by

Restrukturisasi BUMD Menuju Good Governance

Oleh: Arka’a Ahmad Agin
Pemerhati Sosial

Arka’a Ahmad Agin

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan lembaga bisnis legal yang dibentuk pemerintah daerah, baik pada tataran pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota. Landasan hukum pembentukan BUMD adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 khusus yang berbentuk Perusahaan Daerah (PD) dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) serta diperkuat dengan Peraturan Daerah (Perda). Banyak BUMD yang telah mengalami kemajuan luar biasa bahkan telah menjadi perusahaan holding yang kuat. Hal itu bisa kita lihat di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera Selatan sebagai tetangga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nilai omset atau kapital serta kekayaan aset perusahaan pun terus bergerak maju sehingga sangat signifikan menjadi tulang punggung sumber pendapatan daerah. Berbeda halnya dengan kondisi BUMD yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik pada tataran Pemeritah Provinsi maupun Kabupaten atau Kota, kondisi BUMD belum mampu menjadi penyangga utama sumber pendapatan daerah. Kondisi BUMD seperti ini tentu saja menarik untuk diamati baik secara organisasi maupun bisnis. Mengapa? Karena BUMD yang notabene berada pada lumbung sumber bisnis yang kaya di daerah tetapi belum bisa dihandalkan sebagai lembaga bisnis yang memiliki nilai tambah bagi daerah.

Ada banyak variabel yang memungkinkan stagnasi dinamika bisnis BUMD di daerah ini. Antara faktor yang satu dengan yang lainnya senantiasa berkorelasi atau beririsan sehingga harus segera dilakukan langkah akuratif yang progresif. Restrukturisasi menjadi dasar kemutlakan dalam membangun bisnis BUMD dan memacu akselerasi pergerakan usaha BUMD. Restrukturisasi BUMD harus mengeyampingkan kepentingan politik kepala daerah. Terbukti selama ini dominasi kepentingan politik bisnis kepala daerah menyandera laju pertumbuhan dan nilai kompetisi bisnis BUMD. Pihak-pihak yang dilibatkan sebagai pimpinan (leadhership) dalam manajemen BUMD adalah orang-orang yang sebenarnya kurang memiliki visi ke-BUMD-an yang kuat dan kurang fokus pada pengembangan usaha BUMD karena ternyata memiliki usaha lain yang lebih menguntungkan daripada di BUMD. Dalam konteks ini terjadi paradoksial antara kepentingan pribadi sebagai pemegang mandat utama manajemen BUMD dengan pribadi sebagai pengusaha swasta di luar BUMD. Kondisi seperti ini justru menyandera pergerakan bisnis BUMD dan tidak akan memberikan kontribusi positif karena fokus seorang manajemen lebih mengutamakan usaha pribadi ketimbang mengembangkan BUMD.

Kondisi paradoksial kepentingan pemimpin BUMD tersebut menjadi mata rantai munculnya disorentasi fokus terhadap core bisnis BUMD. Padahal secara nyata daerah ini memiliki ladang usaha yang sangat kaya, apakah disektor pertambangan, sektor jasa, agrobisnis, perikanan, infrastruktur dan usaha-usaha lainnya yang memiliki keunggulan nilai keuntungan komparatif bisnis (comparative advantage business value). Banyak perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, misalkan PT. Timah dan beberapa perusahaan swasta yang secara nyata mampu menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Pemerintah daerah hanya mendapatkan royalti saja dari perusahaan-perusahaan tambang itu berdasarkan persentase kecil deviden terlapor sebagai prasyarat pemenuhan perundang-udangan sebagai daerah penghasil sumber mineral. Eksistensi bisnis BUMD di sektor pertambangan tidak ada dan hanya menjadi penonton setia saja. Padahal BUMD adalah tuan di daerahnya dan memiliki keistimewaan yang sama besar dengan perusahaan tambang tersebut. Bahkan, saat ini baru saja dilakukan seremornial salah satu perusahaan swasta yang bergerak untuk pengolahan mineral ikutan oleh Gubernur Bangka Belitung dan kembali BUMD dalam kondisi berada pada titik zero action.

Kondisi BUMD yang kurang menguntungkan ini harus segera dibenahi. Modal bukanlah masalah meskipun eksistensi saham daerah tetap penting karena BUMD secara regulasi memiliki nilai strategis dalam konteks dan konten bisnis Pemerintah Daerah. Banyak investor yang ingin menginvestasikan modalnya secara legal di daerah dan bekerja sama dengan BUMD dengan prinsip kerjasama saling menguntungkan. Sinyal positif yang menguntungkan ini harus menjadi pembacaan dan komitmen kepala daerah untuk penguatan BUMD. Penguatan BUMD harus dimulai dengan pembenahan regulasi yang menguatkan posisi tawar bisnis BUMD. Kepala daerah dan DPRD harus membuat regulasi yang mampu menguatkan eksistensi pergerakan bisnis BUMD, baik berupa peraturan daerah, keputusan gubernur atau bupati dan walikota.

Bahkan jika memungkinkan kepala daerah dapat melakukan diskresi selama tidak bertentangan dengan peraturan dan bebas dari gratifikasi atau korupsi, kolusi dan nepotisme. Kepala daerah bersama DPRD harus mendukung BUMD dengan membuat regulasi yang mengatur para investor untuk bermitra dengan BUMD sebagai prasyarat untuk investasi di daerah. Hal ini telah dibuktikan Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Kalimantan Selatan sehingga BUMD di daerah tersebut menjadi lembaga bisnis yang kompetitif. Konsep seperti ini sebagai langkah progresif menjadikan BUMD sebagai leading sektor dalam peningkatan pendapatan daerah dan bukan sebagai lembaga bisnis yang dicitrakan lemah dalam profit margin disebabkan tingginya biaya overhead dan biaya produksi usaha atau bahkan mati suri tanpa ada usaha.

Selain restrukturisasi internal organisasi, maka harus dilakukan langkah pembenahan manajeman BUMD secara komprehensif dengan mengedepankan asas-asas tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel, dan profesional sesuai dengan prinsip tata kelola lembaga pemerintahan yang baik (good governance). Perencanaan bisnis (bussines plan) pihak manajemen harus terukur dan memiliki keunggulan keuntungan komparatif. Penataan Sumber Daya Manusia (human resources) BUMD harus diisi dengan SDM yang kompeten dengan target pencapaian perencanaan bisnis manajemen dan bukan titipan dari pemangku kepentingan. Pembebanan BUMD sebagai lembaga bisnis yang cenderung birokratis sebagai legacy mismanajemen masa lampau harus diperbaiki. Prinsip efektifitas dan efisiensi dengan penerapan sistem perencanaan dan penjenjangan jalur karir (career path planning) SDM yang ada di BUMD serta prinsip punishment and reward atas pencapaian target bisnis yang direncanakan tetap menjadi perhatian manajemen atau pimpinan BUMD.

Langkah-langkah tersebut perlu dilakukan karena menyadari bahwa pemerintah daerah tidak akan mampu menopang pembiayaan pembangunan daerah yang hanya mengandalkan sumber pendanaan pusat dan retribusi daerah lagi. Visi pembangunan nasional saat ini memacu percepatan pembangunan daerah dengan memberikan kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang ada. Kepala daerah harus memberikan tekanan kepada manajemen BUMD untuk membaca peluang bisnis yang mampu menghasilkan keuntungan besar bagi daerah dan masyarakat.

Menyadari kondisi BUMD daerah ini yang sangat memprihatinkan tersebut, maka restrukturisasi menjadi sebuah kemutlakan. Dengan demikian, out put dan outcome sebagai umpan balik dari kebijakan ini diharapkan mampu menjadikan BUMD sebagai lembaga bisnis yang menghasilkan keuntungan bagi BUMD itu sendiri dan menyumbang pendapatan daerah sesuai dengan asas BUMD sebagai lembaga bisnis (bussines oriented) dan berkontribusi positif bagi masyarakat (social oriented) serta menjadikan BUMD sebagai lembaga bisnis milik Pemerintah Daerah yang tetap menerapkan asas-asas good governance. Wallahua’alambissawab.(****).

Comment

BERITA TERBARU