Rakornas PRB Hasilkan 10 Rekomendasi

  • Whatsapp

PANGKALPINANG- Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dalam rangka peringatan bulan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Nasional 2019 di Provinsi Bangka Belitung (Babel), menghasilkan 10 rekomendasi.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo menegaskan, rekomendasi ini merupakan upaya pengurangan risiko bencana 2020 – 2024 dan ia meminta untuk segera melaksanakan pembangunan yang peka terhadap risiko bencana dan meningkatkan investasi pengurangan risiko yang terpadu dan menyeluruh.

“Agar rekomendasi ini diwujudkan dengan menjunjung tinggi kesetiakawanan, perspektif gender dan inklusi. Kerangka strategis ini akan diberikan kepada semua wilayah, untuk diterapkan,” kata Doni, Minggu (13/10/2019).

Ia menambahkan, dengan pendekatan pentahelix dengan melibatkan akademisi, pengusaha, pemerintah, komunitas atau masyarakat dan media turut berperan dalam setiap aksi pengurangan risiko bencana, sehingga secara berkesinambungan dapat mengedukasi masyarakat untuk mengurangi risiko bencana.

Doni merinci, kesepuluh rekomendasi ini, adalah penguatan data, informasi dan literasi bencana, termasuk melalui penyusunan atau pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana (KRB) yang inklusif dan pengembangan program-program komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana.

“Kedua, yaitu penguatan sistem, regulasi, dan tata kelola bencana, termasuk melalui pemanfaatan hasil-hasil kajian saintifikasi dan kearifan lokal,” sebutnya.

Rekomendasi ketiga, peningkatan sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan logistik kebencanaan, terutama melalui penguatan kelembagaan BPBD dan desa/kelurahan.

Keempat, integrasi kerjasama kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana melalui penguatan perangkat penataan ruang dan regulasi terkait, berikut penegakannya.

“Poin kelima, penguatan penanganan darurat bencana termasuk melalui percepatan implementasi, standar pelayanan minimum penanggulangan bencana dan program kesiapsiagaan bencana berbasis keluarga,” tutur mantan Komandan Jenderal Kopassus ini.

Sedangkan kesepakatan keenam, kerangka kerja (prabencana) atau pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (pascabencana) di daerah terdampak bencana, terutama melalui program-program pengurangan risiko bencana komunitas berbasis penghidupan (livelihoods) di daerah rawan bencana dan pemulihan pascabencana yang berorientasi pada pemulihan penghidupan masyarakat.

Ketujuh, penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu terutama yang memberikan perlindungan bencana secara langsung pada masyarakat yang tinggal di desa dan kelurahan rawan bencana.

“Pendanaan yang memadai termasuk melalui pengembangan mekanisme-mekanisme pendanaan inovatif dan kerjasama dengan lembaga usaha, Kesembilan, restorasi dan perlindungan ekosistem alami serta area penyangga untuk meningkatkan fungsi perlindungan dan pengurangan risiko, serta fungsi pendukung penghidupan masyarakat yang disediakan ekosistem,” bebernya.

Sementara kesepuluh, pembangunan ketangguhan infrastruktur (layanan dasar dan tanggap darurat), terutama yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti hunian, sekolah, sarana kesehatan, pasar, tempat ibadah, kantor dan objek-objek vital lainnya.(nov/10)

Related posts