Resi Gudang Tidak Untungkan Petani

  • Whatsapp

Perlu Rubah Sistem
Bayo: Terjadi Kompetisi Kurang Sehat

Pangkalpinang – Ketua Dewan Rempah Indonesia Provinsi Bangka Belitung (Babel), Bayodandari menegaskan, tidak berjalannya sistem resi gudang (SRG) di provinsi Babel saat ini, bukan saja karena kurang sosialisasi, namun petani merasa tidak menghasilkan.
Hal ini diungkapkan Bayo, disela Focus group discussion (FGD) Sistem Resi Gudang yang digelar oleh Biro Perekonomian Pemprov Babel, Jumat (6/9/2019).
“Beberapa hal kalau kita lihat, mengapa sampai hari SRG ini ini enggak jalan? Ada tiga sampel yang saya temukan dari beberapa daerah, pertama bukan masalah sosialisasi, sebenarnya sosialisasi sudah cukup lumayan walaupun tanpa dana, tapi petani dek pasel men dek ngasel (dak mau kalau enggak menghasilkan),” tegasnya.
Ia melihat, SRG ini sebetulnya sudah dilakoni petani sejak dulu, dimana mereka kerap menjual sahang atau lada kepada cukong atau pengumpul yang ada di desa.
“Cuma sistem lama ini tidak transparan dan tidak ada usaha bagaimana mengusahakan harga meningkatkan, jual putus,” imbuhnya.
Sekarang, lanjutnya, yang harus dirubah adalah standar operasional prosedur (SOP) kalau dengan sistem ini menurut UU 9/2006, maka perlu modifikasi ada kelompok tani, yang dulunya pengumpul, harus berubah.
“Kalau dulu putus harga sudah hak mutlak jual beli murni, itu tidak mensejahterakan petani,” tandasnya.
Yang menjadi permasalahan kedua, kata pensiunan ASN Pemprov ini, adalah masa simpan lada yang hanya enam bulan di SRG, masa ini dianggap kurang terjadi perubahan, namun aturan mengharuskan demikian.
“Setelah masa enam bulan, biji lada ditarik atau dijual, kalau enggak berlaku bunga secara umum, pada SRG sistem penyimpanan ini dipungut biaya, ini saya sarankan ndak usah ada, karena memberatkan petani,” tandasnya
Oleh karena itu, ia menilai sistem SRG harus dirubah, dan harus sepakat jangan terjadi dualisme model lama dengan eksportir dengan kaki tangan (pengumpul).
“Marilah kita untuk sejahtera petani kita bersatu, eksportir termasuk koperasi hanya peroleh lada lewat sistem resi gudang, eksportir hanya boleh beli dari resi gudang, bukan beli dari petani, ini gang harus dilaksanakan, agar resi gudang ini berjalan,” sarannya.
Ia juga menyarankan, agar adanya payung hukum, seperti Peraturan Dara (perda) atau minimal Pergub, tentang tata niaga lada ini.
“Kalau enggak, akan terjadi kompetisi enggak sehat,” imbuhnya.
SRG ini sifatnya umum, oleh Bapepti ada 14 komoditi masuk resi gudang, jadi di daerah harus mengadakan modifikasi disesuaikan dengan kondisi daerah tapi tidak bertentangan dengan aturan.
Ahmad Yani dari Biro Perekonomian Pemprov Babel menyebutkan, beberapa permasalahan SRG ini tidak maksimal, karena belum tersosialisasi SRG kepada petani, oleh karena itu ia meminta OPD terkait, seperti Bappppeda, Disperindag, Dinas Pertanian untuk menganggarkan anggaran untuk sosialisasi SRG.
“Kurang SDM, manajemen pergudangan, sistem pergudangan dan belum maksimalnya sistem pengolahan dari hulu ke hilir, kalau sudah jalan yang edukasi adalah pihak SRG,” tambahnya.
Selain itu, pembiayaan berkesinambungan, ada usulan jangan hanya 6 bulan jaminan oleh perbankan, tapi satu tahun.
“Ini kita minta masukan dari perbankan apakah bisa bekerjasama atau tidak jika satu tahun,” sebutnya.
Selain itu, ia juga menyebutkan kurangnya penerapan resi gudang untuk diimplementasikan ke kabupaten/kota, serta petani masih anggap harga fluktuatif, dan belum adanya standarisasi mutu di petani.
FGD ini, selain dihadiri oleh instansi terkait, juga dihadiri oleh perbankan, eksportir dan pemilik gudang dalam SRG.(nov/6)

Related posts