by

PUPR dan Dishub “Dihantui” Tipikor

-NEWS-1,231 views

Predikat WTP Babel Terganjal Inefisiensi Anggaran
Hendra: Penilaian WTP belum Dapat Dibanggakan

PANGKALPINANG – Audit laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Bangka Belitung (BPK Babel) yang menetapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ternyata masih menyisakan ganjalan. Pemprov Babel rupanya masih dinilai inefisiensi anggaran yang mencapai Rp1,8 miliar.
Bahkan inefisiensi anggaran tersebut berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi apabila tidak segera dituntaskan karena berkaitan dengan pihak ketiga. Inefisiensi itu terjadi di dua instansi yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat (PUPR) serta Dinas Perhubungan Provinsi Babel.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Babel Hendra Apollo dalam rilisnya yang diterima Rakyat Pos, Jumat (8/6/2018). Menurutnya, inefisiensi tersebut adalah bentuk ketidakpatuhan pada aturan dan perundang-udangan yang berlaku sehingga harus segera ditindaklanjuti dan dituntaskan.
“Inefisiensi anggaran terjadi di dua instansi yakni PUPR dan Dishub. Inefisiensi ini berpotensi tindak pidana korupsi apabila tidak segera dituntaskan karena berkaitan dengan pihak ketiga,” katanya.
Selain itu dalam rekomendasi BPK yang juga serius dicermati DPRD Babel adalah mengenai penyelesaian Perda Zonasi atau dikenal dengan RZWP3K yang belum jelas kapan akan dibahas dengan DPRD.
“Raperda Zonasi ini sejatinya perintah Undang-undang Nomor 27 tahun 2017 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K) sehingga menjadi kewajiban Pemprov untuk disegerakan pembahasannya,” tukas Hendra yang juga Ketua DPD Golkar Provinsi Babel.
Rekomendasi lain yang menjadi konsen BPK, lanjut Hendra, terkait dengan penyajian akuntansi biaya reklamasi dan jaminan pasca tambang agar disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). BPK menilai, penyajian yang disampaikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Babel masih belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
“Masalah ini juga akan menjadi pertanyaan serius dewan kepada dinas terkait. Soalnya cukup banyak izin penambangan yang diterbitkan Pemprov, sementara masalah dana reklamasi dan jaminan pasca tambang tak pernah jelas. Disisi lain lingkungan di Babel sudah hancur dan babak belur akibat dampak pasca tambang,” tegasnya.
Melihat sejumlah notisi audit dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan berbagai rekomendasi yang penting dan strategis, maka penilaian WTP yang diterima Pemprov Babel kata Hendra Appolo, untuk sementara ini belum dapat dibanggakan.
Terutama berkaitan dengan catatan krusial tentang penyelesaian Perda Zonasi, biaya reklamasi dan jaminan pasca tambang. Karenanya, dewan terus mencermati LHP BPK ini, sembari berharap bahwa predikat WTP sepenuhnya mencerminkan kinerja keuangan Pemprov Babel, bukan karena faktor KKN atau pendekatan lainnya. (rls/ron/1)

Comment

BERITA TERBARU