by

Revitalisasi Manajemen Resiko Penanggulangan Bencana Daerah

Oleh: Arka’a Ahmad Agin
Pemerhati Sosial

Arka’a Ahmad Agin

Pekan ini, masyarakat Bangka Belitung dikejutkankan dengan peristiwa banjir yang melanda Kota Muntok sekitarnya Kabupaten Bangka Barat dan Perbatasan Desa Nibung Kabupaten Bangka Tengah. Fenomena Banjir di daerah ini sepertinya akan menjadi agenda rutin, yang bukan tahunan atau periode waktu tertentu (seasonality), tetapi menjadi trend yang semakin tahun semakin meningkat intensitasnya. Luasan daerah terdampak pun semakin bertambah dan sulit diprediksi. Sebagaimana bencana banjir yang terjadi pekan ini terjadi begitu cepat dan tidak terduga (shock). Akar permasalahannya pun tidak bersifat tunggal tetapi didukung banyak faktor sehingga melihat fenomena ini maka diperlukan langkah komprehensif dalam mengatur manajemen resiko banjir dan bencana alam pada umumnya. Langkah penangan bencana tidak boleh bersifat parsial dan ego sektoral, yakni hanya menjadi domain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Serach and Rescue Nasional (BASARNAS) tetapi harus menjadi pekerjaan lintas sektoral. Secara subtansial apabila bencana alam semakin meningkat intensitasnya, maka manajemen resiko penanggulangan bencanapun harus bersifat terpadu, berkesinambungan dan integratif.

Jika selama ini pemerintah dan masyarakat Bangka Belitung hanya memprediksi bencana banjir saja akan terjadi di daerah ini, tetapi tiga tahun terakhir ini, ternyata di Pulau Bangka juga terjadi gempa bumi tektonik meskipun belum masuk dalam skala besar dan merusak. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus membuat kajian akademik dalam penyusunan rencana strategis penanggulangan bencana daerah dan menyusun sistem tata kelola penganggaran yang terukur dalam pembacaan terjadinya bencana di daerah. Peningkatan intensitas bencana banjir seperti yang terjadi pekan ini membuktikan bahwa semakin rentannya situasional daerah ini dalam menghadapi bencana banjir. Semua ini terjadi karena ada faktor pendorong yang mempercepat terjadinya bencana. Faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri tetapi saling berhubungan. Perubahan pola pikir manusia yang cenderung pragmatis dan materialistis memacu percepatan peningkatan intensitas bencana alam. Misalkan efek rumah kaca menjadi faktor pendukung terjadinya pemanasan global (global warming). Meskipun begitu tidak bisa diabaikan juga bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa juga menetapkan bencana alam sebagai bagian dari proses perjalanan takdir yang disebabkan oleh kodrat alam itu sendiri.

Tingginya tingkat kemajuan dunia tidak selalu menumbuhkan optimisme atas kemajuan peradaban manusia tetapi juga melahirkan dampak secara sistematis kerusakan alam. Eksploitasi kekayaan alam tanpa memperhatikan kesadaran lingkungan seperti yang terjadi di Bangka Belitung saat ini, khususnya sektor pertambangan timah ilegal menyebabkan percepatan rusaknya lingkungan, rusaknya daerah aliran sungai (DAS), dan rusaknya hutan dan ekosistem di dalammya. Pembukaan perkebunan besar sawit milik perusahaan multinasional dan milik masyarakat juga ikut menyumbang hilangnya hutan dan pendangkalan aliran sungai sehingga wajar saja sering terjadi bencana banjir di daerah ini.

Pemerintah menyadari benar bahwa berpuluh tahun pasca reformasi, penambangan timah ilegal menjadi faktor utama penyebab rusaknya ekosistem di Bangka Belitung. Bukan hanya memunculkan lubang menganga eks pertambangan, tetapi juga merusak hutan, aliran sungai, pendangkalan muara sungai, dan faktor sosial lainnya. Oleh kerana itu, manajemen resiko bencana harus dijadikan skala prioritas dalam program pembangunan pemerintah. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) daerah melalui pendidikan dan pelatihan menjadi modal penting dalam memetakan potensi bencana dan teknik penanggulangannya. Selain, itu, revitalisasi manajemen resiko bencana daerah sebagai langkah progresif untuk mereduksi kapasitas dan keahlian sumberdaya manusia daerah dalam penguatan tingkat kesinambungan penyelamatan aset penghidupan masyarakat (suistainable livelihood asset community).

Beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah daerah dalam peningkatan kompetensi SDM daerah untuk merevitalisasi manajemen resiko penanggulangan bencana, antara lain: pemetaan ketersediaan SDM yang memiliki keahlian dalam penanggulangan bencana, pemetaan kekayaan sosial yang dimiliki masyarakat setempat, pemetaan ketersediaan sumber daya alam, pemetaan kekuatan infrastruktur pendukung dalam penanggulangan bencana, dan pemetaan ketersediaan sumber daya keuangan daerah dalam penanggulangan bencana. Pemahaman atas pemetaan manajemen resiko bencana sebagai sebuah model dan modal penting untuk mempercepat langkah penanggulangan bencana, khususnya dalam hal menyusun langkah rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai fasilitas sosial yang akan dan sudah terdampak bencana.

Bencana alam memang tidak bisa di prediksi seperti hitungan matematika. Hal itu terjadi karena peningkatan bencana bukan disebabkan oleh faktor internal daerah saja, tetapi juga didukung oleh faktor eksternal yang bersifat global. Eksploitasi kekayaan alam dan kemajuan pembangunan dunia ikut menyumbang percepatan terjadinya peningkatan intensitas bencana alam. Oleh karena itu, pendekatan konvensional, khususnya dalam penanganan masyarakat atau daerah terdampak perlu didukung dengan pendekatan pemberdayaan secara terpadu antar semua kekuatan sosial kapital yang ada. Percepatan perubahan pola pikir SDM yang terlibat dalam penanggulangan bencana sangat dibutuhkan sehingga pada saat terjadinya bencana alam seperti bencana banjir yang terjadi seperti baru-baru ini di Muntok dan sekitarnya dapat diantisipasi dan ditangani dengan cepat.

Bagaimanapun bencana alam menimbulkan traumatik tersendiri bagi masyarakat yang terdampak bencana. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menambah besaran anggaran (budget) penanggulangan bencana dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta membangun komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) di daerah. Partisapasi masyarakat di luar instansi pemerintah sangat vital, karena pananggulangan bencana bukan hanya menjadi domain pemerintah saja, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat, khususnya para pengusaha, ormas, LSM, dan lain-lainnya. Model pelibatan partisipasi aktif masayarakat seperti ini memiliki nilai positif bagi pemberdayaan kekuatan internal maupun eksternal masyarakat, sehingga isu penanggulangan bencana bisa menjadi isu publik yang dapat melahirkan langkah-langkah solutif dan inovatif dalam merevitalisasi manajemen resiko penanggulangan bencana di daerah. Wallahua’lambissawab.(****).

Comment

BERITA TERBARU