudahan akses pelayanan bagi wisatawan dalam pengurusan administrasi dan mencari informasi tempat wisata yang dituju harus disediakan. Dan, disinilah peran swasta dan masyarakat semakin penting karena pemerintah daerah memiliki keterbatasan baik dari sisi pendanaan (budgeting) maupun jaringan kerja (networking). Peran pemerintah sebagai pengungkit (liverage) dan pemacu (stimulan). Pemerintah juga harus menyelaraskan pola pikir (mindset) aparatur pemerintah dan masyarakat mengenai nilai strategis pengembangan industri pariwisata sebagai program unggulan daerah. Hal ini perlu dicontoh seperti Yogyakarta dan Bali dimana aparatur pemerintah dan masyarakatnya saling mensinergiskan penyuksesan program pariwisata daerah. Pemerintah daerah Yogyakarta dan Bali juga memperbesar peran perguruan tinggi untuk mensuport penyuksesan program pariwisata daerah, baik dalam peningkatan mutu sumber daya manusia maupun riset atas pengembangan potensi pariwisatanya. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung pun harus mampu melibatkan perguruan tinggi di daerah ini dalam memperbesar kontribusi pengembangan pariwisata daerah.

Hal yang juga tidak kalah pentingnya dan juga tidak boleh diabaikan adalah pentingnya pemerintah melakukan langkah preventif dan antisipatif sejak dini untuk penguatan kadar mentalitas sumber manusia daerahnya, khususnya dalam menghadapi ekses negatif pariwisata. Majunya pariwisata bagi suatu daerah tentu saja beriringan dengan besarnya tantangan yang harus dihadapi, misalkan faktor kriminalitas, tindakan asusila, narkoba, dan munculnya ancaman penyakit berbahaya bagi komunitas. Oleh karena itu, pelibatan alim ulama dan tokoh masyarakat dan aparat penegak hukum dalam pengembangan mental sumber daya manusia harus diperkuat. Mumpung pariwisata daerah ini belum semaju Bali, Yogyakarta atau Thailand. Nilai-nilai agama harus diperkuat sehingga ke depan sumber daya manusia daerah akan siap menerima kemajuan industri pariwisata. Kemajuan pariwisata pun mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa harus mengorbankan dan merusak mentalitas generasi bangsa. Dengan demikian, revitalisasi pengembangan program pariwisata sebagai program unggulan daerah harus menjadi kepentingan bersama bersifat terpadu bukan hanya sebatas isu pembangunan yang semata mengejar pertumbuhan. Wallahua’lambissawab.(****).

Comment

BERITA TERBARU