Pursuit of HappYness

No comment 331 views

Oleh: Muslim El Hakim Kurniawan
PNS Pemprov. Bangka Belitung/Doctor Candidate SBM-ITB

Muslim El Hakim Kurniawan

Judul dari tulisan ini, mengingatkan kita dengan film yang dibintangi oleh Will Smith satu dekade yang lalu. Merupakan salah satu film favorit Penulis yang mengajarkan kepada kita akan susahnya mengejar kebahagiaan. Melihat perkembangan banyaknya masyarakat yang ingin mencalonkan diri menjadi Bupati dan Walikota pada 2018 nanti, mungkin ada beberapa hal terkait Pilkada di beberapa daerah yang dapat menjadi renungan bersama. Mengingat masa kecil dulu, dimana Indonesia terasa sangat adem-ayem. Waktu itu, di desa-desa masih sangat terasa seperti asal katanya “paradesa” (paradise-surga), Kepala Daerah dipilih oleh DPRD bukan oleh masyarakat langsung, rasanya gesekan-gesekan di masyarakat sangat kecil sekali. Mungkin banyak orang berpendapat karena dulu media tidak sebanyak sekarang, namun coba kita tanyakan kepada diri kita masing-masing untuk mengingat masa kecil atau masa muda dulu, adakah gesekan masiv seperti sekarang ini, terkait pemilihan kepala daerah? Penulis rasa mayoritas kita akan menjawab tidak. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah pemilihan langsung ini tidak lebih baik dari pemilihan oleh DPRD seperti dahulu? Bila tolok ukurnya adalah legitimasi tentu saja Pilkada langsung lebih legitimate, tapi tentu kita semua sepakat bahwa demokrasi hanyalah sebagai alat, dan tujuan akhir dari kedaulatan rakyat ini adalah membuat rakyat lebih bahagia.
Salah satu Kota yang selalu ngangenin bagi banyak orang yang sudah pernah menetap disana baik itu karena tugas, darmawisata atau sebagai pelajar adalah Yogyakarta. Kota yang membuat orang merasa selalu ingin pulang lagi, seperti kata Kla Project, bahkan seringkali membuat orang lupa untuk pulang ke Kampung halaman sendiri, Kota yang berdasarkan analisis dari Asia Competitiveness Institute Tahun 2015 memiliki skor maksimal (paling tinggi) di Indonesia untuk kategori kualitas hidup, pendidikan dan stabilitas sosial. Kota ini, atau lebih tepat Provinsi DIY dipimpin oleh Gubernur juga seorang Raja yang tidak dipilih langsung oleh rakyatnya. Penelitian di atas menunjukkan disanalah tempat yang memberikan kualitas hidup paling tinggi (baca: kebahagiaan) bagi rakyatnya, sehingga angka harapan hidup paling tinggi di Indonesia juga ada di Yogyakarta yaitu 73,62 tahun.
Bahagia sulit sekali untuk diukur dan banyak sekali parameter dan definisinya, baik dari sisi agama ataupun teori-teori psikologis-sosiologis. Namun, sebuah dasar yang mudah untuk dipahami adalah bahagia sangat erat sekali hubungannya dengan motivasi. Orang yang merasa bahagia di lingkungan kerjanya akan sangat termotivasi untuk bekerja dengan baik. Orang yang merasa sangat bahagia ketika bisa membantu orang lain akan sangat termotivasi untuk mencari dana untuk membantu orang lain tersebut, sehingga kemudian muncul konsep social entrepreneur,vice versa. Namun, sekali lagi parameter bahagia itu sangat sulit diukur apalagi ditetapkan. Apa yang kita lakukan selama ini hanyalah mencoba mendekati definisi dari kebahagiaan itu sendiri. Frederick Herzberg seorang psikolog dari Amerika mengatakan bahwa hygiene factors yaitu status, keamanan kerja, gaji yang baik, tunjangan, kondisi kerja, asuransi yang dibayar, liburan,dll ternyata tidak memotivasi pekerja, take it for granted, hanya sekedar saja, bahkan bisa membuat kecewa, bukan karena termasuk golongan yang kurang pandai bersyukur, namun begitulah keunikan manusia dengan segala akal dan rasa yang dimilikinya.
Waktu mengikuti pelatihan internasional di India beberapa tahun yang lalu, Penulis sangat terkesan dengan paparan dari perwakilan peserta dari Bhutan, sebuah Negara di timur Himalaya. Dikatakan bahwa disana mereka menggunakan kebahagiaan sebagai indikator “keberhasilan” negaranya atau yang dikenal dengan gross national of happiness (GNH) bukan hanya GDP seperti pada umumnya Negara lain. Indeks kebahagiaan ini, terdiri dari empat pilar utama. Pilar yang pertama adalah Good Governance, karena tata kelola pemerintahan yang baik, kebijakan serta program yang senantiasa sejalan dengan nilai-nilai indeks kebahagiaan akan menentukan kondisi perkembangan Bhutan. Kedua adalah sustainable socio-economic development, yang diartikan sebagai perkembangan ekonomi haruslah menghargai kontribusi sosial ekonomi dari rumah tangga dan keluarga. Ketiga adalah preservation and promotion of culture yang menghubungkan kebahagiaan dengan pelestarian budaya Bhutan, dan pilar ke-empat adalah environmental conservation yang dianggap sebagai kontribusi kunci indeks kebahagiaan.
Buthan yang kemudian dikenal sebagai pelopor indeks kebahagiaan ini, menggunakan GNH sebagai indikator “keberhasilan” negaranya sangatlah beralasan dan masuk akal. Karena bila hanya menghitung total nilai penjualan barang dan jasa suatu Negara dalam satu tahun (pendekatan GDP) saja, bisa dikatakan kita dipaksa menjadi sebuah negara yang “egois”. Karena kesenjangan-kesenjangan yang terdapat didalamnya diperhitungkan kemudian. Premisnya bila “kaya” pasti bahagia. Hal inilah yang kemudian ditenggarai menjadi salah satu pemicu maraknya demonstrasi di Eropa belakangan ini yang dulu jarang sekali terjadi. Tingginya koefisien gini menyebabkan populism di Eropa bahkan Amerika. Ketika daratan dan lautan di Pulau Bangka “habis” oleh pertambangan timah, Bupati dan masyarakat di Pulau Belitung “kekeuh” tidak membolehkan satupun kapal isap mengotori lautnya, mereka tidak tergoda oleh besarnya potensi pendapatan daerah yang bisa mereka dapatkan dari eksploitasi tersebut. Cukup makan ikan segar dari laut saja dan pariwisata kita bisa kok bahagia. Saat ini berdasarkan rilis indeks kebahagiaan dunia dari PBB tahun 2016, Indonesia menempati peringkat ke 79 dari 157 Negara, apakah pengukuran ini benar menurut anda? Tentu jawabannya ada di diri kita masing-masing.
Kembali ke persoalan Pilkada, beberapa bulan yang lalu pada saat perjalanan dari Bandung ke Yogyakarta dengan kereta api, Penulis bersebelahan dengan Mahasiswa ITS jurusan teknik sipil yang berasal dari Belanda. Cukup menarik perhatian, karena disaat Mahasiswa Indonesia berlomba-lomba untuk bisa sekolah di Belanda, dia memilih bersekolah ke Indonesia. Ternyata alasannya sangat simple yaitu cuaca yang hangat serta aneka ragam buah-buahan tropis membuat dia merasa betah di Indonesia. Berawal dari cerita tentang Ibu Risma, Walikota tempat dia akan menetap untuk studi, cerita berlanjut ke sistem perpolitikan di Belanda. Diceritakan olehnya bahwa di Belanda tidak ada Pilkada langsung. Provinsi yang dipimpin oleh komisaris raja dan dibawahnya ada walikota, ditunjuk oleh Raja berdasarkan rekomendasi dari wakil-wakil partai. Hal ini cukup mengagetkan bagi Penulis yang awam politik, ternyata di Eropa yang secara umum jauh lebih maju dari Indonesia, sistem pemilihan kepala daerahnya kebanyakan tidak dilaksanakan secara langsung. Seperti di Yunani, Swedia, Spanyol, Swiss, Perancis dan tentu saja Belanda, tidak mengenal pilkada langsung, dan ternyata pemilihan presiden di negara demokrasi terbesar di dunia, yaitu Amerika Serikat juga tidak murni langsung oleh rakyatnya.
Tentu kemudian banyak yang bertanya, apakah demokrasi kita kebablasan? Tentu saja tidak. Kita belajar dan beradaptasi dari sejarah. Kesalahan-kesalahan masa lalu menjadi pelajaran untuk lebih baik lagi kedepan. Tulisan ini, tidak berniat untuk mengkritik sistem Pilkada langsung yang sekarang terjadi di Indonesia. Seperti judulnya, Penulis hanya ingin berpesan kepada para pemimpin Negeri dan calon pemimpin negeri ini, hendaknya membuat kebijakan yang bertitik tolak kepada kebahagiaan masyarakat. Hal ini, hanya akan dapat tercapai ketika para politisi kita mulai dari tingkat lokal hingga ke tingkat pusat sudah berpindah kuadran menjadi Negarawan. Mari kita jadikan pesta demokrasi tahun depan layaknya pesta-pesta lain yang membawa kebahagiaan dan kesenangan bagi para tamu undangannya. Negara bahagia, rakyat sejahtera dan panjang umur, kira –kira begitu.(****).

No Response

Leave a reply "Pursuit of HappYness"