by

Putusan Mahkamah Agung Tidak Pengaruhi DCT

Di Bateng, tidak Ada Caleg Mantan Napi Korupsi

KOBA – Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membolehkan mantan narapidana koruptor menjadi calon legislatif tidak mempengaruhi daftar calon tetap yang sudah disahkan.

“Adanya Putusan MA belum lama ini, sama sekali tidak mempengaruhi DCT, karena jumlah calon legislatif tidak ada perubahan meski dibolehkan mantan narapidana mencalonkan diri menjadi peserta Pemilu Legislatif 2019,” ujar Marhaendra Yuliansyah, Komisioner KPU Divisi Teknis, Perencanaan dan Data, Kamis (20/9/2018).

Ia mengatakan, sesuai hasil verifikasi tidak ada calon legislatif yang berasal dari mantan korupsi, dengan begitu keluarnya putusan MA terkait membolehkan mantan narapidana mencalonkan diri pihak KPU tidak mengubah DCT.

“Data sebelumnya memang ada terindikasi satu caleg dari partai politik tertentu yang mantan korupsi, namun partai bersangkutan sudah mencoret dan menggantikannya dengan yang baru sebelum keluar putusan MA. Makanya, tidak berpengaruh,” tegasnya.

Dengan keluarnya putusan MA membolehkan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri dianggap bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

“PKPU yang melarang mantan napi korupsi maju menjadi caleg bertentangan dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017,” ucapnya.

Pihaknya sangat menghargai dan menghormati putusan MA, tetapi sejauh ini di Bateng tidak ada caleg yang diajukan partai politik yang merupakan mantan narapidana (Napi) kasus korupsi yang masuk ke dalam DCT.

Berdasarkan data KPU Kabupaten Bangka Tengah bahwa jumlah calon legislatif yang diajukan sebanyak 15 partai politik sebagai peserta pemilu di Bangka Tengah sebanyak 305 orang. (ran/3).

Comment

BERITA TERBARU