Revitalisasi Pelayanan Publik di Negeri Serumpun Sebalai

  • Whatsapp

Oleh: Rima Astuti
Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik FISIP UBB

Pelayananan publik dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam barang public maupun jasa public yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan apakah pelayanan publik di Bangka Belitung ini sudah termasuk baik?
Dalam Undang-Undang Pelayanan Publik terdapat pengertian. Pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undang bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public atau penyelenggara merupakan institusi penyelenggara Negara.
Berbicara tentang pelayanan Publik di Bangka Belitung, banyak sekali pelayanan publik yang ada di Babel ini. Apakah bisa pemerintah menciptakan pelayanan publik yang baik untuk masyarakat? Tentu saja bisa jika ada kemauan, tetapi disini yang sering terjadi mengapa pelayanan yang terjadi di pusat maupun daerah tidak melakukan pelayanan sesuai dengan apa yang sudah ada. Mereka bukan melayani masyarakat dengan baik, tetapi malah memperlambat masyarakat. Mengapa hal tersebut selalu dipersulit untuk para masyarakat?
Subtansi pelayanan publik adalah membantu masyarakat agar masyarakat lebih mudah mengurus hal atau sesuatu. Pelayanan Publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak ramai yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan. Jika pemerintah merupakan organisasi birokrasi dalam pelayanan publik, maka organisasi birokrasi pemerintah merupakan organisasi terdepan yang berhubungan dengan pelayanan public.
Saat ini, yang pelayanan publik yang terjadi di Bangka Belitung masih terlalu minim pelayanannya. Mereka bukan membantu malah mempersulit masyarakat. Apakah hal ini disebut layak bagi tugas pelayanan publik? Contoh kecilnya saja, ada seorang mahasiswa hanya ingin membuat surat penghasilan di kelurahan, tetapi di persulit oleh oknum pegawai di kelurahan tersebut. Apakah itu yang dinamakan membantu masyarakat? Jawabnya malah oknum-onkum kelurahan hanya mempersulit mahasiswa itu saja.
Sudah sangat jelas dalam prinsip-prinsip menurut Irfan Islamy (1999) yang harus dipahami oleh aparat birokrasi publik, yaitu prinsip Aksestabelitas dimana setiap jenis pelayanan harus dapat dijangkau secara murah oleh setiap pengguna pelayanan atau masyarakat seperti masalah tempat, jarak dan prosuder pelayanan. Jadi, dalam prinsip ini bagaimana cara pemerintah untuk membantu masyarakat dan bangaimana tempat penggunanan pelayanan itu mudah dijangkau, dan bagaimana pemerintah membantu masyarakat lebih mudah bukan mempersulit masyarakat.
Yang kedua, yaitu prinsip Kontitunitas, yaitu setiap jenis pelayanan harus secara terus menerus tersedia bagi masyarakat dengan kepastian dan kejelasan ketentuan yang berlaku bagi proses pelayanan tersebut . Nah, disini pemerintah dalam pelayanan public harus ada kepastian dan membantu masyarakat sesuai ketentuan yang ada, bukan malah menyelewengkan prosuder tersebut, dan seakan-akan menuduh masyarakat yang tidak tahu aturan dan tidak mengetahui prosedur tersebut.
Ketiga, prinsip Profitabilitas, yaitu proses pelayanan pada akhirnya harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efesiensi serta memberikan keuntungan ekonomis dan sosial bagi pemerintah maupun bagi masyarakat. Dalam prinsip ini sebenarnya pemerintah lebih harus melakukan prosedurnya secara efektif dan efesiensi, karena sudah ada dalam ketentuannya, dan disini tugas pemerintah harus lebih menguntungkan masyarakat bukan malah membuat masyarakat benci kepada pemerintah karena pelayanannya yang kurang baik dan tidak sopan kepada masyarakat itu sendiri.
Keempat, Prinsip Teknikalitas, yaitu setiap jenis proses pelayanan harus ditangani oleh aparat yang benar-benar memahami secara teknis pelayanan tersebut, berdasarkan kejelasan, ketetapan dan kemantapan sistem, prosedur dan instrument pelayanan. Jadi, pemerintah di dalam prinsip ini harus lebih bisa menjadi seseorang pekerja yang benar-benar tahu bagaimana kejelasan, ketetapan dan kemantapan sistem prosedur dan instrument pelayanan. Apabila seseorang tersebut sudah tahu ketetapan-ketetapan pelayanan public seseorang yang bertugas di pelayanan publik tersebut bisa mempermudah membantu masyarakat baik dalam instrument apapun.
Dan yang terakhir adalah Prinsip Akuntabilitas, yaitu proses, produk dan mutu pelayanan yang telah diberikan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, karenan aparat pemerintah itu pada hakekatnya mempunyai tugas memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Dalam prinsip terakhir ini, sudah tertera bahwa pemerintah harus sebaik-baiknya untuk melakukan atau memberikan pelayanan bagi masyarakat. Pemerintah seharusnya meberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
Disini, sebenarnya juga bukan hanya pemerintah yang harus mengubah cara pelayanan mereka kepada masyarakat, tetapi masyarakat juga harus melihat situasi atau prosedur yang diberikan. Tetapi, disini kebanyakan dari pemerintah yang terkadang melayani masyarakat tidak dengan sebaik-baiknya, tapi sebaliknya malah mempersulit masyarakat. Tidak mungkin hanya membuat slip gaji harus 2-3 hari, paling tidak 1 hari saja sudah selesai. Untuk itu, Pemerintah harus memperbaiki bagaimana cara mereka melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dalam prosedur yang sudah ditentukan.(****).

Related posts